Konten dari Pengguna

Mengapa Belanda Menerapkan Sistem Tanam Paksa pada Abad ke-19? Ini Alasannya

Hendro Ari Gunawan

Penulis yang percaya setiap kata punya kekuatan. Spesialis di bidang teknologi, personal finance, dan otomotif.

19 Desember 2025 12:53 WIB·waktu baca 3 menit

0

Tulisan dari Hendro Ari Gunawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pada abad ke-19, Belanda pernah menerapkan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) kepada rakyat Indonesia. Sistem ini diusung oleh Gubernus Jenderal Johannes van den Bosch, dan pertama kali diterapkan di wilayah Jawa lalu merambah hingga ke luar pulau. Namun, mengapa Belanda menerapkan sistem tanam paksa pada abad ke-19? Simak uraian ini untuk mengetahui jawaban lengkapnya.

Daftar isi

Latar Belakang Penerapan Tanam Paksa

Nurhayati menjelaskan dalam jurnalnya yang bertajuk Dampak Cultuurstelsel (Tanam Paksa) bagi Masyarakat Indonesia 1830–1870 bahwa setelah VOC dibubarkan pada 1799, seluruh utang dan biaya pemerintahan kolonial ditanggung langsung oleh negara Belanda.

Kondisi ini semakin berat setelah Perang Jawa (1825–1830) yang menghabiskan banyak dana. Untuk mengatasi masalah tersebut, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada 1830 memperkenalkan sistem tanam paksa.

Petani diwajibkan menyerahkan sekitar seperlima lahannya untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi dan gula sebagai pengganti pajak. Buku Explore Sejarah Indonesia Jilid 2 karya Dr. Abdurakhman dan Arif Pradono menjelaskan bahwa Belanda melihat tanah Jawa sebagai sumber uang yang bisa diatur secara ketat agar memberi keuntungan maksimal.

Keuntungan Tanam Paksa di Bidang Politik dan Perdagangan Internasional

Pada abad ke-19, negara-negara Eropa berlomba menguasai perdagangan dunia. Belanda tidak ingin kalah dari Inggris dan Prancis dalam persaingan komoditas tropis. Karena itu, tanam paksa dipakai untuk memastikan pasokan barang ekspor murah dan stabil.

Buku Kreatif Tematik Tema 7 Peristiwa dalam Kehidupan Kelas V untuk SD/MI karya Tim Tunas Karya Guru menerangkan bahwa hasil tanam paksa dijual di pasar Eropa untuk memperkuat ekonomi Belanda.

Kajian Europa in de Tropen di portal Garuda mencatat bahwa keuntungan dari penjualan tersebut digunakan untuk membangun kota-kota dan mendukung kehidupan elite Eropa.

Mekanisme Tanam Paksa dan Keuntungan bagi Belanda

Menurut Jurnal Dampak Cultuurstelsel (Tanam Paksa) bagi Masyarakat Indonesia 1830–1870 karya Nurhayati, rakyat yang tidak memiliki tanah diwajibkan bekerja sekitar 66 hari per tahun tanpa upah. Di sisi lain, pejabat lokal tetap mendapat komisi, sehingga sistem ini terus dijalankan.

Walaupun pemerintah kolonial mengaku menanggung risiko, kenyataannya beban berat tetap dipikul rakyat. Menurut Purnawan Basundoro dalam buku Pengantar Kajian Sejarah Ekonomi Perkotaan Indonesia, keuntungan besar dari sistem ini dikenal sebagai batig slot, yaitu surplus yang dikirim langsung ke kas negara Belanda.

Dampak Tanam Paksa dan Munculnya Kritik Politik Etis

Sistem tanam paksa memang membuat keuangan Belanda membaik. Dari yang awalnya kekurangan uang, Belanda justru mendapatkan keuntungan besar. Namun, keberhasilan ini dibayar mahal oleh rakyat di Jawa dan daerah lain.

Banyak masyarakat mengalami kelaparan, dipaksa bekerja tanpa pilihan, serta harus menanggung pajak yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi hanya dirasakan oleh pemerintah kolonial, bukan oleh rakyat.

Memasuki akhir abad ke-19, mulai muncul kritik terhadap sistem tanam paksa. Tokoh seperti Van Deventer menilai Belanda memiliki “utang budi” kepada rakyat Hindia Belanda karena kekayaan yang diambil melalui tanam paksa.

Gagasan ini kemudian menjadi dasar lahirnya Politik Etis, sebagaimana dijelaskan dalam artikel The Development of Welfare Politics of the Dutch East Indies yang dimuat di portal Garuda Kemendikbud.

(NDA)