Capitalocene dan Kiamat Kehidupan

Ilustrasi krisis lingkungan. Foto: Shutter Stock / https://kumparan.com/berita-hari-ini/dampak-perubahan-iklim-di-indonesia-beserta-ancamannya-terhadap-lingkungan-23Vx37UEpCv/2

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, kini tengah berada di ambang krisis ekologis dan sosial yang semakin akut. Bukan hanya hutan-hutan tropis yang terus diserobot, tetapi laut kita pun, yang dahulu menjadi sumber kehidupan bagi banyak nelayan, kini semakin rusak akibat eksploitasi yang tak terkendali. Di balik klaim "pembangunan" dan "kemajuan", ada penderitaan yang tak tampak, yang dirasakan oleh mereka yang hidup di sepanjang garis pantai dan di dalam hutan.

Krisis ini bukanlah kebetulan atau kesalahan individu. Ini adalah hasil dari sistem kapitalisme yang menggerakkan roda pembangunan dan ekonomi global. Di dalam logika ini, alam diperlakukan sebagai komoditas yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya demi keuntungan. Bukan lagi sekadar pertanyaan tentang "apakah alam sedang rusak?", tetapi seberapa dalam kerusakannya dan siapa yang paling menderita karenanya.

Capitalocene: Ketika Kapitalisme Menjadi Penyebab Utama Krisis Ekologi

Kita kini hidup di zaman yang disebut oleh banyak pemikir sebagai Capitalocene—sebuah era di mana kapitalisme, bukan sekadar manusia, menjadi penggerak utama dari krisis ekologis. Sistem ekonomi yang terus mengejar pertumbuhan tanpa batas ini telah merusak keseimbangan alam. Dalam upaya mengejar "kemajuan" dan "pembangunan", kita sering kali mengorbankan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Sistem ini, yang mengutamakan akumulasi keuntungan segelintir orang, telah memperburuk ketimpangan sosial dan ekologi di Indonesia.

Privatisasi daratan dan akses terbuka terhadap laut, misalnya, adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya dilihat sebagai solusi pembangunan, namun pada kenyataannya, keduanya justru memperparah kerusakan ekologis dan menggusur komunitas-komunitas lokal yang hidup di sana. Di Kalimantan, Papua, dan Sumatera, jutaan hektar hutan telah berubah menjadi konsesi perkebunan sawit dan aneka konsesi tambang. Di laut, penangkapan ikan berlebihan dan penambangan bawah laut semakin merusak ekosistem yang ada. Semuanya berawal dari satu pola: eksploitasi atas nama pertumbuhan ekonomi.

Privatisasi dan Tragedy of the Commons: Dua Pola Merusak yang Saling Menguatkan

Pembangunan, dalam narasi yang sering kita dengar, selalu dikaitkan dengan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan. Namun, pada kenyataannya, pembangunan yang didorong oleh kapitalisme seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Di Kalimantan dan Papua, misalnya, privatisasi hutan untuk perkebunan sawit atau tambang tidak hanya menghilangkan tempat tinggal dan sumber hidup masyarakat adat, tetapi juga merusak lingkungan secara menyeluruh. Konflik agraria yang terjadi hampir setiap tahun adalah akibat dari kebijakan yang berpihak pada kepentingan perusahaan besar, bukan pada keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal.

Di sisi lain, laut kita—yang dianggap sebagai ruang terbuka—justru sedang dihancurkan oleh eksploitasi tanpa kendali. Penangkapan ikan secara ilegal, bom ikan, dan trawl telah membuat terumbu karang dan ekosistem laut lainnya hancur. Sementara nelayan kecil, yang hidup bergantung pada laut, semakin terpinggirkan oleh kekuatan modal dan teknologi perusahaan besar. Dalam hal ini, kita menghadapi tragedy of the commons—satu pihak merasa berhak mengeksploitasi tanpa tanggung jawab, sementara yang lain, yang bergantung pada sumber daya itu untuk hidup, terancam kehilangan semuanya.

Alternatif: Membangun Tata Kelola Berbasis Keadilan dan Keberlanjutan

Jalan keluar dari krisis ini tidak cukup dengan sekadar memilih antara privatisasi atau akses terbuka yang tak terkendali. Kita membutuhkan sebuah paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan pada keadilan ekologis dan keberlanjutan sosial. Artinya, kita harus mengakui bahwa alam bukanlah objek yang bisa diperlakukan sesuka hati, tetapi bagian dari ekosistem yang harus dilindungi demi kelangsungan hidup kita bersama.

Namun, dalam praktiknya, berbagai konsep ini seringkali hanya menjadi jargon. Negara dan perusahaan sering kali membungkus proyek eksploitasi dengan label "pertumbuhan ekonomi" dan "peningkatan kesejahteraan" yang seringkali tidak terwujud. Ketika gerakan-gerakan lokal menentang kebijakan tersebut, mereka justru sering kali dicap sebagai "anti pembangunan" atau bahkan "penghambat kemajuan".

Namun, apakah pembangunan yang dimaksudkan selalu harus mengorbankan alam dan masyarakat? Apakah pertumbuhan ekonomi selalu berarti kerusakan dan perusakan? Inilah pertanyaan moral yang harus kita ajukan setiap saat, karena jika kita tidak berhati-hati, kita akan terus melangkah lebih jauh ke dalam krisis yang tak terelakkan.

Harapan: Gerakan Keadilan Ekologis dari Bawah

Meski krisis ekologis semakin dalam, harapan masih ada. Di berbagai daerah di Indonesia, komunitas-komunitas lokal tetap bertahan dan berjuang untuk mempertahankan cara hidup mereka yang berkelanjutan. Dari perlawanan terhadap perusakan hutan adat di Kalimantan, hingga penerapan sistem pengelolaan laut tradisional seperti sasi di Maluku, gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah.

Gerakan transisi ekologis pun mulai berkembang. Agroekologi, yang mengutamakan kearifan lokal dalam bertani, menjadi alternatif bagi sistem pertanian konvensional yang merusak. Energi terbarukan berbasis komunitas dan ekonomi solidaritas yang memprioritaskan hubungan yang adil antara manusia dan alam semakin diminati sebagai bentuk perlawanan terhadap logika pasar yang sering kali merusak.

Menuju Dunia di Luar Logika Pasar

Kita tidak bisa mengandalkan perubahan datang dari atas. Dibutuhkan aksi kolektif dari masyarakat sipil, komunitas adat, petani, nelayan, dan berbagai elemen lainnya untuk menuntut perubahan yang lebih adil dan berkelanjutan. Solusinya bukan hanya mengganti model ekonomi, tetapi juga mengubah cara pandang kita terhadap alam—bahwa alam bukanlah objek eksploitasi, tetapi bagian dari kehidupan yang harus kita jaga.

Saat kapitalisme membawa kita pada kiamat kehidupan, kita harus berani membayangkan dunia di luar logika pasar, di mana keberlanjutan bukan hanya label, tetapi prinsip yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sana, pembangunan tidak harus berarti perusakan, dan pertumbuhan bukanlah sinonim dari keserakahan.

Di tengah reruntuhan kapitalisme yang mengancam kelangsungan hidup, kita masih bisa menemukan harapan. Harapan itu tumbuh dari gerakan-gerakan lokal yang menanam benih-benih perubahan. Tugas kita adalah merawat dan memperjuangkannya bersama-sama, untuk membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua.