Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban sebagai Warga Negara

Hak beragama. Foto: Flickr

Mana yang lebih dulu diprioritaskan, pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban? Terkadang sebagai seorang warga negara atau sebagai seorang manusia, kita seringkali bingung kewajiban seperti apa yang harus kita tunaikan atau hak seperti apa yang bisa kita dapatkan. Sebagai bagian dari masyarakat, kita tidak selalu memiliki kewajiban dan hak yang sama di antara satu sama lain.

Contohnya, kewajiban pengusaha tentu berbeda dengan kewajiban karyawan. Contoh lainnya, kewajiban seorang anak tentu berbeda dengan kewajiban orang tua. Artinya, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban masing-masing orang tergantung posisi mereka berada.

Menurut pendapat Prof. Dr. Notonagoro yang dikutip dari situs Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hak merupakan suatu tindakan atau hal yang diterima yang oleh suatu pihak yang secara prinsipil tidak bisa digugat oleh pihak atau orang lain. Menurutnya, hak dan kewajiban adalah dua entitas yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Ketika seseorang ingin menuntut hak dari suatu pihak, ia terlebih dahulu harus melaksanakan kewajibannya. Sebagai contoh, seorang karyawan boleh menerima haknya sebagai pekerja di suatu perusahaan setelah ia bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Sebaliknya, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan upah pada karyawan yang telah menjalankan pekerjaan, sesuai dengan kesepakatan. Jika kedua belah bihak tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing, perusahaan dan karyawan berhak menuntut.

Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban dalam Demokrasi

Ilustrasi pelaksanaan Pemilu. Foto: Flickr

Sebagai warga negara Indonesia pun kita juga perlu memahmi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Salah satu contoh pelaksanaan kewajiban sebagai waga negara adalah membayar pajak.

Sementara itu, pemenuhan hak sebagai warga negara dapat dicerminkan dengan berbagai hal, seperti hak memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam Pemilu, sesuai dengan nilai-nilai pribadi yang mereka anut. Kita pun berhak mengetahui latar belakang calon wakil rakyat atau pemimpin negara yang akan kita pilih.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (6) yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan bebas, langsung, jujur, dan adil. Bisa disimpulkan bahwa kebebasan kita sebagai warga negara dalam menggunakan hak pilih juga sudah diatur oleh Undang Undang Dasar.

Melakukan Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban dengan Cerdas

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara yang baik perlu dilakukan dengan cerdas. Maksudnya, warga negara wajib mengetahui kewajiban dan haknya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal itu bisa dilakukan dengan cara mencari informasi atau membaca ketentuan-ketentuan tertulis, seperti Undang-Undang yang telah diatur. Dengan begitu, kita bisa menjadi warga negara yang cermat tanpa harus melanggar aturan dan mengabaikan kewajiban.