Kesadaran Publik di antara Framing Politik dan Komunikasi Pembangunan
ASN Tugas Belajar di S3 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan UGM. Pemerhati pendidikan dan media sosial. Penikmat kopi, film, musik, dan kuliner.
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Danasmoro Brahmantyo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
“Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pake dolar, kok,”
dikatakan Presiden Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).
Kalimat itu segera memicu dua respons sekaligus. Sebagian menganggapnya sebagai upaya menenangkan publik agar tidak panik. Sebagian lain menilainya sebagai penyederhanaan yang terlalu jauh terhadap persoalan ekonomi yang sebenarnya cukup serius.
Kalau dibaca secara literal, pernyataan tersebut memang tidak salah. Masyarakat di desa-desa di Indonesia tentu saja tidak bertransaksi menggunakan dolar dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membeli beras, pupuk, bensin, dan kebutuhan lain dengan rupiah. Kalaupun ada yang menggunakan USD mungkin mereka yang memiliki bidang usaha terkait ekspor dan impor. Namun, dalam ekonomi modern, persoalannya tidak sesederhana mata uang yang dipakai saat transaksi akhir.
Dolar, Tempe, dan Realitas Ekonomi Desa
Ekonom pemenang Nobel Paul Krugman pernah menjelaskan bahwa globalisasi membuat ekonomi domestik semakin terhubung dengan rantai pasok internasional. Artinya, sebuah negara dapat terdampak gejolak global meski masyarakatnya tidak secara langsung bertransaksi menggunakan mata uang asing. Dalam konteks Indonesia, banyak kebutuhan dasar masyarakat tetap dipengaruhi dolar secara tidak langsung, mulai dari energi, pangan, bahan baku industri, hingga logistik.
Tempe dan tahu yang merupakan makanan wajib masyarakat, yang konon identik dengan makanan "wong ndeso", membutuhkan kedelai, yang sayang sekali saat ini mayoritas (90-95%) dipenuhi dengan cara impor.
Ironisnya, Indonesia terancam mengalami kelebihan pasokan (oversupply) kedelai setelah adanya kesepakatan untuk mengimpor kedelai sebanyak 3,5 juta ton dari Amerika Serikat (AS) akibat kesepakatan yang tertuang dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani oleh Presiden beberapa waktu lalu. Bagaimana dampaknya pada harga kedelai yang ditanam petani di desa?
Warga desa memang tidak memegang dan bertransaksi langsung menggunakan dolar, tetapi tetap dapat terkena dampaknya melalui kenaikan biaya hidup. Harga pupuk, misalnya, terkait bahan baku impor dan harga gas global. Harga BBM dipengaruhi harga minyak dunia yang dihitung dalam USD. Gandum, kedelai, pakan ternak, hingga komponen alat pertanian juga memiliki keterkaitan dengan rantai perdagangan internasional. Dalam teori exchange rate pass-through (Kruggman & Dornbusch), perubahan nilai tukar dapat diteruskan ke harga barang domestik secara bertahap melalui mekanisme impor dan biaya produksi.
Ekonom internasional seperti Rudiger Dornbusch sejak lama menjelaskan bahwa pelemahan mata uang tidak selalu terasa secara langsung di tingkat konsumen, tetapi merambat perlahan melalui inflasi, biaya energi, dan harga barang kebutuhan sehari-hari. Karena itu, dampak pelemahan rupiah sering kali baru benar-benar dirasakan masyarakat beberapa waktu setelah gejolak kurs terjadi. Atau sudah? Karena tren pelemahan rupiah terjadi sejak awal tahun 2026.
Komunikasi yang Menenangkan Publik atau Mengaburkan Realitas?
Di titik inilah kritik publik bermunculan. Persoalannya bukan semata soal apakah masyarakat memakai dolar atau tidak, melainkan karena pernyataan tersebut dianggap tidak cukup menjelaskan akar masalah. Kekhawatiran publik bukan pada transaksi harian menggunakan mata uang asing, tetapi pada pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa rupiah melemah, apa dampaknya, dan bagaimana strategi pemerintah menghadapinya?
