Riau Gelar FKP RKPD Tahun 2024

Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2024. Foto: dokumentasi pribadi.

Pemerintah Provinsi Riau melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2024 pada Rabu 22 Februari 2023, dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution.

RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan kebijakan perencanaan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 atau RKPD penyempurnaan terhadap capaian akhir masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan melihat capaian kinerja yang sudah dilakukan dan target pembangunan yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2019-2024. Oleh karena itu penyusunan RKPD 2024 harus lebih cermat serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah secara cepat tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Ketua Panitia disampaikan Sekretaris Bappedalitbang provinsi Riau, Ir. Purnama Irawansyah. Foto: dokumentasi pribadi.

Tujuan FKP ini adalah menyampaikan rancangan kebijakan Provinsi Riau dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi pembangunan dan permasalahan pokok daerah serta isu-isu aktual yang menitikberatkan pada aspek teknokratik dan yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pembangunan yang dimulai sejak tahap awal perencanaan baik dalam perspektif pendekatan secara teknokratik maupun partisipatif terhadap prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah.

FKP RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 ini merupakan rangkaian proses perencanaan pembangunan tahun 2024 yang sebelumnya telah dilakukan tahapan kegiatan yaitu rapat sinergi dan sinkronisasi indikator makro Provinsi Riau dan kabupaten/kota se Provinsi Riau dan pembahasan program kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan daerah dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan tahun 2024.

Penyelenggaraan FKP ini tentu mempunyai arti yang sangat penting dan diharapkan dapat menghasilkan berbagai ide aspiratif maupun inovatif yang dapat dipaduserasikan dengan berbagai program dan kegiatan pembangunan serta dapat terlaksana secara transparan efisien efektif terukur dan berkelanjutan.

Rumusan kebijakan pembangunan bangunan RKPD berpedoman kepada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2019-2024 yaitu terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia atau yang sering disingkat dengan Riau BERSATU.

Paparan FKP RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 disampaikan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution. Foto: dokumentasi pribadi.

Untuk mewujudkan visi dimaksud maka dirumuskan beberapa misi, yaitu : mewujudkan sumber daya manusia yang beriman berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya, mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan, mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif mandiri dan berdaya saing, mewujudkan budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Di samping itu, dalam pencapaian misi ditetapkan arah kebijakan pembangunan 5 tahunan. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir terhadap pencapaian RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024, dengan arah kebijakan pembangunan sekaligus menjadi tema pembangunan Provinsi Riau yaitu Mewujudkan Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera Bermartabat dan Unggul di Indonesia.

Pencapaian terhadap tema pembangunan Provinsi Riau ini diuraikan dalam sub tema dan prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam rumusan permasalahan, sasaran pembangunan dan target kinerja yang akan dicapai melalui fokus kebijakan dan fokus pembangunan.

Sesi diskusi dan tanya jawab peserta FKP RKPD Provinsi Riau Tahun 2024. Foto: dokumentasi pribadi.

Daya Saing Daerah

Daya saing daerah dengan prioritas pembangunan:

Pertama, peningkatan perekonomian. Peningkatan perekonomian yaitu di bidang industri, pertanian, pariwisata dan pangan.

Industri. Permasalahan pembangunan industri di Provinsi Riau adalah belum berkembangnya industri hilir sektor migas dan non migas dan belum beroperasinya dua kawasan industri yaitu Tanjung Buton dan Tenayan Raya.

Pertanian. Permasalahan pembangunan pertanian adalah rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, banyaknya tanaman tua yang sudah rusak dalam hal ini kelapa, intrusi air laut pada kawasan perkebunan, harga komoditi perkebunan yang belum sepenuhnya stabil di tingkat petani, adanya penyakit ternak seperti PMK, LSD, SE dan tingginya ilegal fishing.

Pariwisata. Permasalahan pembangunan pariwisata adalah masih rendahnya emenitas atraksi dan aksesibilitas destinasi wisata dan masih belum optimalnya kualitas promosi pariwisata.

