Kepanikan Bahlil kepada Kacamata Kebenaran: Ujian Kepemimpinan Golkar di Tengah Riuh Isu Penyadapan
Tulisan dari Irsyad Mohammad tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAda satu hal yang menarik dari dinamika politik Partai Golkar belakangan ini. Di tengah perhatian publik terhadap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, perdebatan justru berkembang ke arah yang lebih personal. Nama Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ikut terseret dalam kabar mengenai dugaan pertemuan dengan sejumlah jenderal kepolisian beberapa jam sebelum mereka diamankan. Bahlil membantah keras informasi tersebut dan bahkan mengancam membawa persoalan itu ke jalur hukum.
Perkara penyadapan tentu bukan isu sederhana. Bareskrim Polri telah mengungkap adanya dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, dan kelompok masyarakat lainnya. Sejumlah pejabat kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, proses hukum tetap harus berjalan berdasarkan pembuktian, bukan kesimpulan yang dibangun dari spekulasi.
Di tengah perkembangan tersebut, ada satu bagian dari respons Bahlil yang justru menarik untuk diperhatikan. Dalam pidatonya saat pelantikan pengurus DPD Golkar Maluku pada 7 November 2026, Bahlil menyebut seorang senior yang menurutnya merasa paling pintar berbicara, sering memakai kacamata, dan tampil di podcast. Ia meminta orang yang dimaksud membuktikan apabila memang pernah menyatakan bahwa dirinya diduga terlibat dalam pertemuan dengan para jenderal tersebut.
Bahlil memang tidak menyebutkan nama. Namun, petunjuk mengenai senior, kacamata, dan aktivitas di podcast membuat sebagian publik mulai menghubungkannya dengan sejumlah figur, termasuk Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga dikenal sebagai Bang Doli.
Anggapan ini sekiranya wajar, pertama karena sering kita dengar hilir mudik Bang Doli di aneka podcast dan pemberitaannya sebulan ini, selain juga karena sering gonta ganti kacamata, ditambah ada beberapa bukunya yang memang berjudul Kacamata Doli Kurnia (2025). Juga terdapat beberapa akun sosmed yang kadang berlogo kacamata terkait dengan Bang Doli.
Terlepas apakah sosok itu adalah Doli Kurnia atau bukan, persoalan komunikasi politik ini terlanjur menjadi menarik. Sebab, sebuah petunjuk yang tidak disertai identitas secara eksplisit dapat membuka ruang spekulasi publik siapapun. Publik kemudian bukan hanya membicarakan substansi pernyataan, tetapi mulai menebak siapa orang yang sedang disindir.
Padahal, jika kita menelusuri jejak pernyataan Bang Doli terkait penyadapan, terdapat perbedaan yang perlu diperhatikan. Doli berbicara mengenai penyadapan sebagai ancaman terhadap demokrasi, persoalan etika dan hukum, serta perlunya pengusutan secara transparan. Ia juga mendorong penguatan regulasi penyadapan agar kewenangan tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang.
Dalam sejumlah pemberitaan, termasuk pernyataannya di media pada 4 November dan penampilannya di Kompas TV pada 8 November 2026, tidak ditemukan pernyataan langsung Doli yang secara eksplisit menuduh Bahlil menghadiri pertemuan dengan para jenderal atau terlibat dalam penyadapan. Bahkan, dalam salah satu pernyataannya, Doli mengatakan bahwa ketua umum partai tentu memiliki informasi lebih lengkap mengenai kemungkinan adanya pimpinan partai yang turut menjadi korban penyadapan.
Karena itu, menghubungkan Doli dengan sosok kacamata yang disindir Bahlil masih merupakan dugaan, bukan fakta yang telah terkonfirmasi. Kacamata boleh menjadi petunjuk yang mudah dikenali, tetapi tidak cukup menjadi alat bukti untuk menetapkan identitas seseorang. Persoalannya bukan lagi siapa yang menggunakan kacamata, melainkan bagaimana seorang pemimpin mengelola perbedaan pendapat di dalam rumah besarnya sendiri
Ketua Umum adalah Payung, Bukan Pusat Kebenaran
Seorang ketua umum partai politik sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang jauh lebih luas daripada sekadar menjaga reputasi pribadinya. Ia adalah pemegang mandat organisasi, sekaligus figur yang harus mampu menjadi payung bagi seluruh elemen partai.
Golkar bukanlah organisasi yang dibangun oleh satu orang, satu kelompok, atau satu generasi. Bangunan politiknya hari ini merupakan akumulasi perjalanan panjang, kontribusi kader, kekuatan daerah, jaringan kekaryaan, serta berbagai entitas yang membentuk tradisi dan karakter partai.
Batu bata yang menyusun bangunan Golkar tidak semuanya berasal dari satu tangan. Ada kontribusi kader di tingkat pusat, daerah, hingga mereka yang mungkin tidak selalu berada di lingkaran kekuasaan, tetapi turut menjaga keberlangsungan organisasi.
Karena itu, seorang ketua umum tidak seharusnya memandang senior, mantan pengurus, maupun kader dengan pandangan seolah-olah mereka adalah entitas yang terpisah dari partai. Perbedaan pandangan bukan otomatis menjadi ancaman. Kritik tidak selalu merupakan gerakan politik untuk mengganti kepemimpinan. Dan senioritas juga tidak berarti seseorang kebal dari kritik.
Bahlil harus menginsyafi bahwa pemimpin bukan pemilik institusi, melainkan pengelola amanat kolektif. Tugasnya menjaga kesinambungan organisasi, merawat kepercayaan, serta memastikan bahwa kepentingan partai tidak dikalahkan oleh persoalan personal.