"If you can't convince them, confuse them." - Harry S. Truman
Kutipan ini menjadi sangat terkenal setelah Harry S. Truman menyampaikannya dalam sebuah pidato kampanye politik di Dexter, Iowa, pada 18 September 1948.
Penting untuk dicatat bahwa Truman tidak sedang menyarankan taktik ini, melainkan sedang mengkritik dan menuduh lawan politiknya (Partai Republik) menggunakan cara-cara yang tidak jujur untuk mengelabui rakyat. Konteks kalimat aslinya adalah:
"That’s plain hokum. It’s an old political trick. ‘If you can't convince 'em, confuse 'em.’ But this time it won’t work."
Dalam perspektif komunikasi politik, fenomena kalimat Presiden tentang masyarakat desa tidak menggunakan dollar menarik dibaca melalui konsep framing. Sosiolog Erving Goffman menjelaskan bahwa manusia memahami realitas melalui “bingkai” tertentu yang membantu mereka menafsirkan peristiwa.
Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh ahli komunikasi Robert Entman yang menjelaskan bahwa framing bekerja dengan cara menonjolkan aspek tertentu dari realitas sambil mengaburkan aspek lainnya.
Pernyataan Presiden tentang “rakyat desa tidak pakai dolar” dapat dibaca sebagai upaya membingkai persoalan kurs dari sudut pandang kehidupan sehari-hari rakyat kecil, bukan dari perspektif pasar atau indikator makroekonomi.
Fokus pembicaraan bergeser dari: pelemahan rupiah, arus modal keluar, tekanan pasar, atau stabilitas fiskal, kemudian menjadi: apakah rakyat kecil benar-benar terdampak secara langsung?
Dalam komunikasi politik, strategi seperti ini bukan hal baru. Ahli komunikasi politik George Lakoff menjelaskan bahwa bahasa politik bekerja bukan hanya melalui data, tetapi melalui frame yang membentuk cara publik memaknai realitas.
Karena itu, narasi yang sederhana dan dekat dengan keseharian sering kali lebih efektif secara politik dibanding penjelasan teknokratis yang rumit.
Di sisi lain, teori agenda setting dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw juga relevan dalam konteks ini. Mereka menjelaskan bahwa elit politik dan media mungkin tidak selalu berhasil menentukan apa yang dipikirkan publik, tetapi sangat memengaruhi isu apa yang dianggap penting oleh publik.
Ketika pernyataan Presiden menjadi viral, perhatian masyarakat pun bergeser dari pembahasan teknis mengenai rupiah menuju debat yang lebih sederhana: “memangnya orang desa pakai dolar?”
Dari sudut komunikasi politik, "strategi" ini bisa efektif dalam jangka pendek. Kalimatnya sederhana, mudah diingat, dan terasa dekat dengan pengalaman masyarakat. Dalam teori komunikasi populis, elite politik sering menggunakan simbol “rakyat biasa” untuk membangun legitimasi sekaligus menunjukkan jarak dengan kecemasan elite ekonomi atau pasar finansial.
Problemnya, penyederhanaan yang terlalu jauh juga memiliki risiko besar. Ekonom pemenang Nobel Joseph Stiglitz berulang kali menekankan bahwa pasar modern sangat dipengaruhi ekspektasi dan kepercayaan. Dalam ekonomi global yang saling terkoneksi, komunikasi pemerintah dapat memengaruhi sentimen investor, arus modal, bahkan stabilitas nilai tukar.
Karena itu pasar tidak hanya mendengar isi pesan, tetapi juga membaca sinyal di balik pesan tersebut.
Ketika rupiah sedang tertekan, investor biasanya ingin melihat: pengakuan terhadap masalah, koordinasi kebijakan, strategi yang jelas, dan konsistensi komunikasi pemerintah.
Jika komunikasi yang muncul justru terlalu simplistik, muncul risiko bahwa pemerintah dianggap meremehkan tekanan ekonomi yang sedang terjadi.
