5 Fungsi Kebijakan Fiskal: Peningkatan SDM hingga Perwujudan Keadilan Sosial

Ilustrasi kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap pendapatan nasional sebuah negara. Foto: Pixabay

Dalam bidang ekonomi dan perbankan, pemerintah mengeluarkan dua jenis kebijakan, yakni fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang paling penting. Lalu, apa sebenarnya fungsi kebijakan fiskal?

Mengutip buku Central Bank Policy: Theory and Practice karya Perry Warjiyo, kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah, agar menjaga stabilitas perekonomian dalam lingkup makro.

Adapun sektor yang secara langsung terdampak oleh kebijakan fiskal, yakni pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, melalui Indische Comptabiliteitswet (ICW) tahun 1944.

Undang-undang tersebut kemudian diadaptasi pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai Proklamasi sampai tahun 1997-2003. Pasca tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal sudah tidak lagi berasal dari ICW 1944, melainkan berdasarkan pada analisa perekonomian negara dengan berlandaskan UUD 1945.

Sebagai informasi tambahan, pihak yang memiliki wewenang membuat kebijakan fiskal di Indonesia adalah Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama dengan Presiden.

Lantas, mengapa kebijakan ini dibuat? Untuk mengetahui jawabannya, ulasan berikut ini akan menjelaskannya secara lengkap.

Ilustrasi kebijakan fiskal yang diwujudkan melalui instrumen perpajakan hingga belanja pemerintah. Foto: Pixabay

Fungsi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kebijakan untuk meraih tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah.

Melalui instrumen tersebut, tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional, serta pertumbuhan perekonomian bangsa.

Selain itu, merujuk pada buku Ekonomi SMA/MA Kls XII (Diknas) tulisan Losina Purnastuti, kebijakan fiskal memiliki tujuan lain yang tak kalah krusial, yaitu:

1. Meningkatkan Potensi SDM dan Menurunkan Angka Pengangguran

Salah satu masalah terbesar dalam perekonomian Indonesia adalah tingginya jumlah pengangguran pada usia produktif. Kebijakan fiskal dapat menangani masalah tersebut melalui program peningkatan kualitas SDM masyarakat.

Dengan meningkatkan kualitas SDM, diharapkan tenaga kerja usia produktif memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai, sekaligus mampu bersaing di dunia kerja, baik nasional maupun internasional. Secara tidak langsung, hal ini bisa menaikkan taraf ekonomi negara.

2. Menjaga Stabilitas Harga

Berita tentang kenaikan harga komoditas tak luput dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Mulai dari kenaikan yang esensial, seperti harga bahan bakar, sampai harga bahan pokok pun rentan mengalami kenaikan.

Naik-turunnya harga tersebut bisa terjadi melalui berbagai faktor, mulai dari tingkat permintaan pasar, sampai cara-cara yang tidak dibenarkan seperti penimbunan stok, sehingga menyebabkan kelangkaan.

Salah satu tujuan utama dalam kebijakan fiskal adalah untuk menumpas praktik-praktik kecurangan yang mengganggu stabilitas harga, sehingga komoditas tetap terjangkau bagi masyarakat.

3. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Negara

Dalam tujuan utamanya, selain untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara, kebijakan fiskal juga berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan fiskal diharapkan melahirkan berbagai inovasi baru dalam bidang perekonomian sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian dan memegang peranan selaku pemangku kebijakan.

Ilustrasi kebijakan fiskal yang berfungsi untuk mendorong laju investasi. Foto: Pixabay

4. Mendorong Laju Investasi

Salah satu transaksi terbesar dalam perekonomian, yakni nilai investasi yang masuk ke negara. Melalui kebijakan fiskal, laju investasi dapat didorong untuk meningkatkan perekonomian dan kepercayaan para investor akan stabilnya perekonomian suatu negara.

Dengan iklim investasi yang baik, investor akan tertarik untuk mengucurkan dana investasi, sehingga negara berkesempatan untuk menarik nilai pajak yang lebih banyak.

5. Mewujudkan Keadilan Sosial

Kebijakan fiskal juga berperan dalam program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Contoh nyata dari hal tersebut ialah Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dicetuskan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Program tersebut memiliki tujuan, agar masyarakat golongan ekonomi bawah dan rentan mampu bertahan dari dampak pandemi Covid-19. Dengan demikian, kestabilan ekonomi tetap terjaga, dan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung.

Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Sebelumnya telah disebut, bahwa kebijakan dalam bidang perekonomian yang dikeluarkan pemerintah dibagi menjadi dua macam, yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Faktanya, dua kebijakan tersebut saling terintegrasi dan melengkapi satu sama lain. Namun, kebijakan fiskal dan moneter punya beberapa perbedaan mendasar.

Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter yang pertama adalah dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia.

Selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter adalah dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang beredar di masyarakat. Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha.

Baca Juga: Cara Mengatasi Pengangguran, Ini Hal Seputar Kebijakan Fiskal

(VIO)