Konsep adaptive leadership, sebagaimana dikembangkan Ronald Heifetz dari Harvard Kennedy School. Dalam menghadapi persoalan yang kompleks dan penuh ketidakpastian, pemimpin dituntut bukan hanya memberikan jawaban atau mengambil tindakan cepat, tetapi juga menggerakkan organisasi untuk memahami persoalan, mengelola perbedaan, dan menemukan penyelesaian bersama.
Maka dalam konteks ini Bahli harus senang jika ada pengurusnyanyang pintar dan berkontribusi, pemimpin tidak harus menjadi orang yang selalu paling benar. Ia justru harus mampu menciptakan ruang agar banyak orang dapat menyampaikan pandangan, menguji informasi, dan membantu organisasi mengambil keputusan secara lebih matang.
Bahli semestinya tidak panik, karena pemimpin layaknya konduktor yang tentu tidak memainkan seluruh alat musik sendirian. Ia menjaga harmoni, membaca perbedaan nada, dan memastikan semua instrumen bergerak dalam satu irama. Jika ada instrumen yang berbeda suara, tugasnya bukan serta-merta membungkam pemainnya, melainkan memahami mengapa perbedaan itu muncul dan bagaimana mengembalikannya ke dalam harmoni.
Dalam konteks Golkar, Bahlil seharusnya menjadi pengarah orkestra, bukan pengendali tunggal atas kebenaran. Kepemimpinan yang kuat tidak lahir dari kemampuan membuat semua orang diam, tetapi dari kemampuan membuat orang yang berbeda pandangan tetap merasa menjadi bagian dari rumah yang sama.
Ketika Isu Personal Dibawa Atas Nama Marwah Partai
Ada hal lain yang perlu dibedakan secara proporsional. Tuduhan mengenai adanya pertemuan seorang ketua umum dengan sejumlah jenderal tiga jam sebelum penangkapan merupakan informasi yang berkaitan dengan orang, waktu, dan peristiwa tertentu. Dalam konteks ini, Bahlil tentu memiliki hak untuk membantah, meminta klarifikasi, bahkan menempuh jalur hukum apabila merasa dirugikan.
Namun, persoalan tersebut pada mulanya merupakan persoalan yang melekat pada individu yang disebut dalam rumor, bukan otomatis menjadi persoalan institusional Partai Golkar.
Ketika Bahlil kemudian membawa persoalan itu ke ranah marwah partai, tanggung jawab komunikasinya justru semakin besar. Sebab, pernyataan seorang ketua umum bukan hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga dapat dibaca sebagai sikap organisasi.
Di sinilah perlunya kemampuan memisahkan persoalan personal dan persoalan kelembagaan. Jika memang ada pihak yang membangun tuduhan tanpa bukti, tunjukkan sumber dan buktinya. Jika ada informasi yang keliru, luruskan secara terbuka. Jika ada perbedaan pendapat di internal, selesaikan melalui komunikasi organisasi.
Jangan sampai upaya membela kehormatan pribadi justru melahirkan kesan bahwa partai sedang mencari musuh di dalam rumahnya sendiri. Pepatah Minang memiliki ungkapan yang sangat relevan untuk situasi seperti ini: "Manapuak aia di dulang, tapacik muko surang" ("Menepuk air di dalam dulang, airnya justru terpercik ke muka sendiri").
Kacamata dan Resiko Salah Membaca Kebenaran
Kembali kepada persoalan sosok senior berkacamata, ada resiko komunikasi yang tidak boleh diabaikan. Apabila ada publik yang kemudian mengasosiasikan sindiran Bahlil dengan Ahmad Doli, sementara jejak pernyataan Doli yang dapat ditelusuri tidak menunjukkan adanya tuduhan langsung terhadap Bahlil, situasi ini justru dapat berbalik menjadi pertanyaan baru.
Publik bisa mulai menguji pernyataan kedua pihak. Jika kemungkunan memang Doli yang dimaksud, pernyataan mana, di podcast apa, tanggal berapa, dan dalam konteks seperti apa ia menuduh Bahlil? Apakah benar ada pernyataan yang menyebut nama Bahlil, atau justru pembicaraan mengenai ancaman penyadapan terhadap demokrasi yang kemudian ditafsirkan secara berbeda?
Sebaliknya, jika Bahlil memiliki bukti bahwa seseorang benar-benar menyampaikan tuduhan tersebut, bukti itu semestinya dapat ditunjukkan secara terang. Jangan membiarkan publik menebak-nebak hanya berdasarkan ciri fisik dan posisi seseorang dalam organisasi.
Sebab, apabila perdebatan ini berkembang menjadi konfrontasi terbuka, ruang publik tidak lagi sekadar membicarakan kasus penyadapan, tetapi juga menguji konsistensi pernyataan terkait apa-apa yang dituduhkan.
Di sinilah pentingnya prinsip menang tanpa celah dalam komunikasi politik. Bukan berarti seorang pemimpin harus menghindari kritik atau tidak boleh bersikap keras. Justru seorang pemimpin harus memastikan bahwa setiap responsnya memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, karena layaknya kacamata.
Kacamata hanyalah alat, dia hanya bisa menampilkan kebenaran meski kebenaran yang dilihat dari kacamata itu, bisa saja gelap, memilukan, atau terang dan indah. Maka janganlah panik pada kacamata, paniklah pada Fakta dan benarlah pada realita.