Sejarah Dwikora: Komando Soekarno Hadapi Malaysia

Dwi Komando Rakyat atau Dwikora adalah salah satu kebijakan luar negeri paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern. Ketika Presiden Soekarno mengumumkan perintah ini di hadapan 21 ribu massa di Jakarta pada 3 Mei 1964, ia tidak hanya menyatakan sikap politik, melainkan juga memulai konfrontasi militer terbuka dengan negara tetangga Malaysia. Kebijakan ini menjadi puncak dari semangat anti-imperialisme Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang mengancam kedaulatan dan keutuhan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai sejarah Dwikora.

Daftar isi

Latar Belakang Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Pada awal 1960-an, Inggris yang masih menguasai wilayah koloni di Kalimantan Utara berniat menggabungkan jajahannya dengan membentuk Federasi Malaysia. Menurut Andre Bagus Irshanto dalam jurnal Criksetra yang berjudul Dari Konfrontasi Ke Perdamaian (Hubungan Indonesia-Malaysia 1963-1966), rencana ini mencakup penggabungan Federasi Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei menjadi satu negara federasi.

Indonesia yang baru saja berhasil merebut Irian Barat pada 1963 memandang rencana ini dengan sangat curiga. Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah bentuk neokolonialisme Inggris yang akan menjadikan kawasan Malaysia sebagai pangkalan militer Barat di Asia Tenggara.

Hal ini dinilai dapat mengganggu stabilitas regional dan mengancam kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Mei 1963, Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdul Rahman di Tokyo untuk merundingkan masalah ini, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Konferensi Tingkat Tinggi Manila pada Juni 1963.

Pecahnya Hubungan Diplomatik

Meskipun telah ada kesepakatan di Manila, Malaysia tetap memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia pada 16 September 1963 tanpa menunggu hasil penyelidikan PBB yang seharusnya menentukan kehendak rakyat Sabah dan Sarawak. Langkah sepihak ini membuat Indonesia murka. Sehari setelah proklamasi tersebut, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.

Dalam buku Nusantara Membara: Operasi Dwikora Sebuah Perang Yang Terlupakan Di Indonesia karya Nino Oktorino yang diterbitkan tahun 2018 dijelaskan bahwa suasana semakin memanas ketika demonstran anti-Indonesia di Kuala Lumpur pada 17 September 1963 menyerbu Kedutaan Besar RI, merobek foto Soekarno, dan menginjak-injak lambang Garuda Pancasila di depan Perdana Menteri. Penghinaan ini semakin memicu amarah Soekarno dan rakyat Indonesia.

Isi dan Tujuan Dwikora

Pada 3 Mei 1964, dalam sebuah rapat raksasa di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat yang berisi dua perintah utama. Merujuk informasi dari buku Intai Amfibi Marinir: Senyap Menjaga Indonesia yang disusun Tantahara dan Gani Kristanto tahun 2022, isi Dwikora adalah:

Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia;
Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk menghancurkan Malaysia.

Tujuan utama Dwikora adalah menghalangi pembentukan negara boneka Inggris yang dianggap mengancam kemerdekaan Indonesia. Soekarno menekankan bahwa operasi ini bukan untuk melawan rakyat Malaysia, melainkan untuk melawan neokolonialisme Inggris di Asia Tenggara. Kebijakan ini kemudian populer dengan slogan "Ganyang Malaysia" yang menggema di seluruh penjuru Indonesia.

Pelaksanaan Operasi Militer

Untuk menjalankan Dwikora, pemerintah Indonesia membentuk Komando Siaga yang bertugas mengoordinasikan kegiatan militer. Menurut Yadi Kusmayadi dalam Jurnal Artefak tentang Politik Luar Negeri Republik Indonesia Pada Masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia, pasukan tidak resmi Indonesia mulai melakukan penyusupan dan serangan di wilayah perbatasan Kalimantan dan Semenanjung Malaya sejak 1964.

Malaysia mendapat dukungan militer penuh dari Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di sisi lain, Indonesia didukung oleh Uni Soviet. Ketegangan memuncak antara Mei hingga Oktober 1964 dengan berbagai pertempuran di wilayah perbatasan. Pada 7 Januari 1965, ketika Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Soekarno menarik Indonesia dari PBB sebagai bentuk protes keras.

Berakhirnya Konfrontasi

Beberapa pihak dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebenarnya tidak menyetujui kebijakan Dwikora karena khawatir dengan kondisi dalam negeri yang mulai memburuk. Jenderal Ahmad Yani dan sejumlah petinggi militer lainnya secara diam-diam mulai menghubungi pemerintah Malaysia untuk mencari jalan damai.

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjadi titik balik yang mengubah peta politik Indonesia. Jatuhnya kekuasaan Soekarno dan naiknya Jenderal Soeharto membuat intensitas konfrontasi mulai mereda.

Negosiasi perdamaian yang serius dimulai pada Mei 1966, dan kesepakatan damai akhirnya ditandatangani pada 11 Agustus 1966 dengan Indonesia secara resmi mengakui Malaysia. Indonesia kemudian kembali bergabung dengan PBB pada 28 September 1966.

Warisan Sejarah Dwikora

Kebijakan Dwikora meninggalkan catatan kontroversial dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, ia mencerminkan semangat anti-imperialisme dan keberanian Indonesia melawan kekuatan kolonial.

Di sisi lain, kebijakan ini membuat Indonesia terisolasi di pergaulan internasional dan memperburuk kondisi ekonomi dalam negeri yang sudah carut-marut.

Dwikora juga membuka peluang bagi PKI untuk semakin mendekatkan Indonesia dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Korea Utara, dan RRC.

(NDA)