Kebijakan Fiskal: Definisi, Contoh, Peranan, dan Instrumennya

Ilustrasi terciptanya masyarakat yang sejahtera menjadi tujuan dari pelaksanaan kebijakan fiskal. Foto: Pixabay

Dalam sebuah negara, pemerintah membutuhkan kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomiannya. Salah satu kebijakannya berwujud kebijakan fiskal. Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal?

Sebenarnya, kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Tak hanya menjaga kestabilan ekonomi, kedua kebijakan ini juga berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, kedua kebijakan ini bisa diterapkan secara bersamaan atau hanya salah satu di antaranya. Hal ini kembali bergantung pada kebutuhan pemerintah dalam menstabilkan perekonomian suatu negara.

Dalam proses pelaksanaannya, jenis kebijakan fiskal terpecah lagi menjadi beberapa bagian. Agar lebih memahaminya, simak definisi kebijakan fiskal, contoh, dan perannya dalam perekonomian di pembahasan berikut ini.

Ilustrasi kebijakan fiskal untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Foto: Pixabay

Apa yang Dimaksud dengan Kebijakan Fiskal dan Berikan Contohnya?

Mengutip buku Public Policy Analysis karya Peter Knoepfel, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil, sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik.

Lebih spesifik lagi, menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan, kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu.

Kebijakan fiskal selalu berubah dari tahun ke tahun dengan menyesuaikan keadaan ekonomi dan rencana pembangunan yang saat itu tengah dilakukan pemerintah.

Sebagai contoh, untuk memulihkan ekonomi saat pandemi Covid-19, pemerintah membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dengan menaikkan anggaran menjadi lebih dari Rp 700 triliun. Padahal perkiraan sebelumnya Rp 690 triliun.

Anggaran tak terduga ini tentu mengambil porsi anggaran pemerintah yang tadinya dialokasikan untuk program lain. Namun, karena tiba-tiba terjadi pandemi Covid-19 dengan jangan waktu yang cukup lama, maka pemerintah harus menerapkan kebijakan fiskal ini, agar bisa memulihkan ekonomi.

Peningkatan anggaran ini membuat kebutuhan atas dana semakin tinggi, di sisi lain pemerintah juga mengalami penyusutan pendapatan. Oleh sebab itu, untuk membiayai defisit anggaran ini, pemerintah akan makin rajin menarik utang.

Ilustrasi kebiajak fiskal di Indonesia melalui perpajakan. Foto: Pixabay

Apa Saja Kebijakan Fiskal di Indonesia?

Seperti diketahui, dua tahun terakhir ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Dari sinilah, pemerintah menyusun kebijakan fiskal dalam rangka meringankan perekonomian, berupa penghapusan sejumlah pajak bagi korporasi (insentif pajak).

Hal ini tentunya mempengaruhi kinerja pendapatan pemerintah dari pajak yang secara persentase porsinya dalam APBN negara cukup tinggi.

Saat insentif pajak diberlakukan, berarti pemerintah akan merelakan semakin sedikit nilai pendapatan pajak yang akan diterima. Namun, di sisi lain, langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga perekonomian tetap stabil.

Saat pajak korporasi dihapuskan, maka beban perusahaan akan semakin kecil, sehingga mampu membantu aktivitas usaha, agar tetap berjalan. Dengan demikian, stimulus keringanan pajak diharapkan mampu mendorong perekonomian, sehingga efek pandemi terhadap ekonomi tidak terlalu parah.

Selain itu, ada beberapa contoh lain kebijakan fiskal yang telah diterapkan oleh Indonesia. Merangkum dari situs kemenkeu.go.id, contohnya, yaitu:

Ilustrasi kebijakan fiskal yang berperan untuk menurunkan tingkat inflasi di Indonesia. Foto: Pixabay

Bagaimana Peran Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian?

Di Indonesia, kebijakan fiskal memiliki beberapa peranan yang harus terpenuhi dalam pelaksanaannya.Tim Dewan Guru Besar IPB dalam bukunya Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi menyebutkan peranan yang dimaksud, yaitu:

1. Menurunkan Tingkat Inflasi

Penurunan inflasi dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi peredaran mata uang.

2. Meningkatkan Produk Domestik Bruto

Hal ini dicapai dengan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa dengan cara memperbesar pengeluaran ataupun meningkatkan transfer pemerintah.

3. Mengurangi Tingkat Pengangguran

Peranan ini dilakukan dalam bentuk proyek pembangunan negara, sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru guna mengurangi pengangguran.

4. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Peningkatan dapat dilakukan dengan menciptakan lowongan baru dari pembangunan proyek dan merekrut masyarakat sebagai pekerjanya.

5. Meningkatkan Stabilitas Perekonomian

Peningkatan kestabilan di tengah ketidakstabilan dapat dilakukan untuk mengurangi dampak fluktuasi siklis dalam skala internasional.

6. Menyejahterakan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan lewat pengaturan pengeluaran pajak, perbelanjaan, dan pengaturan utang, sehingga masyarakat lebih sejahtera.

Ilustrasi pemerintah yang berusaha merumuskan kebijakan fiskal. Foto: Pixabay

Tujuan dan Fungsi Kebijakan Fiskal

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tujuan utama kebijakan fiskal adalah menjaga kestabilan ekonomi sebuah negara, sekaligus meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya.

Namun, kebijakan fiskal juga memiliki tujuan secara spesifik. Merujuk pada buku Pelaku Kegiatan Ekonomi yang ditulis oleh T. Puji Rahayu, berikut uraian tujuannya.

1. Menjaga dan Mengembangkan Perekonomian Negara

Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara, sekaligus memperbaiki masalah di dalamnya. Permasalahannya mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro.

2. Meningkatkan Kualitas SDM

Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut memiliki kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkat kesejahteraan hidupnya.

3. Menjaga Stabilitas Harga Barang

Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand, hingga faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli.

Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah menjaga harga barang agar tetap terjangkau bagi masyarakat, serta terhindar dari fluktuasi yang disebabkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

4. Mendorong Investasi

Terakhir, kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor. Melalui kebijakan inilah, negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha.

Agar tujuan-tujuan di atas tercapai, kebijakan fiskal memiliki fungsi-fungsi yang harus dipenuhi selama pelaksanaannya dan diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 4 tentang Keuangan Negara. Masih bersumber dari buku yang sama dengan penjelasan di atas, berikut uraian fungsinya:

Instrumen Kebijakan Fiskal

Lalu, bagaimana agar tujuan kebijakan fiskal dapat tercapai? Caranya dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan fiskal. Berikut uraian instrumennya yang dihimpun dari situs ojk.go.id.

1. Anggaran Belanja Seimbang

Anggaran belanja seimbang merujuk kepada anggaran yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Hal ini bertujuan agar dalam jangka panjang anggaran dapat berimbang. Apabila terjadi ketidakstabilan ekonomi, anggaran defisit akan digunakan, sedangkan anggaran surplus digunakan jika terjadi inflasi.

2. Stabilitas Anggaran Otomatis

Stabilitas anggaran otomatis, yaitu penekanan pengeluaran pemerintah harus bermanfaat dan memiliki biaya relatif dari berbagai program kegiatan.

3. Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran merujuk pada hubungan belanja pemerintah dengan penerimaan pajak secara langsung, yang digunakan untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan menyesuaikan anggaran.

4. Pembiayaan Fungsional

Pembiayaan ini berupa pengeluaran pemerintah yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Baca Juga: Cara Mengatasi Pengangguran, Ini Hal Seputar Kebijakan Fiskal

(VIO)