Karakteristik Masyarakat Madani (Civil Society) yang Sesuai dengan Pancasila

Ilustrasi Masyarakat Madani. Foto: hydricdesign/canva

Definisi Masyarakat Madani (Civil Society)

Secara singkat masyarakat madani atau civil society dapat dipahami sebagai ruang dari sebuah negara, yang di dalamnya hidup sekelompok individu dengan semangat toleransi yang tinggi dalam jalinan komunikasi dan interaksi yang sehat serta terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Ada juga yang memahami civil society sebagai asosiasi masyarakat yang beradab sukarela hidup dalam suatu tatanan sosial yang membedakan dengan jelas di mana letak urusan individu dengan urusan kolektif, dan terjadi mobilitas yang tinggi dalam masyarakat, dan terbangun atas dasar jiwa sukarela jaringan kerja sama antar seluruh elemen masyarakat.

Karakteristik Masyarakat Madani Berdasarkan Pancasila

Pancasila merupakan dasar dari segala tindakan bangsa dan berfungsi sebagai ideologi bagi Indonesia. Pancasila menyatukan bangsa yang beragam suku, ras, dan agama dari Sabang sampai Merauke. Perkembangan Pancasila telah berlangsung sejak masa kerajaan hingga Indonesia merdeka. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, di mana nilai-nilai dari silanya telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan kerajaan, meskipun belum dirumuskan secara konkret (Darmawan, 2018 dalam Angraini, dkk, 2020: 12).

Berdasarkan keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah acuan dalam bertindak. Nilai-nilai dari Pancasila merupakan pedoman yang telah tertanam sejak dahulu, hal tersebut menunjukan bahwa Pancasila memiliki sifat keberlangsungan atau tidak terhapus oleh zaman. Oleh karena itu, ciri-ciri civil society yang sesuai dengan Pancasila dapat dipaparkan sebagai berikut:

Menurut Adha (2020: 124-125) mengemukakan, masyarakat madani madani tercipta apabila terpenuhinya etika berbangsa dan bernegara, diantaranya; Etika pemerintah dan politik, yakni menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta mengembangkan suasana politik yang demokratis, yang ditandai dengan keterbukaan, tanggung jawab, responsif terhadap aspirasi rakyat, menghormati perbedaan, jujur dalam persaingan, bersedia menerima pendapat yang lebih benar, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Selain itu, terdapat juga etika penegakan hukum yang berkeadilan yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa keteraturan sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat dicapai dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak pada keadilan.