Banjir Bikin Petani Gagal Panen, Niken: Kalbar Sudah Masuk Situasi Krisis Pangan

Komisi II DPRD Provinsi Kalbar Niken Tia Tantina (tengah) foto bersama saat menjadi speakers pada kegiatan Talkshow tentang perubahan iklim di Cafe Gemawan, Sabtu malam, 11 Maret 2023. Foto: Lydia Salsabila/ Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Banjir yang melanda sebagian wilayah di Kalimantan Barat membuat para petani gagal panen. Bahkan petani di Kabupaten Landak harus menunggu sampai 3 bulan untuk bisa kembali panen akibat banjir yang menerjang daerah tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Niken Tia Tantina saat menjadi speakers talkshow tentang perubahan iklim di Anniversary ke-1 media Kolase.id pada, Sabtu 11 Maret 2023.

"Kondisinya sekarang banjir dimana-mana sudah pasti gagal panen, di Sambas, Singkawang, Bengkayang. Kemaren saya baru bertemu bu Karolin (mantan Bupati Landak), menanyakan beras di Landak bagaimana? Terus dia bilang kita baru 3 bulan lagi baru bisa panen," kata Niken.

Menurut Niken, adanya kejadian itu membuat Kalbar saat ini masuk dalam situasi krisis pangan. Situasi ini disebut Niken harus menjadi perhatian dan tindakan bagi Pemerintah Provinsi maupun Daerah untuk menangani persoalan tersebut.

"kita sudah masuk dalam situasi krisis pangan sebenarnya. Mungkin di kota belum merasakan, tapi di daerah kami yang mengalami banjir berkali-kali itu udah kesulitan beras," ujarnya.

Legislator Partai PDIP Perjuangan Dapil Singkawang itu bahkan katakan Pemerintah Kota Ketapang meminta bantuan beras PKH (program keluarga harapan) kepada Pemerintah wilayah Singbebas (Singkawang, Bengkayang, Sambas).

"Beras PKH saja Ketapang mintanya dari Singbebas. Perlu 90 ton saja mempersiapkannya sulit, sampai hari ini belum cukup 90 ton untuk penerima (beras) PKH. Itu satu hal yang miris," ungkap Niken.

Sesuatu hal yang di depan mata disebut Niken, kadang luput dari pandangan mata pemerintah. Untuk itu ia pun berharap kondisi tersebut dapat direnungi bersama untuk menilai sejauh mana kepedulian pemerintah terhadap lingkungan.

"Pemerintah sekarang ini kayaknya kurang ngobrol antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota kurang ngobrol. Yang dilaporkan pasti bagus-bagus. Padahal coba kita ulik lebih dalam yang harus dilaporkan itu apa sih yang harus diperbaiki bersama kekurangannya dimana ayo kita gotong royong," tegasnya.

"Harapan saya ayok kita introspeksi apa yang bisa kita lakukan kedepannya untuk menghadapi perubahan iklim, itu dulu," timpalnya.