Sejarah Demokrasi Terpimpin: Latar Belakang, Pelaksanaan, hingga Kejatuhannya

Ilustrasi sejarah demokrasi terpimpin. Foto: Unsplash

Demokrasi di Indonesia mengalami perjalanan panjang dengan berbagai sistem yang pernah diterapkan. Salah satu fase pentingnya adalah Demokrasi Terpimpin, atau yang sering disebut Orde Lama. Sejarah Demokrasi Terpimpin berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Artikel ini akan membahas seputar sejarah dan perkembangan sistem Demokrasi Terpimpin dari awal kelahiran hingga kemundurannya.

1. Latar Belakang Lahirnya Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin muncul sebagai respons terhadap berbagai masalah yang timbul pada masa Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal. Sistem sebelumnya dianggap memicu perpecahan dalam bidang politik dan ekonomi.

Tonggak utama lahirnya Demokrasi Terpimpin adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menetapkan kembali berlakunya UUD 1945. Setelah dekrit ini, Kabinet Juanda menyerahkan mandat kepemimpinan kepada Presiden Soekarno. Disebut “Demokrasi Terpimpin” karena pelaksanaan demokrasi saat itu sangat bergantung pada kepemimpinan Presiden Soekarno sebagai pusat kekuasaan negara.

2. Pelaksanaan Sistem Demokrasi Terpimpin

Mengacu pada buku Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan oleh Titin Rohayatin, pelaksanaan Demokrasi Terpimpin diwujudkan melalui beberapa langkah berikut:

• Pada 10 Juli 1959 dibentuk Kabinet Kerja I. Presiden Soekarno menjabat sebagai perdana menteri, Ir. Djuanda sebagai menteri pertama, serta dua wakil menteri pertama yaitu Dr. J. Leimena dan Dr. Soebandrio.

• Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan membentuk kabinet tanpa keterikatan partai politik.

• Kebebasan partai politik dibatasi, sehingga pemerintah, khususnya Presiden, memiliki kedudukan semakin kuat.

• Pemerintah membentuk lembaga-lembaga baru seperti DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara), MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara), DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong), dan Front Nasional.

• TNI dan Polri digabung menjadi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dengan masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatan yang kedudukannya langsung di bawah Presiden.

• Pemerintah melaksanakan politik mercusuar, yaitu pembangunan proyek-proyek besar seperti Monumen Nasional (Monas) dan Gelora Bung Karno (GBK) untuk menunjukkan citra Indonesia sebagai negara yang kuat di kalangan negara-negara Nefo (New Emerging Forces).

3. Kemunduran dan Akhir Demokrasi Terpimpin

Berdasarkan penjelasan dalam buku Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik Sampai Kontemporer karya Adi Sudirman, beberapa peristiwa berikut menjadi faktor utama runtuhnya Demokrasi Terpimpin:

• Gerakan 30 September 1965 menimbulkan kekacauan politik dan keamanan. Konflik internal di tubuh Angkatan Darat yang sudah berlangsung lama ikut memperkeruh keadaan negara.

• Krisis ekonomi semakin parah dengan inflasi yang mencapai angka ekstrem. Kebijakan devaluasi rupiah serta kenaikan harga bahan bakar justru menimbulkan keresahan masyarakat. Situasi diperburuk oleh gejolak politik, termasuk konfrontasi dengan Malaysia dan ketegangan dengan negara-negara Barat.

• Pada 10 Januari 1966, Kesatuan Aksi “Front Pancasila” mengajukan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat), yaitu pembubaran PKI beserta organisasi massanya, perombakan Kabinet Dwikora, serta penurunan harga barang kebutuhan pokok.

• Munculnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966, yang diberikan Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan. Supersemar menandai berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin dan naiknya Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru.

Baca Juga: Sejarah PRRI Permesta: Gerakan Pemerintah Daerah dalam Menuntut Keadilan

(SA)