Sejarah Jakarta, Dulunya Bernama Sunda Kelapa

Jakarta memiliki perjalanan panjang sebelum menjadi ibu kota Indonesia. Sebelumnya, kota metropolitan yang super sibuk ini menyandang nama Sunda Kelapa.

Jakarta pernah dikuasai oleh beberapa pihak, mulai dari VOC Belanda, Portugis, Kesultanan Banten, dan Kerajaan Pajajaran. Itu karena Jakarta merupakan wilayah pelabuhan yang strategis, sehingga diperebutkan banyak pihak. Simak sejarah Jakarta selengkapnya di bawah ini.

1. Awalnya Bernama Sunda Kelapa

Mengutip buku Sejarah Kota Jakarta 1950-1980 susunan Edi Sedyawati dkk., dulunya Jakarta dikenal sebagai kota pelabuhan bernama Sunda Kelapa. Pelabuhan ini berada dalam pengawasan kerajaan Pajajaran.

Sunda Kelapa terletak di muara sungai Ciliwung, sedangkan ibu kota Pajajaran terletak di bagian hulunya. Keduanya dihubungkan secara langsung oleh sungai tersebut. Lama kelamaan, Sunda Kelapa berkembang menjadi kota pusat perdagangan, terutama dalam hubungan dagang dengan orang asing.

2. Sunda Kelapa Berubah Nama Jadi Jayakarta

Pada tahun 1527, kota pelabuhan Sunda Kelapa direbut oleh Fatahillah dari Kesultanan Demak. Dengan demikian, lingkungan kekuasaan politik beralih dari Hindu ke Islam.

Kemenangan ini juga membuat Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada tanggal 22 Juni 1527.

Namun, Jayakarta lebih dikenal sebagai Jacatra oleh orang-orang Eropa. Hal ini terlihat pada peta-peta lama maupun sumber-sumber tertulis mereka.

3. Belanda Mengambil Alih Jayakarta

Pada abad ke-16, VOC Belanda tiba dan mengambil alih kekuasaan atas Jayakarta. Kemudian mengganti namanya menjadi Batavia yang diambil dari nenek moyang bangsa Belanda, Batavieren.

Pada era kekuasaan Belanda, Jayakarta berkali-kali berganti nama, berikut rinciannya dikutip dari laman resmi Jakarta:

1 April 1905: Nama Batavia diubah menjadi Gemeente Batavia.
8 Januari 1935: Gemeente Batavia diubah menjadi Stad Gemeente Batavia.

4. Batavia Diambil Alih oleh Jepang

Setelah kota Batavia jatuh ke tangan Jepang pada 1942, dikeluarkan UU 1942 No. 42 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah. Menurut UU tersebut, Pulau Jawa dibagi dalam satuan-satuan daerah yang disebut Syuu (Karesidenan).

Setiap Syuu dibagi ke dalam beberapa Ken (Kabupaten) dan Shi (Stadgemeente). Di dalam UU No. 28 tahun 1942 kepala pemerintahan Jepang atau Gunseikan dapat membentuk Tokubetshu Shi (Stads Gemeente luar biasa).

Jakarta kemudian berganti nama menjadi Jakaruta Tokubetsu Shi. Kemudian dipimpin oleh Tokubetsu Shityo dan beberapa orang Zyoyaku (pegawai tinggi).

5. Sejarah Jakarta Setelah Kemerdekaan

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Jakarta menjadi pusat kegiatan politik dan pemerintahan. Berikut rincian perkembangannya:

September 1945, Jakarta menjadi pusat politik dan pemerintahan Indonesia dengan nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta.
28 Maret 1950, Pemerintah RI merubah nama Jakarta menjadi Praj’a Jakarta.
22 Juni 1956, Wali Kota Jakarta kembali mengukuhkan nama Jakarta.
18 Januari 1958, Jakarta menjadi daerah otonom dengan nama Kotamadya Djakarta Raya yang berada di bawah Provinsi Jawa Barat.
1959, Jakarta berubah status menjadi Daerah Tingkat Satu (Provinsi) yang dipimpin Gubernur.
1961, Status Jakarta dari Daerah Tingkat Satu diubah menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).
31 Agustus 1964, Jakarta resmi menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
31 Agustus 1999, status Jakarta kemudian diperbarui menjadi pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 dengan status otonomi yang memiliki kota administrasi.
30 Juli 2007, Jakarta berganti nama menjadi DKI Jakarta serta mengukuhkan status sebagai daerah otonomi khusus ibu kota.