Kisah Sejarah Supersemar 1966: Latar Belakang, Tujuan, dan Isi

Ilustrasi Bendera Indonesia. Foto: Shutterstock

Peristiwa Supersemar pada 11 Maret 1966 menjadi salah satu momen paling penting sekaligus kontroversial dalam sejarah Indonesia. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang dikeluarkan Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, menandai titik awal transisi kekuasaan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Merujuk pada laman Universitas Airlangga, berikut kisah sejarah Supersemar 1966 yang patut disimak.

Suasana Politik Indonesia Pasca G30S/PKI

Setelah peristiwa G30S/PKI, pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan politik yang tegas. Situasi yang genting ini membuat kepercayaan publik terhadap Presiden Soekarno perlahan memudar. Ketidakpastian politik yang melanda Indonesia saat itu menjadi penyebab utama lahirnya Supersemar.

Sidang Kabinet dan Momen Penyerahan Supersemar

Berikut ini adalah rangkaian peristiwa penting yang berlangsung hingga terjadinya penandatanganan Surat Perintah pada 11 Maret 1966:

Pagi hari di Istana Merdeka: Soekarno memimpin rapat “Kabinet 100 Menteri” dan mendapatkan informasi adanya pasukan tak dikenal di sekitar istana, yang menimbulkan kekhawatiran serius.
Perjalanan ke Istana Bogor: Menyikapi situasi itu, Soekarno segera meninggalkan Istana Merdeka dan menuju Istana Bogor menggunakan helikopter, didampingi Dokter Subandrio untuk memastikan keselamatan dan koordinasi.
Langkah Soeharto: Soeharto, yang tidak hadir dalam rapat dengan alasan sakit, segera mengutus tiga jenderal untuk menemui Presiden Soekarno di Bogor, yaitu Brigjen M. Jusuf, Brigjen Basuki Rachmat, dan Brigjen Amir Machmud.
Penandatanganan Supersemar: Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan penandatanganan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang memberi Soeharto kewenangan luas untuk mengambil langkah-langkah strategis demi keamanan dan kestabilan negara.

Isi dan Poin Penting Supersemar

Supersemar berisi instruksi yang memberi Soeharto kewenangan luas untuk memulihkan keamanan dan stabilitas negara. Berikut isi Supersemar yang diakui pada masa pemerintahan Order Baru:

Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya.
Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

Dampak Supersemar

Supersemar memiliki konsekuensi signifikan bagi politik Indonesia, yaitu:

Pembersihan PKI: Soeharto menggunakan Supersemar untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menindak anggotanya, yang dianggap sebagai dalang dari G30S.
Peralihan Kekuasaan: Secara efektif, Soeharto mulai mengambil alih jalannya pemerintahan meski Soekarno masih resmi menjabat presiden hingga 1967.
Awal Orde Baru: Supersemar menandai dimulainya rezim Orde Baru yang kemudian berlangsung lebih dari tiga dekade di bawah kepemimpinan Soeharto.

Kontroversi Seputar Supersemar

Meski membawa dampak besar bagi perjalanan politik Indonesia, Supersemar masih menjadi sumber perdebatan. Beberapa aspek kontroversialnya antara lain:

Keberadaan Naskah Asli: Hingga kini, dokumen asli Supersemar tidak ditemukan, sehingga legalitas dan isi sebenarnya masih dipertanyakan.
Adanya Unsur Pemaksaan: Ada spekulasi bahwa Soekarno menandatangani Supersemar di bawah tekanan militer.
Penyalahgunaan Kekuasaan: Supersemar dianggap sebagian pihak sebagai alat legitimasi bagi Soeharto untuk merebut kekuasaan secara tidak sah.