Sekolah Tidak Bisa Sendirian Menghadapi Krisis Iklim
ASN Tugas Belajar di S3 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan UGM. Pemerhati pendidikan dan media sosial. Penikmat kopi, film, musik, dan kuliner.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Danasmoro Brahmantyo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Di tengah pembelajaran yang terasa semakin panas akibat cuaca ekstrem, seorang guru mengajarkan tema “Gaya Hidup Berkelanjutan” dalam Kurikulum Merdeka. Murid-murid diajak merawat tanaman dan memilah sampah sebagai bagian dari proyek pembelajaran untuk meningkatkan literasi iklim. Sebuah upaya penting di tengah cepatnya arus perubahan iklim yang memicu berbagai bencana ekologis.
Namun, ketika mereka melongok ke luar halaman sekolah, kenyataan yang terlihat sering kali berkata lain. Truk-truk batubara melintas tanpa henti, asap industri memenuhi udara, sungai tercemar, dan hutan perlahan menghilang karena ekspansi lahan dan industri ekstraktif.
Di situlah pendidikan perubahan iklim menghadapi ujian terbesarnya. Krisis iklim hari ini bukan lagi sekadar prediksi ilmuwan tentang masa depan. Ia sudah hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Banjir, longsor, gelombang panas, kekeringan, dan cuaca yang semakin tidak menentu kini menjadi pengalaman yang akrab bagi banyak warga.
Bencana ekologi menjadi ancaman nyata, bukan sekadar konsep yang dipelajari dari buku teks.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa jutaan peserta didik berada di wilayah rawan bencana. Karena itu, Pendidikan Perubahan Iklim (PPI) di sekolah menjadi semakin penting. Melalui Kurikulum Merdeka, pemerintah mulai mendorong integrasi isu perubahan iklim sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Pendidikan tidak lagi dipandang sekadar sarana transfer pengetahuan, tetapi juga ruang membangun resiliensi sosial dan kesadaran ekologis generasi muda.
Namun, ada satu kenyataan yang sering luput dibahas: sekolah tidak bisa menyelamatkan iklim sendirian.
Ketika Pendidikan Iklim Terasa Jauh dari Realita
Selama ini, pendidikan lingkungan sering berhenti pada slogan moral, poster hemat energi, atau kegiatan seremonial menanam pohon. Padahal perubahan perilaku tidak lahir dari ceramah semata.
Albert Bandura melalui Social Learning Theory menjelaskan bahwa manusia belajar melalui observasi dan keteladanan. Anak-anak tidak hanya mendengar apa yang diajarkan guru, tetapi juga melihat bagaimana orang dewasa bersikap terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.
Di sinilah persoalan besar itu muncul. Di tingkat sekolah, murid diajarkan mengurangi plastik sekali pakai, tetapi kantin sekolah masih dipenuhi kemasan plastik. Anak-anak diminta memahami pentingnya emisi rendah, tetapi setiap hari mereka melihat pembakaran sampah, polusi kendaraan, dan kerusakan lingkungan yang berlangsung tanpa pengawasan serius.
Kontradiksi yang lebih besar bahkan hadir di tingkat kebijakan. Di satu sisi, pemerintah berbicara tentang transisi hijau dan pembangunan berkelanjutan dalam berbagai forum internasional. Namun di sisi lain, ekonomi nasional masih sangat bergantung pada aktivitas ekstraktif yang menghasilkan kerusakan lingkungan dalam skala besar.
Dalam perspektif Bandura, pemerintah seharusnya menjadi symbolic model atau teladan simbolik bagi masyarakat.
Ketika pesan kebijakan tidak konsisten, proses pembelajaran sosial ikut terganggu.
Anak-anak akhirnya menerima dua pesan yang saling bertabrakan: menjaga lingkungan itu penting, tetapi kerusakan lingkungan terus dianggap wajar demi pertumbuhan ekonomi.
Situasi seperti ini dapat memunculkan apa yang disebut Leon Festinger sebagai cognitive dissonance atau disonansi kognitif. Anak-anak menerima nilai tentang pelestarian alam di ruang kelas, tetapi menyaksikan kenyataan sosial yang bergerak ke arah sebaliknya. Konflik itu menjadi semakin rumit ketika sebagian keluarga mereka menggantungkan hidup pada pekerjaan yang terkait dengan industri ekstraktif.
Di banyak daerah, persoalan lingkungan memang tidak bisa dipisahkan dari tekanan ekonomi masyarakat. Ketika warga masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, isu pelestarian lingkungan sering dianggap sebagai kemewahan. Di sinilah pendidikan perubahan iklim perlu berhati-hati agar tidak berubah menjadi narasi moral yang terasa jauh dari realitas hidup masyarakat bawah.
Sosiolog Stephen Vago mengingatkan bahwa perubahan sosial selalu berhadapan dengan ketegangan struktural, yaitu benturan antara nilai baru yang diajarkan dengan sistem sosial dan ekonomi yang sudah mengakar.
Karena itu, perubahan perilaku tidak cukup hanya dilakukan melalui kurikulum sekolah. Pendidikan membutuhkan dukungan dari kebijakan publik, sistem ekonomi, dan budaya sosial yang bergerak ke arah yang sama.
Tanpa dukungan itu, kita sebenarnya sedang membebani sekolah dan guru dengan tanggung jawab yang terlalu besar.
Sekolah Bisa Menyalakan Kesadaran
Sekolah-sekolah kita tetap memiliki peran penting sebagai ruang awal membangun kesadaran ekologis dan resiliensi sosial generasi muda. Pendidikan perubahan iklim dapat menjadi fondasi lahirnya warga yang lebih kritis, adaptif, dan peduli terhadap keberlanjutan bumi.
Namun fondasi itu hanya akan kuat jika diperkuat oleh keteladanan kolektif di luar pagar sekolah.
Pada akhirnya, krisis iklim bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan perubahan sosial dan keberanian politik. Ia menuntut konsistensi antara apa yang diajarkan di ruang kelas, apa yang dipraktikkan di masyarakat, dan apa yang diputuskan oleh para pemegang kebijakan.
Sekolah memang bisa menyalakan kesadaran. Namun, jika anak-anak terus melihat dunia orang dewasa berjalan ke arah yang berlawanan, lalu pelajaran mana yang sebenarnya sedang kita minta untuk mereka percaya?