Manifesto Empati: Menjembatani Luka di Tengah Masyarakat yang Terbelah
Saya, Hilgo Hidayatul Ulya, merupakan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Pamulang.
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari HILGO HIDAYATUL ULYA tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAda satu pemandangan yang terasa lazim namun sekaligus ganjil dalam panggung sosial kita hari ini: hiruk-pikuk komunikasi yang begitu intens, namun di saat yang sama, menghasilkan kesunyian dialog yang begitu pekak.
Di balik layar-layar gawai yang menyala 24 jam, di dalam kolom komentar media sosial, hingga ke meja-meja diskusi formal, jutaan manusia saling melempar argumen, memproduksi narasi, dan menegaskan posisi.
Namun, alih-alih melahirkan pemahaman, riuh rendah ini justru mempertegas garis batas. Kita sedang menyaksikan sebuah lanskap sosial yang paradoksal: sebuah masyarakat yang terkoneksi secara digital, namun terfragmentasi secara eksistensial.
Barangkali manusia modern memang bangga dengan kemampuan mereka meruntuhkan sekat geografis demi membangun "kampung global". Namun di saat yang sama, kita sering melupakan harga mahal yang harus dibayar demi ambisi keterhubungan mutlak ini: hilangnya kapasitas untuk merasakan penderitaan mereka yang berbeda dari kita.
Saya pernah memikirkan hal sederhana yang mungkin terdengar remeh: Mengapa manusia dianugerahi kemampuan berbahasa jika akhirnya kata-kata hanya digunakan sebagai senjata untuk saling melukai? Mengapa ruang publik yang dirancang sebagai mimbar gagasan bersama, justru berubah menjadi ring penalti tempat penghakiman massal dilakukan setiap hari? Mengapa sistem demokrasi dan keterbukaan informasi global harus mengorbankan kohesi sosial hanya demi akumulasi klik, viralitas, dan sentimen kelompok?
Pertanyaan itu tentu punya jawaban pragmatis: algoritma media sosial yang merawat polarisasi, kontestasi politik yang tak kunjung usai, hingga perang narasi demi memperebutkan pengaruh. Namun yang sebenarnya menarik bukan semata jawaban sosiologisnya, melainkan juga kebiasaan masyarakat menerima keterbelahan ini sebagai takdir sejarah yang final dan tak bisa diubah. Seolah-olah, setelah kebencian dianggap menguntungkan secara elektoral atau ekonomis, manusia berhenti membayangkan alternatif lain yang lebih damai.
Padahal, tatanan sosial bukanlah komoditas yang bisa ditarik ulur tanpa batas. Kita sering lupa bahwa di balik tameng ideologi dan identitas kelompok yang diagung-agungkan, ada luka kemanusiaan yang sedang menganga, dibiarkan membusuk tanpa pernah disentuh oleh obat penawar yang bernama empati.
Logika Sentimen dan Amputasi Kemanusiaan
Kegelisahan serupa muncul ketika kita melihat bagaimana benturan horizontal hari ini memperlakukan liyan (the other). Saya sering bertanya: Jika hakikat peradaban dan modernitas adalah memperhalus budi manusia, mengapa dalam praktiknya kita justru menjadi semakin kasar dan destruktif terhadap mereka yang tidak sejalan?
Mengapa keadilan sosial sering kali baru dipertanyakan ketika kelompok kita sendiri yang menjadi korban? Mengapa manusia yang memiliki kedalaman batin harus mereduksi dirinya menjadi sekadar angka dalam kalkulasi suara, atau pion dalam catur sentimen kelompok?
Di banyak ruang publik, kebenaran sebuah argumen tidak lagi diukur dari validitas data atau ketajaman logika, melainkan dari siapa yang mengucapkannya dan kelompok mana yang diuntungkannya. Kita seperti hidup dalam budaya yang terlalu memuja loyalitas buta dibanding substansi kebenaran objektif.
Filsuf Prancis, Michel Foucault, dalam analisisnya mengenai kuasa dan pengetahuan, pernah memperlihatkan bagaimana institusi modern memproduksi kebenaran demi mempertahankan dominasi. Dalam konteks masyarakat yang terbelah, kita melihat bentuk paling brutal dari logika ini: kebenaran telah diprivatisasi oleh kelompok-kelompok kepentingan.
Bahasa tidak lagi berfungsi untuk menyatukan yang terserak, melainkan alat mendisiplinkan berpikir guna menyingkirkan siapa saja yang berada di luar garis batas kelompok. Tubuh sosial kita dipaksa patuh pada dikotomi hitam-putih, tanpa peduli bahwa dalam realitas kehidupan, ada banyak ruang abu-abu yang membutuhkan kebijaksanaan, bukan penghakiman.
Tanpa sadar, manusia di era polarisasi hidup seperti lilin yang membakar dirinya sendiri demi merayakan kemenangan semu kelompoknya. Mereka terjaga dalam kemarahan yang dipelihara, mengonsumsi informasi bias sepanjang hari, lalu mengulangnya terus-menerus. Kadang saya bertanya dalam hati: Apakah kita memegang prinsip untuk menegakkan keadilan, atau justru sedang perlahan-lahan mengorbankan kemanusiaan demi memuaskan ego sektarian?
Ruang Gema, Validasi Palsu, dan Ilusi Pemahaman
Pertanyaan itu kemudian bergerak ke ruang keseharian yang lebih personal: bagaimana manusia modern merawat keyakinannya di tengah badai informasi?
Mengapa kurasi algoritma dan echo chamber (ruang gema) kini bergeser makna dari sekadar fitur teknologi menjadi bahan bakar psikologis wajib untuk merasa benar? Mengapa kedamaian batin manusia harus dipasok lewat validasi palsu dari mereka yang hanya menyuarakan apa yang ingin kita dengar?
