Konten dari Pengguna

Ancaman Perubahan Iklim Terhadap Hak Masyarakat Pesisir

Khatibul Azizy Alfairuz
Seseorang yang tertarik menekuni bidang jurnalistik, penulis cerita dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
10 Februari 2023 17:01 WIB
·
waktu baca 5 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Khatibul Azizy Alfairuz tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi masyarakat pesisir. Foto: Pexels
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi masyarakat pesisir. Foto: Pexels
ADVERTISEMENT
Perubahan iklim merupakan masalah global yang mengancam keberlanjutan hidup manusia dan lingkungan. Fenomena ini merujuk pada meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer, yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Akibat perubahan iklim ini, temperatur global meningkat, lingkungan menjadi lebih tidak stabil, dan banyak bencana alam yang mengerikan terjadi. Tak hanya itu, perubahan iklim juga berdampak pada ekonomi, sosial, dan kesehatan manusia. Konsentrasi gas rumah kaca seperti CO2, metana, dan NO2 yang meningkat di atmosfer mempercepat perubahan iklim dan membuat lingkungan menjadi lebih tidak stabil.
ADVERTISEMENT
Indonesia sendiri berkontribusi pada masalah perubahan iklim global dengan mengeluarkan gas rumah kaca seperti karbondioksida (CO2), metana (CH4), dan oksida nitrous (N2O). Menurut laporan dari Proyek Karbon Global, Indonesia adalah penyumbang emisi CO2 ke-6 terbesar di dunia pada tahun 2019 dengan estimasi sebesar 0,67 Gt CO2. Sumber utama dari emisi ini berasal dari sektor pertanian dan transportasi. Ditambah lagi, peranan indonesia untuk mengurangi deforestasi membuat indonesia sangat berpengaruh dalam perubahan iklim. Deforestasi merupakan salah satu penyumbang terbesar gas emisi rumah kaca, Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah wilayah hutan terbanyak mempunyai keharusan untuk mengurangi deforestasi yang terjadi.
Pentingnya posisi Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim tak membuat Indonesia terbebas dari dampaknya. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.000 pulau yang tersebar dalam kawasan seluas 1,9 juta kilometer persegi dan memiliki keberagaman budaya, ekosistem, dan keanekaragaman hayati yang kaya. Hal tersebut membuat Indonesia sedikit menarik dibandingkan negara lain. Fakta bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan ditambah lagi jumlah penduduk yang banyak menempati daerah pesisir membuat Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.
ADVERTISEMENT

Dampak Perubahan Iklim

Masyarakat daerah pesisir sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Keadaan seperti naiknya permukaan air laut, frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem yang lebih sering, dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap penduduk pesisir. Banjir, erosi, dan kerusakan pada infrastruktur dan rumah-rumah merupakan risiko yang harus dihadapi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.
Belum ditambah lagi kurangnya infrastruktur terhadap perubahan-perubahan tersebut membuat dampak perubahan iklim mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir. Dalam banyak kasus, masyarakat pesisir bergantung pada laut dan sumber daya alam yang ada untuk mata pencaharian mereka, seperti nelayan, pariwisata, dan pertanian pesisir, sehingga berisiko mengalami kehilangan sumber pendapatan dan keamanan pangan akibat dampak dari perubahan iklim.
Krisis iklim yang makin hari makin parah, telah memberikan dampak negatif yang nyata bagi kehidupan manusia. Pesisir utara pulau Jawa menjadi bukti nyata parahnya akibat dari krisis iklim. Turunnya muka tanah yang dibarengi dengan naiknya muka air laut menyebabkan hektaran tanah warga terendam oleh air laut. Pekalongan dan Demak menjadi daerah dengan abrasi terparah.
ADVERTISEMENT
Garis pantai di pesisir Demak telah mengalami perubahan hingga lima kilometer ke arah darat akibat abrasi. Selain itu, Pada tahun 2018, 31 persen wilayah daratan Kota Pekalongan telah tergenang air laut, jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Warga di sana harus meninggikan rumah mereka hingga satu meter agar terhindar dari genangan banjir rob.
Wilayah utara di Semarang, yakni kecamatan Genuk juga tak luput dari kerugian. Daerah tersebut menjadi langganan banjir rob. Harga tanah menjadi sangat rendah karena diprediksi akan tenggelam. Bahkan, hingga kini tak banyak aktivitas ekonomi seperti rumah makan di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat sekitar kesulitan dalam hal ekonomi dan kesehatan karena sering terjadi. Dengan adanya krisis iklim, air bersih pun sulit untuk didapat. Pada daerah-daerah rawan banjir seperti pesisir utara jawa hingga daerah kering seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).
ADVERTISEMENT
Krisis air bersih yang merupakan akibat dari krisis iklim, telah menyulitkan perekonomian masyarakat. NTT seringkali menjadi wilayah yang sulit untuk mendapat pasokan air bersih da Hal itu menyebabkan, masyarakatnya melakukan berbagai macam cara dan harus membayar mahal untuk mendapat pasokan air bersih.
Sulitnya perekonomian juga sangat berdampak pada tingkat pendidikan serta degradasi moral dan sosial lingkungan. Sulitnya perekonomian menjadikan munculnya kebiasaan menukar anak untuk mendapatkan uang atau hewan ternak. Hal ini amat disayangkan karena degradasi moral benar-benar terjadi. Tingkat pendidikan pun ikut menurun karena anak anak dituntut untuk bekerja.

Hak Masyarakat dan Kewajiban Negara

Berbagai dampak perubahan iklim tersebut dapat dilihat sebagai sebuah ancaman untuk Hak Asasi Manusia (HAM). Hak untuk hidup misalnya, terancam oleh meningkatnya frekuensi dan tingkat keparahan bencana alam seperti angin topan, banjir, dan kekeringan, yang diperparah oleh perubahan iklim. Tergenangnya berbagai hektare lahan pertanian dan rumah-rumah juga merupakan ancaman terhadap hak mempunyai tempat tinggal dan pangan.
ADVERTISEMENT
Penyebaran penyakit pun demikian, akibat dari hal tersebut juga menjadi ancaman atas kesehatan dan hak atas standar hidup yang layak. Selain itu, dampak perubahan iklim semakin dirasakan oleh masyarakat yang terpinggirkan, termasuk perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat. Hal ini memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang ada.
Kebijakan negara harus berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak rakyatnya yang terdampak akibat perubahan iklim. Selain itu, negara bisa membuat kebijakan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini dilakukan dengan mengurangi produksi gas rumah kaca dan juga aktif dalam melestarikan lingkungan hidup.
Terdapat sebuah istilah baru yang muncul, yakni climate judge. Artinya, kini kita tak boleh hanya membahas tentang apa itu perubahan iklim. Namun, lebih daripada itu, kita harus dapat sadar akan adanya keadilan iklim. Keadilan iklim ini penting karena mencerminkan bahwa dengan climate judge maka segala bentuk dampak atas keputusan terkait lingkungan akan berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan manusia meliputi ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan.
ADVERTISEMENT
Pemerintah sebagai representasi negara dan pembuat kebijakan harus benar-benar mengutamakan kepentingan bersama bukan hanya berorientasi pada angka materil semata. Keputusan pemerintah saat ini harus dapat memberi keadilan pada generasi yang akan datang terkait hak-hak nya.