Sejarah Dwikora: Latar Belakang, Isi, Tujuan, dan Pelaksanaannya

Ilustrasi Dwikora. Foto: Pexels

Dwikora, singkatan dari Dwi Komando Rakyat, dicanangkan Presiden Soekarno pada tahun 1964 sebagai respons terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai bentuk neo-kolonialisme oleh pemerintah Indonesia. Perintah ini melibatkan mobilisasi militer dan rakyat untuk menghalau agresi politik dan militer yang dapat mengancam keutuhan negara Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap mengenai sejarah Dwikora, simak uraian berikut ini.

Latar Belakang Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Dalam jurnal Criksetra yang ditulis Andre Bagus Irshanto dengan judul Dari Konfrontasi Ke Perdamaian (Hubungan Indonesia-Malaysia 1963-1966) dijelaskan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia yang awalnya baik mulai terganggu karena perbedaan ideologi politik.

Pada awal 1960-an, Perdana Menteri Malaya Tunku Abdul Rahman berusaha membentuk Federasi Malaysia yang terdiri dari Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Indonesia yang baru saja berhasil merebut Irian Barat pada 1963 memandang rencana ini dengan sangat curiga.

Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah bentuk neokolonialisme Inggris yang akan menjadikan kawasan Malaysia sebagai pangkalan militer Barat di Asia Tenggara. Hal ini dinilai dapat mengganggu stabilitas regional dan mengancam kemerdekaan Indonesia.

Pecahnya Hubungan Diplomatik

Meskipun telah ada kesepakatan di Manila, Malaysia tetap memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia pada 16 September 1963 tanpa menunggu hasil penyelidikan PBB yang seharusnya menentukan kehendak rakyat Sabah dan Sarawak.

Langkah sepihak ini membuat Indonesia murka dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Konfrontasi ditandai dengan penarikan duta besar pemerintah Malaysia pada 30 Januari 1963, diikuti genjatan senjata pada 11 Februari 1963.

Isi dan Tujuan Dwikora

Mengutip buku Operasi Dwikora: Sebuah Perang Yang Terlupakan di Indonesia karya Nino Oktorino, Dwikora memiliki dua perintah utama, yaitu pertama, memobilisasi seluruh rakyat dan militer Indonesia untuk bersiap menghadapi kemungkinan agresi militer oleh pihak luar.

Kedua, memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat di wilayah Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah yang menolak masuk ke dalam federasi tersebut. Tujuan utama Dwikora adalah menghalangi pembentukan negara boneka Inggris yang dianggap mengancam kemerdekaan Indonesia.

Pelaksanaan Dwikora

Untuk menjalankan Dwikora, pemerintah Indonesia membentuk Komando Siaga yang bertugas mengoordinasikan kegiatan militer. Dalam Jurnal Artefak yang ditulis Yadi Kusmayadi tentang Politik Luar Negeri Republik Indonesia Pada Masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia dijelaskan bahwa pasukan tidak resmi Indonesia mulai melakukan penyusupan dan serangan di wilayah perbatasan Kalimantan dan Semenanjung Malaya sejak 1964. Malaysia mendapat dukungan militer penuh dari Inggris, Australia, dan Selandia Baru, sementara Indonesia didukung oleh Uni Soviet.

Kegagalan Operasi Dwikora

Dalam jurnal berjudul Joint Warfighting: Lessons Learned from the Dwikora Operation Experience during the Konfrontasi dijelaskan bahwa operasi Dwikora mengalami kegagalan yang terutama disebabkan oleh rivalitas internal militer Indonesia. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebenarnya tidak mendukung kebijakan konfrontasi secara penuh karena khawatir dengan kondisi dalam negeri yang mulai memburuk. Rivalitas antar komandan militer menghasilkan disunity of command yang merugikan efektivitas operasi.

Jenderal Ahmad Yani dan sejumlah petinggi militer lainnya secara diam-diam mulai menghubungi pemerintah Malaysia untuk mencari jalan damai. Ketegangan memuncak antara Mei hingga Oktober 1964 dengan berbagai pertempuran di wilayah perbatasan. Pada 7 Januari 1965, ketika Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Soekarno menarik Indonesia dari PBB sebagai bentuk protes keras.

Berakhirnya Konfrontasi

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjadi titik balik yang mengubah peta politik Indonesia. Jatuhnya kekuasaan Soekarno dan naiknya Jenderal Soeharto membuat intensitas konfrontasi mulai mereda.

Negosiasi perdamaian yang serius dimulai pada Mei 1966, dan kesepakatan damai akhirnya ditandatangani pada 11 Agustus 1966 dengan Indonesia secara resmi mengakui Malaysia.

Indonesia kemudian kembali bergabung dengan PBB pada 28 September 1966, mengakhiri episode kontroversial dalam sejarah politik luar negeri Indonesia.

Baca juga: Sejarah Konferensi Asia Afrika: Tonggak Solidaritas Negara-Negara Terjajah

(NDA)