Peran Utama Lembaga Pemerintah dalam Budaya Anti Gratifikasi di Indonesia
Menyajikan beragam informasi terbaru, terkini dan mengedukasi.
ยทwaktu baca 2 menit
Tulisan dari Kabar Harian tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPeran utama lembaga pemerintah dalam budaya anti gratifikasi adalah topik yang penting dipahami sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Penerapan budaya anti gratifikasi melibatkan berbagai langkah dan mekanisme yang bertujuan mencegah praktik penyalahgunaan jabatan serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya integritas di lingkungan instansi pemerintah.
Penjelasan Peran Utama Lembaga Pemerintah dalam Budaya Anti Gratifikasi
Peran utama lembaga pemerintah dalam budaya anti gratifikasi adalah membangun kebiasaan menolak setiap bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, menyediakan mekanisme pelaporan apabila gratifikasi tidak dapat ditolak, serta melakukan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan secara berkelanjutan.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun budaya anti korupsi di lingkungan instansi pemerintah. Pada dasarnya, anti gratifikasi dimulai dari diri sendiri agar menjadi kebiasaan yang kemudian berkembang menjadi budaya di instansi pemerintah, masyarakat, dan negara.
Berdasarkan informasi djkn.kemenkeu.go.id, langkah yang paling utama saat menerima tawaran gratifikasi adalah menolaknya secara langsung, tegas, jelas, tetapi tetap dilakukan dengan sopan.
Penolakan terutama perlu dilakukan apabila pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan, bertentangan dengan kewajiban atau tugas, diserahkan secara langsung, serta mengandung konflik kepentingan.
Apabila karena kondisi tertentu gratifikasi tidak dapat ditolak, misalnya disampaikan melalui perantara atau pemberi tetap bersikeras menyerahkan pemberian tersebut, gratifikasi dapat diterima untuk sementara.
Namun, penerima wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.
Gratifikasi sendiri merupakan pemberian dalam arti luas, seperti uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hingga berbagai fasilitas lainnya.
Selain membangun kebiasaan menolak gratifikasi, instansi pemerintah juga perlu memperkuat budaya anti korupsi melalui penyusunan peraturan dan kode etik yang jelas serta penegakan disiplin secara konsisten.
Pencegahan gratifikasi dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada aparatur, penyediaan sistem pelaporan yang mudah diakses, serta pengawasan berkala terhadap potensi gratifikasi dalam pelaksanaan tugas.
Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, budaya anti gratifikasi dapat tumbuh secara konsisten di lingkungan pemerintahan.
Peran utama lembaga pemerintah dalam budaya anti gratifikasi adalah membiasakan penolakan gratifikasi, menyediakan mekanisme pelaporan, serta memperkuat sosialisasi, edukasi, dan pengawasan sebagai bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan jabatan dan praktik korupsi. (Rahma)
Baca juga: Jenis Tindak Pidana Korupsi Petugas Tata Usaha Melakukan Mark-Up, Simak di Sini