Halal Supply Chain Management di Indonesia

Halal, Foto: Canva

Di era komersialisasi yang semakin meningkat, semakin berkembang pula sistem produksi dan produk yang dihasilkan. Perkembangan yang pesat ini menyebabkan makanan mempunyai peluang terkontaminasi dengan sesuatu yang haram. Seperti penggunaan bahan-bahan campuran kimiawi atau bahan turunan yang belum tentu status kehalalannya. Meningkatnya permintaan terhadap produk halal telah menjadikan industri produk halal berkembang dengan peast. Berdasarkan The Global Islamic Economy Report 2016, pengeluaran konsumen muslim global untuk makanan dan minuman sebesar $ 1,17 Triliun pada tahun 2015 (17% dari pengeluaran global). Pasar makanan dan minuman yang bersertifikat halal pada tahun 2015 diperkirakan mencapai $415 Miliyar. Dengan pesatnya perkembangan industri produk halal maka sudah semestinya perlu adanya jaminan rantai pasok yang halal supaya menjamin kehalalan produk sejak diproduksi sampai ke konsumen akhir

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki permintaan yang tinggi terhadap produk dan layanan halal. Halal Supply Chain Management (HSCM) adalah pendekatan yang memastikan bahwa seluruh rantai pasokan, dari bahan mentah hingga produk akhir, mematuhi standar halal. HSCM tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman, tetapi juga mencakup kosmetik, obat-obatan, dan produk lainnya yang digunakan oleh umat Muslim. Pentingnya HSCM terletak pada kewajiban umat Muslim untuk mengkonsumsi produk yang halal dan thayyib (baik). Selain itu, penerapan HSCM membantu produsen dan pemasok dalam memperluas pasar mereka ke negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Dengan meningkatnya kesadaran dan permintaan konsumen terhadap produk halal, HSCM menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan menghindari kontroversi terkait kehalalan produk.

Halal Supply Chain dan Jaminan Halal dalam Era Industri 4.0

Supply Chain, Foto: Canva

Integritas halal pada produk menjadi isu penting setelah terjadi beberapa permasalahan yang menyangkut integritas produk, khususnya makanan dalam rantai pasok global. Menyebarnya wabah penyakit di beberapa negara, makanan dengan campuran zat sintetis, terkontaminasi sesuatu yang haram, dll. Permasalahan integritas produk yang sering terjadi di seluruh dunia menunjukan bahwa mekanisme pengendalian makanan saat ini tidak cukup dalam menangani masalah makanan, terutama integritas makanan.

Era Industri 4.0 membawa perubahan besar dalam manajemen rantai pasokan, termasuk penerapan teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), big data, blockchain, dan kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini memberikan transparansi dan efisiensi yang lebih tinggi dalam pengelolaan rantai pasokan halal. Blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk mencatat setiap langkah dalam proses produksi dan distribusi, memastikan bahwa semua tahapan mematuhi standar halal. IoT memungkinkan pemantauan real-time terhadap kondisi produk selama transportasi, seperti suhu dan kelembaban, yang penting untuk menjaga kehalalan produk. AI dan big data dapat membantu dalam analisis prediktif dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen rantai pasokan halal.

Rantai Nilai Halal (Halal Value Chain)

Rantai Nilai Halal mencakup seluruh proses dari awal hingga akhir yang memastikan produk tetap halal. Ini dimulai dari pemilihan bahan baku yang halal, proses produksi yang mematuhi standar halal, pengemasan yang sesuai, hingga distribusi dan penjualan kepada konsumen. Setiap tahapan harus diawasi secara ketat untuk memastikan tidak ada kontaminasi dengan bahan non-halal.

Dalam rantai nilai halal, semua pihak yang terlibat harus memiliki sertifikasi halal yang valid dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh badan sertifikasi halal. Ini termasuk pemasok bahan baku, produsen, distributor, pengecer, hingga layanan logistik. Kepatuhan terhadap standar halal di seluruh rantai nilai ini sangat penting untuk memastikan integritas produk halal dan kepercayaan konsumen.

Sistem Penjaminan Halal di Indonesia

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) bertanggung jawab atas sertifikasi halal. Proses sertifikasi ini melibatkan audit yang ketat terhadap seluruh tahapan produksi, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk-produk yang beredar di Indonesia. Sistem penjaminan halal di Indonesia semakin diperkuat dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerja sama dengan MUI untuk memastikan implementasi standar halal yang konsisten dan menyeluruh. Dengan demikian, produk yang beredar di pasar memiliki jaminan halal yang dapat dipertanggungjawabkan.

Halal Supply Chain Management (HSCM) merupakan elemen penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen Muslim akan produk yang halal dan thayyib. Dalam era Industri 4.0, teknologi seperti blockchain, IoT, AI, dan big data memainkan peran kunci dalam memastikan transparansi dan efisiensi rantai pasokan halal. Rantai Nilai Halal mencakup semua proses dari bahan baku hingga produk akhir, memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Di Indonesia, sistem penjaminan halal yang dikelola oleh MUI dan BPJPH memastikan bahwa produk yang beredar memiliki jaminan halal yang dapat dipercaya. Dengan penerapan HSCM yang efektif, produsen dan pemasok dapat memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat dan memperluas jangkauan mereka ke pasar global.