Pangan. Permasalahan pembangunan pangan di Provinsi Riau yaitu pemanfaatan pangan dan lemahnya pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan.

Kedua, penguatan infrastruktur. Permasalahan pembangunan terhadap penyediaan infrastruktur adalah masih rendahnya kondisi jalan mantap di Provinsi Riau dan belum optimalnya sistem transportasi terpadu menuju simpul transportasi bandara, terminal maupun pelabuhan dan belum optimalnya pengawasan odol, kurangnya sarana dan prasarana dermaga pelabuhan, belum terpenuhinya rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dan rendahnya rumah tangga yang memiliki akses layanan sanitasi layak.

Ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan gender.

Pendidikan. Permasalahan pembangunan pendidikan adalah masih rendahnya APM dan APK SMA, SMK maupun MA, angka melanjutkan pendidikan dasar ke menengah rendah, biaya pendidikan yang cukup tinggi di sekolah khususnya swasta dan pemahaman masyarakat yang masih rendah akan pentingnya pendidikan.

Kesehatan. Permasalahan pembangunan kesehatan adalah tingginya kematian ibu bayi dan balita, kurangnya keaktifan Posyandu dan pasien dan belum meratanya persebaran tenaga kesehatan.

Gender. Permasalahan pembangunan gender adalah masih tingginya ketimpangan gender dan masih kurangnya penerapan 8 fungsi keluarga di masyarakat.

Keempat, pelestarian lingkungan. Permasalahan pembangunan lingkungan yaitu rendahnya indeks kualitas air, tingginya aktivitas antropogenik di sekitar laut, rendahnya indeks kualitas udara dan rendahnya indeks kualitas lahan.

Penandatanganan Berita Acara FKP RKPD Provinsi Riau Tahun 2024. Foto: dokumentasi pribadi.

Kesejahteraan

Kesejahteraan dengan prioritas pembangunan:

Pertama, kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial meningkatnya jumlah penyandang masalah sosial, jumlah PPKS yang tertangani atau diberdayakan hanya 0,08%, masih terdapat ketimpangan antara sarana dan prasarana sosial dengan jumlah penyandang masalah sosial, keterpaduan integrasi data P3KE dan DTKS.

Kedua, ketenagakerjaan. Permasalahan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan, masih tingginya tingkat pengangguran terbuka, perlunya pengawasan terhadap tenaga kerja asing di Provinsi Riau.

Bermartabat

Bermartabat dengan prioritas pembangunan:

Pertama, pengamalan nilai keagamaan. Permasalahan pengamalan nilai keagamaan adalah masih belum optimalnya pemberdayaan dan koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan forum kerukunan umat beragama sasaran pembangunan untuk menjawab permasalahan ini yaitu meningkatnya kerukunan hidup beragama dengan indikator untuk mengukur capaian kinerja yaitu indeks kerukunan umat beragama dengan capaian Tahun 2022 sebesar 74,32 dan ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 76,92.

Kedua, pelestarian Budaya Melayu. Permasalahan terhadap pelestarian budaya Melayu adalah masih kurangnya perlindungan dan pengembangan objek budaya Melayu sebanyak 3.810 objek dan kurangnya penyelenggaraan even budaya.

Unggul

Unggul dengan prioritas pembangunan:

Pertama, peningkatan pelayanan publik. Permasalahan terhadap pelayanan publik belum optimalnya kualitas pelayanan publik.

Kedua, penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penjabaran terhadap prioritas pembangunan tahun 2024 yang berisikan sasaran target kinerja dan fokus kebijakan serta fokus pembangunan merupakan upaya terhadap capaian target indikator makro pembangunan Provinsi Riau tahun 2024, di antaranya yang pertama Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,64 hingga 74,72, yang kedua Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,46 hingga 5,06%, yang ketiga Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,76 hingga 3,38%, yang keempat Tingkat Kemiskinan sebesar 5,64 hingga 6,42% lalu yang kelima Gini Rasio sebesar 0,311 hingga 0,319.

***

Feradis-Perencana Bappedalitbang Provinsi Riau.

Baca juga artikel lainnya di https://kumparan.com/feradis-nurdin