Kondisi Politik Indonesia pada Awal Kemerdekaan serta Situasi Ekonominya
Menyajikan beragam informasi terbaru, terkini dan mengedukasi.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Kabar Harian tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDaftar isi
Daftar isi
Daftar isi
Setelah mengalami masa penjajahan yang cukup lama, kemudian merdeka di tahun 1945, kondisi politik Indonesia tidak langsung stabil.
Kondisi politik Indonesia pada awal kemerdekaan masih diwarnai kekacauan dan ketegangan. Apalagi pada masa tersebut, pihak Sekutu masih belum rela melepas Indonesia.
Tidak hanya dalam bidang politik, ketidakstabilan juga ditemukan pada bidang ekonomi. Simak pembahasan selengkapnya di bawah ini.
Bagaimana Kondisi Politik Indonesia pada Awal Kemerdekaan?
Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, kondisi politik Indonesia pada awal kemerdekaan masih penuh ketegangan. Hal ini karena rakyat Indonesia masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta Sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo.
Di samping itu, Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama Sekutu, serta NICA (Netherlands Indies Civil Administration) atas nama Belanda yang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu.
Meski demikian, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemimpin bangsa Indonesia terus berusaha membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca Juga: 4 Bentuk Dukungan PBB Terhadap Kemerdekaan Indonesia
Mengutip Modul Pembelajaran SMA Sejarah Indonesia yang disusun Nansyu Rahman, S.Pd, M.Pd., dinamika perkembangan politik Indonesia pada awal kemerdekaan dapat disimak di bawah ini.
a. Terbentuknya Negara Indonesia
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno memimpin Sidang PPKI untuk pertama kalinya. Sidang ini menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu:
Mengesahkan UUD 1945
Memilih Presiden dan Wakil Presiden
Membentuk Komite Nasional Indonesia.
Dengan demikian Indonesia telah memenuhi syarat untuk menjadi suatu negara.
b. Pembentukan Alat Kelengkapan Negara dan Pemerintahan
Indonesia membagi alat kelengkapan negara dan pemerintahan dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:
Pembentukan Lembaga Kementerian (Departemen)
Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah
Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah
c. Pembentukan Provinsi di Seluruh Wilayah Indonesia
Pada awalnya, wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi dan mengangkat Gubernur sebagai kepala daerah. Gubernur-gubernur yang diangkat antara lain:
Provinsi Sumatra
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara),
Provinsi Maluku
Provinsi Sulawesi
Provinsi Kalimantan
d. Perkembangan Keragaman Ideologi dan Partai Politik
Salah satu keputusan sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah dibentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI). Namun, partai tunggal ini menerima banyak kritik dan kecaman.
Dalam hal pembinaan kehidupan yang demokratis, BP KNIP mengusulkan dibentuknya partai-partai politik. Setelah pembatalan partai tunggal, pemerintah merealisasikan pembentukan partai-partai politik di Indonesia.
Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya maklumat No. X yang isinya antara lain pemerintah memberi kesempatan pendirian partai-partai politik dan ditandatangani oleh wakil presiden Drs. Moh. Hatta pada tanggal 3 November 1945.
e. Perubahan Sistem Presidensial ke Parlementer
Negara Indonesia telah terbentuk. Namun, para pemimpin bangsa masih berjuang untuk memilih sistem pemerintahan yang paling cocok untuk bangsa Indonesia.
Sjahrir mengajukan Maklumat KNIP No. 5 tanggal 11 November 1945 yang isinya pembentukan kabinet yang bekerja kolektif yang dipimpin perdana menteri. Perdana Menteri ditunjuk oleh kepala negara.
Format itu disetujui Presiden Soekarno. Akhirnya pada tanggal 14 November 1945 terbentuk kabinet RI dengan Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri. Inilah awal perubahan sistem sistem pemerintahan dari Presidensial ke Parlementer.
f. Berdirinya Republik Indonesia Serikat
Republik Indonesia Serikat (RIS) lahir atas hasil konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 2 November 1949.
Pada saat itu RIS terbagi kedalam 7 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan yang kemudian memisahkan masing-masing kekuasaan daerah.
Namun, RIS yang berbentuk negara federal memecah belah persatuan bangsa. Pada Januari 1950 muncullah gagasan untuk pembubaran RIS.
Pembubaran RIS diawali konferensi bersama pada tanggal 13 Mei 1950. Kemudian konferensi kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1950 yang menyetujui pembubaran RIS dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Bagaimana Kondisi Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan?
Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945, kekuasaan ekonomi Indonesia sangat terpuruk. Pemerintahan pun melakukan berbagai upaya untuk memulihkan perekonomian nasional.
Merangkum dari buku Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945–1998 oleh Dr. Aman, M.Pd., berikut gambaran perekonomian nasional dan upaya-upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi.
1. Kesulitan Ekonomi di Awal Kemerdekaan
Perekonomian nasional masa awal kemerdekaan sangat memprihatinkan. Keadaan buruk ini disebabkan kolonial Jepang yang mengeruk kekayaan alam Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Perang Asia Timur Raya.
Dampaknya, peredaran mata uang Jepang terjadi secara besar-besaran dan mengakibatkan inflasi ekonomi. Dalam keadaan ini, karena Indonesia belum memiliki mata uang sendiri, maka mata uang Jepang dan Hindia Belanda tetap diberlakukan.
Posisi pemerintah semakin dipersulit pihak Belanda yang melakukan blokade laut, sehingga pemerintah RI tidak dapat mengekspor barang-barang.
Baca Juga: Bagaimana Dinamika Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan di Berbagai Daerah?
2. Upaya Pemerintah dalam Perbaikan Ekonomi
a. Pinjaman Nasional
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi adalah dengan melakukan pinjaman nasional. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Ir. Surachman melakukan pinjaman sebesar 1 milyar rupiah.
Kebijakan ini dijalankan dengan persetujuan BPKNIP, yang dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam kurun waktu 40 tahun.
Upaya ini pun mendulang sukses. Meski demikian, kesulitan keuangan pemerintah belum teratasi sepenuhnya.
Di tengah situasi ini, pihak Sekutu memberlakukan uang NICA yang dimaksudkan untuk menggantikan mata uang Jepang yang nilai tukarnya semakin merosot.
Tindakan ini diprotes Perdana Menteri Syahrir yang menganggap bahwa Belanda telah melanggar persetujuan. Rakyat pun dilarang menggunakan uang NICA.
Untuk menggantikan mata uang Jepang yang terus merosot nilainya, pemerintah RI menerbitkan uang kertas baru pada bulan Oktober 1946 dengan nama Oeang Repoeblik Indonesia (ORI).
Untuk menata masalah keuangan dan ekonomi, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946. Sampai sekarang bank tersebut masih ada dengan nama Bank BNI.
b. Upaya Menembus Blokade Ekonomi
Pemerintah mengupayakan berbagai strategi untuk menembus blokade ekonomi. Berikut beberapa upayanya.
Upaya Politik, pemerintah RI membantu India yang sedang dilanda kelaparan dengan 500.000 ton beras. Kemudian pemerintah India bersedia mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. Upaya politis ini telah sukses dalam menembus blokade ekonomi.
Upaya Bidang Perdagangan, menjalin hubungan dagang dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Upaya ini berlangsung secara sistematis sejak tahun 1946 sampai berakhirnya perang kemerdekaan.
Upaya Bidang Pertahanan, pemerintah membentuk Kementrian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokoknya adalah mengimpor senjata dan perlengkapan perang.
(DEL)