Aset Pelaku Koperasi-Travel Bodong Bisa Dirampas, Anggota Komisi III: Untuk Kepentingan Korban

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 5 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

Undang-Undang (UU) Perampasan Aset tidak hanya mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup hasil penipuan, penggelapan, hingga perbuatan curang yang merugikan masyarakat luas. Aset hasil kejahatan tersebut nantinya dapat dirampas untuk memulihkan kerugian para korban.

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan ketentuan tersebut menjadi salah satu materi yang diatur dalam UU Perampasan Aset yang disahkan DPR melalui rapat paripurna pada Kamis (19/11).

Menurut Soedeson, pengaturan tersebut diperlukan agar masyarakat yang menjadi korban tindak pidana tidak hanya melihat pelaku dijatuhi hukuman, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kerugian yang mereka alami.

Ia mencontohkan kasus koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat, tetapi pengurusnya kemudian melarikan diri atau melakukan penggelapan sehingga merugikan para anggota.

Contoh lainnya adalah biro perjalanan atau travel bodong yang menghimpun dana masyarakat untuk keperluan ibadah, tetapi tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam kasus seperti itu, aset milik pelaku dapat dirampas untuk kepentingan para korban.

“Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban,” kata Soedeson dalam keterangannya, Kamis (19/11).

Anggota komisi III dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra dan Ketua DPR RI Puan Maharani Foto: Dok. Istimewa

Ia menjelaskan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini dinilai belum cukup untuk menjangkau kebutuhan pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.

Sebab, meskipun pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, aset hasil penipuan atau penggelapan yang masih dikuasai pelaku belum tentu dapat dikembalikan kepada korban.

Melalui UU Perampasan Aset, negara memiliki mekanisme untuk merampas aset hasil kejahatan tersebut sepanjang perbuatannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Dengan demikian, aset yang berasal dari penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian korban.

Dua Mekanisme Perampasan Aset

Soedeson menjelaskan, UU Perampasan Aset mengatur dua mekanisme perampasan, yakni melalui tindak pidana atau conviction-based dan tanpa putusan pidana atau non-conviction-based.

“Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua non-tindak pidana, non-conviction based,” kata Soedeson.

Untuk mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana korupsi, negara dapat merampas seluruh aset pelaku, termasuk aset yang bukan berasal dari hasil tindak pidana. Namun, hal tersebut dapat dilakukan apabila aset hasil korupsi yang dirampas belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap perkara yang pelakunya tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.

“Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara,” ujarnya.

Soedeson menyebut UU Perampasan Aset juga mengatur perampasan aset dari sejumlah tindak pidana lainnya, di antaranya narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan terorisme.

Dengan cakupan tersebut, mekanisme perampasan aset diharapkan dapat menjangkau hasil kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga masyarakat luas.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro dan Mohammad Rano Alfath di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Badan Independen Pengelola Aset Rampasan

Soedeson mengatakan UU Perampasan Aset juga mengatur pembentukan badan independen yang bertugas mengelola barang sitaan dan rampasan.

Badan tersebut nantinya dipimpin seorang kepala badan. Sementara itu, struktur organisasi dan ketentuan lebih lanjut mengenai badan tersebut akan diatur oleh Presiden.

Menurut Soedeson, pembentukan badan independen tersebut merupakan upaya menjawab kritik masyarakat mengenai pengelolaan aset sitaan dan rampasan yang selama ini dinilai belum transparan.

“Jadi badan ini bertugas untuk pertama menyimpan, mengelola, menjual semuanya untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Atau kemudian dia ambil, dia jual untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian,” ujarnya.

video from internal kumparan

Perampasan Aset Harus Melalui Pengadilan

Di sisi lain, Soedeson menegaskan kewenangan negara untuk merampas aset tetap dibatasi mekanisme hukum melalui pengadilan.

Menurut dia, ketentuan tersebut menjadi bentuk keseimbangan atas kewenangan besar yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana dan melakukan perampasan aset.

Ia memastikan tidak ada aset yang dapat dirampas begitu saja tanpa melalui proses hukum di pengadilan.

“Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan,” kata Soedeson.

Ia juga menjelaskan, terdapat prosedur gugatan dan perlawanan yang dapat ditempuh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Aset baru dapat dijual atau dicairkan untuk kepentingan negara maupun korban setelah melalui proses hukum hingga terdapat putusan akhir.

Namun, terdapat pengecualian untuk aset yang mudah rusak atau berpotensi cepat kehilangan nilai ekonominya. Beberapa contohnya adalah ikan, minyak, dan barang industri yang memiliki sifat mudah rusak.

Untuk jenis aset tersebut, penjualan dapat dilakukan lebih dahulu guna mencegah kerugian akibat kerusakan atau penurunan nilai barang.

Meski demikian, hasil penjualannya tidak langsung disetorkan ke kas negara. Uang tersebut akan disimpan terlebih dahulu hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sementara itu, untuk aset tidak bergerak seperti rumah, kapal, dan pesawat, eksekusi melalui penjualan harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Mekanisme Non-Conviction Based

Soedeson turut menjelaskan mekanisme non-conviction-based yang diatur dalam UU Perampasan Aset. Ia menegaskan, mekanisme tersebut bukan berarti negara dapat merampas aset seseorang tanpa melalui proses pengadilan.

Menurut dia, perampasan aset melalui mekanisme non-conviction-based menggunakan hukum acara perdata. Dalam mekanisme ini, jaksa pengacara negara mengajukan permohonan penyitaan aset melalui pengadilan.

Setelah penyitaan dilakukan, pemilik aset maupun pihak yang terdampak tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan dan membuktikan bahwa aset tersebut merupakan miliknya secara sah.

Apabila dalam proses hukum terbukti bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi, negara dapat merampasnya untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

“Jadi yang dimaksud tanpa proses pidana itu bukan berarti tanpa proses pengadilan. Tetapi mekanismenya menggunakan hukum perdata, hukum acara perdata,” ujarnya.

Soedeson menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan selama proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

Ia menyebut Panja telah menggelar lebih dari 80 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU).