Siapa Raja Balitung dan Apa Perannya dalam Perkembangan Jawa Kuno?

Ilustrasi patung Raja Balitung. Foto: Unsplash

Rakai Watukura Dyah Balitung atau Raja Balitung dikenal sebagai tokoh yang berhasil mempersatukan kembali wilayah Mataram dan memperluas pengaruhnya hingga ke Jawa Timur. Mengutip Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Raja Balitung bahkan menjadi penguasa yang meninggalkan banyak prasasti, sehingga masa pemerintahannya menjadi salah satu periode terbaik untuk merekonstruksi sejarah Jawa Kuno. Untuk mengenal siapa Balitung dan apa perannya dalam perkembangan Jawa Kuno secara lengkap, simak uraian ini hingga tuntas.

Siapa Raja Balitung dalam Sejarah Mataram Kuno?

Dalam kajian yang dimuat di jurnal Berkala Arkeologi BRIN berjudul Balitung Putra Daerah yang Sukses Menjadi Raja Mataram Kuna, Balitung diperkenalkan dengan gelar lengkap Śrī Mahārāja Rakai Watukura Dyah Balitung Śrī Dharmmodaya Mahāśambhu, seorang pangeran dari daerah Watukura (Kedu Selatan).

Ia bukan keturunan langsung dinasti Sailendra, melainkan bangsawan lokal yang sebelumnya menjabat sebagai Rakai (penguasa wilayah) di Watak Watukura, posisi setara penguasa daerah bawahan Mataram.​

Balitung naik takhta Kerajaan Mataram karena pernikahannya dengan putri Rakai Watuhumalang, penguasa Mataram sebelum dirinya. Dengan demikian, Balitung menjadi contoh “putra daerah” yang berhasil menduduki tahta kerajaan pusat melalui jaringan pernikahan politik dan kemampuan mengelola wilayah.

Masa pemerintahannya diperkirakan berlangsung sekitar akhir abad ke‑9 hingga awal abad ke‑10 Masehi, berdasarkan penanggalan sejumlah prasasti yang ia keluarkan.​

Peran Balitung dalam Menyusun Ulang Sejarah Raja‑Raja Jawa Kuno

Dikutip dari kajian bertajuk Raja‑raja Mataram Kuna dari Sanjaya sampai Balitung: Sebuah Rekonstruksi Berdasarkan Prasasti Wanua Tengah III di Berkala Arkeologi Kemendikbud, salah satu kontribusi terpenting Balitung bagi sejarah Jawa Kuno adalah upayanya menuliskan kembali daftar raja‑raja Mataram sebelumnya dalam prasasti Wanua Tengah III (908 M).

Prasasti tersebut berisi daftar raja mulai dari Sanjaya hingga Balitung sendiri. Data ini sangat berharga karena membantu sejarawan modern menyusun kronologi penguasa Mataram Kuno yang lebih runtut, sekaligus mengoreksi kekeliruan yang pernah terjadi dalam penulisan sejarah nasional.​

Alasan Balitung mencantumkan nama‑nama pendahulunya dalam prasasti itu, yakni untuk menegaskan kesinambungan dinasti dan legitimasi kekuasaannya. Dengan kata lain, Balitung tidak hanya memerintah, tetapi juga membangun “narasi resmi” tentang siapa saja raja‑raja sebelum dirinya, sehingga generasi berikutnya memiliki pijakan tertulis yang jelas mengenai silsilah kerajaan Mataram.​

Kebijakan Balitung terhadap Desa, Pajak, dan Jaringan Sungai

Balitung juga dikenal melalui sejumlah prasasti yang berkaitan dengan pengaturan desa, pajak, dan fasilitas publik. Prasasti Tlāṅ (904 M), yang dianalisis dalam jurnal Kalpataru BRIN, menyebut bahwa Śrī Mahārāja Rakai Watukura Dyah Balitung menetapkan beberapa desa sebagai desa perdikan (bebas pajak) untuk membiayai dan mengelola tempat penyeberangan di tepi Bengawan Solo, seperti Desa Paparahuan dan Desa Tlāṅ.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa Balitung memperhatikan infrastruktur transportasi sungai sebagai urat nadi perdagangan dan mobilitas penduduk di Jawa Kuno.​

Penetapan desa perdikan juga berarti memberikan kemandirian ekonomi kepada desa‑desa tertentu dengan imbalan mereka menjaga fasilitas penting, seperti dermaga dan penyeberangan sungai.

Pola ini menggambarkan bagaimana Balitung memadukan kepentingan kerajaan dengan kesejahteraan lokal, sekaligus memperkuat kontrol Mataram atas jalur strategis di pedalaman Jawa.​

Peran Balitung dalam Pelestarian Bangunan Suci dan Kehidupan Keagamaan

Penelitian lain yang diterbitkan dalam jurnal Amerta BRIN dengan judul Kebijakan Penguasa dalam Pelestarian Bangunan Keagamaan pada Masa Pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung (898-910 M.) menyimpulkan bahwa Balitung tidak hanya memberi tanah perdikan bagi desa penyeberangan dan permukiman, tetapi juga menunjukkan perhatian khusus terhadap pemeliharaan bangunan keagamaan, seperti candi dan tempat ibadah lain.

Kebijakan tersebut terlihat dari pemberian hak istimewa dan pembebasan pajak bagi desa-desa yang tugasnya merawat bangunan suci tertentu.​

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa bagi Balitung, pembangunan dan pelestarian infrastruktur fisik, baik jembatan penyeberangan maupun candi, merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara kekuasaan duniawi dan legitimasi spiritual.

Dengan menjaga bangunan-bangunan religius dan memberi mereka sumber pendanaan yang jelas, ia ikut memastikan bahwa praktik keagamaan dan tradisi budaya Jawa Kuno terus hidup dan mengakar di masyarakat.​

Ekspansi Wilayah dan Penguatan Struktur Mataram Kuno

Kajian Balitung Putra Daerah yang Sukses Menjadi Raja Mataram Kuna di jurnal Berkala Arkeologi BRIN menegaskan bahwa Balitung termasuk raja besar Mataram karena berhasil memperluas daerah kekuasaan hingga mencakup Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebagaimana tercermin dari sebaran prasasti yang dikeluarkannya.

Prasasti‑prasasti di bawah namanya ditemukan di berbagai lokasi, menandakan bahwa otoritas Mataram pada masa Balitung menjangkau wilayah yang sangat luas.​

Banyaknya prasasti yang diterbitkan menunjukkan pemerintahannya relatif stabil dan administratif, dengan perhatian besar pada pengaturan desa, hak tanah, dan lembaga keagamaan.

Dalam konteks perkembangan Jawa Kuno, Balitung dapat dipandang sebagai raja yang menyatukan kembali Mataram setelah masa persaingan internal, menata ulang administrasi kerajaan, dan meninggalkan jejak tertulis yang sangat berharga bagi pemahaman sejarah Jawa sampai sekarang.

Baca juga: Sejarah Keraton Surakarta dari Abad ke-18 Hingga Masa Kini

(NDA)