Dalam teori rational expectations yang dikembangkan Robert Lucas Jr., pelaku ekonomi membentuk ekspektasi berdasarkan seluruh informasi yang tersedia, termasuk pernyataan elite politik.
Karena itu, komunikasi publik bukan sekadar retorika, tetapi juga bagian dari mekanisme ekonomi itu sendiri.
Meski demikian, terlalu mudah (supaya tidak dibilang sinis) juga jika langsung menyimpulkan bahwa pemerintah sengaja “mengaburkan” masalah.
Pemimpin politik memang menghadapi dilema komunikasi yang tidak sederhana. Kalau terlalu teknokratis, publik bisa makin bingung. Kalau terlalu gamblang, pasar dan masyarakat bisa makin panik.
Dalam teori komunikasi krisis dari Timothy Coombs, pemimpin sering dituntut menjaga keseimbangan antara menenangkan publik dan tetap mempertahankan kredibilitas informasi.
Karena itu, persoalan utamanya bukan pada niat menenangkan masyarakat, melainkan pada absennya penjelasan lanjutan yang lebih substantif.
Ketika publik hanya mendapat kalimat simbolik tanpa roadmap kebijakan yang jelas, ruang kosong itu akhirnya diisi oleh spekulasi, satire, dan ketidakpercayaan.
Polemik ini sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia hari ini jauh lebih melek terhadap hubungan ekonomi global dibanding sebelumnya. Banyak orang memahami bahwa meski transaksi sehari-hari menggunakan rupiah, kehidupan mereka tetap dipengaruhi dolar melalui harga pangan, energi, transportasi, pendidikan, hingga lapangan kerja.
Komunikasi yang Memberdayakan Masyarakat
Pada akhirnya, komunikasi publik di era ekonomi global tidak cukup hanya menenangkan. Ia juga perlu membantu masyarakat memahami realitas secara jernih tanpa menciptakan kepanikan. Di situlah tantangan terbesar komunikasi politik modern: menyederhanakan persoalan yang kompleks tanpa jatuh menjadi penyederhanaan yang menyesatkan.
Pada akhirnya, polemik atas pernyataan Presiden ini menunjukkan bahwa komunikasi publik di era ekonomi global tidak lagi bisa hanya mengandalkan kalimat yang sederhana dan menenangkan. Masyarakat hari ini semakin kritis, semakin terhubung dengan arus informasi, dan semakin mampu membaca hubungan antara kebijakan, pasar, dan kehidupan sehari-hari mereka.
Karena itu, ketika sebuah pernyataan politik dianggap terlalu menyederhanakan persoalan, publik tidak hanya mempertanyakan isi ucapannya, tetapi juga motif, framing, dan strategi komunikasi di baliknya.
Di satu sisi, pemerintah memang perlu menjaga optimisme dan mencegah kepanikan. Namun, di sisi lain, komunikasi yang terlalu simplistik berisiko melahirkan kebingungan, sinisme, bahkan ketidakpercayaan. Pada titik itulah komunikasi publik berubah menjadi arena komunikasi politik: bukan lagi sekadar menjelaskan realitas, tetapi juga mengelola persepsi tentang realitas itu sendiri.
Dalam perspektif komunikasi pembangunan, persoalan ini menjadi semakin penting karena pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada keterlibatan dan kepercayaan masyarakat.
Komunikasi yang sehat seharusnya tidak berhenti pada upaya menenangkan publik, melainkan juga membuka ruang partisipasi, meningkatkan literasi ekonomi, dan memberdayakan warga agar memahami bagaimana kebijakan makro berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari.
Ketika masyarakat diperlakukan sekadar sebagai objek yang perlu ditenangkan, komunikasi publik kehilangan fungsi pemberdayaannya.
Padahal inti komunikasi pembangunan adalah membangun masyarakat yang bukan hanya tenang, tetapi juga sadar, terlibat, dan mampu mengambil keputusan secara kritis dalam menghadapi perubahan sosial maupun ekonomi.