Saya pernah mengamati sebuah perdebatan di ruang digital yang dipicu oleh isu sensitif. Kedua belah pihak membanjiri lini masa dengan data, meme, dan caci maki. Di tengah realitas itu, saya merasakan ada sesuatu yang ganjil: kedua kelompok merasa sedang berjuang menegakkan moralitas, namun metode yang mereka gunakan justru meruntuhkan moralitas itu sendiri melalui pembunuhan karakter dan penyebaran kebencian. Manusia rela menanggalkan martabat dirinya hanya untuk merubuhkan martabat orang lain yang bahkan tidak mereka kenal secara personal.
Mengapa sistem sosial kita begitu abai terhadap aspek paling rapuh dari komunikasi, yaitu kemampuan untuk mendengar dengan hati?
Sosiolog Byung-Chul Han dalam diagnosisnya tentang masyarakat kontemporer menyebut bahwa kita kehilangan kemampuan untuk "mendengarkan yang lain". Masyarakat hari ini adalah masyarakat narsistik yang terjebak dalam The Expulsion of the Other (Pengusiran terhadap yang Liyan). Di era masyarakat yang terbelah, fenomena ini mewujud pada pengorbanan kebenaran universal demi stabilitas psikologis kelompok. Kita hidup di zaman ketika kemenangan debat kusir sering kali dinilai lebih suci daripada rajutan persaudaraan, dan ego kelompok dianggap lebih berharga daripada keutuhan bangsa.
Hukum yang Oportunis dan Paradoks Perdamaian
Kegelisahan yang paling mendasar mungkin muncul ketika melihat bagaimana hukum dan regulasi memandang fenomena keterbelahan ini.
Mengapa instrumen hukum kita sering kali tumpul dan tebang pilih dalam meredam konflik verbal serta ujaran kebencian? Mengapa upaya rekonsiliasi yang dilakukan sering kali hanya berakhir sebagai seremonial politik, kosmetik di permukaan, tanpa pernah menyentuh akar prasangka yang tertanam di akar rumput?
Tentu hukum harus ditegakkan dan ketertiban harus dijaga. Namun saya sering bertanya: Apakah regulasi tentang ruang publik digital benar-benar dirancang untuk melindungi hak asasi warga negara dalam berserikat secara sehat, atau justru sekadar tameng kekuasaan untuk membungkam kritik sekaligus membiarkan polarisasi horisontal tetap menyala sebagai strategi pecah belah?
Pemikir sosial sering mengkritik bagaimana hukum di era politik pasca-kebenaran (post-truth) cenderung beradaptasi dengan kemauan pasar politik, bukan pada keadilan substantif. Dalam sistem seperti ini, fungsi integrasi sosial dari hukum perlahan melemah karena yang dihargai adalah efektivitas menggalang kepatuhan massal.
Ironisnya, setelah habis-habisan membela kepentingan elite dan kelompoknya di ruang publik, banyak warga di akar rumput justru tetap terpuruk dalam kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang sama. Kita membangun infrastruktur digital yang canggih, namun di saat yang sama, kita kehilangan modal sosial terkaya kita: gotong royong dan rasa saling percaya.
Kita mengorbankan kohesi sosial demi memenangkan argumen politik sesaat, lalu bingung mengapa masyarakat kita begitu rapuh dan mudah tersulut konflik saat krisis ekonomi melanda.
Menegakkan Manifesto Empati
Pada akhirnya, saya tidak menulis semua pertanyaan ini karena menganggap bahwa semua perbedaan pandangan harus dilebur menjadi keseragaman yang monoton. Perbedaan adalah keniscayaan biologis dan sosiologis. Kontestasi pemikiran adalah tanda bahwa sebuah masyarakat sedang bertumbuh. Namun, mengajukan sebuah Manifesto Empati adalah cara agar kita tidak kehilangan jangkar kemanusiaan di tengah badai fragmentasi.
Kita perlu mulai berani bertanya pada diri sendiri sebelum menyerang orang lain: Sudahkah kita mencoba memahami latar belakang luka, ketakutan, dan kecemasan yang membuat orang lain mengambil posisi yang berbeda dari kita? Sudahkah kita memberi ruang bagi dialog yang setara? Atau, jangan-jangan kita sendiri yang terlalu menikmati rasa superioritas moral ini, tanpa peduli bahwa ada kebersamaan yang sedang kita pertaruhkan di balik layar gawai kita?
Anak kecil mungkin akan heran melihat orang-orang dewasa saling bermusuhan hanya karena perbedaan pilihan atau warna bendera. Namun semakin dewasa, manusia justru memaklumi permusuhan ini sebagai "realitas politik" atau "tuntutan perjuangan". Kita khawatir dianggap naif jika menuntut sebuah ruang publik yang dipenuhi oleh welas asih dan kerendahan hati untuk saling mendengarkan.
Sebab ketika manusia berhenti peduli pada rasa sakit orang lain yang berbeda kelompok darinya, dan ketika masyarakat menganggap wajar dehumanisasi terhadap lawan bicara, kita perlahan-lahan sedang mereduksi diri kita menjadi sekadar algoritma yang kaku—mesin yang hanya tahu cara memukul, tanpa tahu cara merangkul.
Di tengah dunia yang terus membelah diri dan memaksa kita untuk memilih kubu secara ekstrem, keberanian untuk berdiri di tengah, membangun jembatan, dan mendengarkan luka sesama dengan empati adalah bentuk keberanian dan manifesto kemanusiaan yang paling jujur.