3 Fakta Kisah Putus Nyambung Sriwijaya Air – Garuda Indonesia

Pramugari Sriwijaya Air dengan Seragam Garuda Indonesia Foto: Gitario Vista Inasis/kumparan

Kerja sama operasi antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dengan Sriwijaya Air Group kembali terputus. Artinya saat ini hubungan antara kedua belah pihak sudah murni business to business, tak ada kerja sama operasi maupun manajemen lagi.

VP Corporate Secretary Garuda Indonesia, M Ikhsan Rosan, mengakui bahwa Sriwijaya Air Group sudah dikeluarkan dari member Garuda Indonesia Group. Selanjutnya, tanggung jawab Sriwijaya Air kepada lessor bukan menjadi tanggung jawab Garuda Indonesia.

"Kami saat ini sedang berdiskusi dan bernegosiasi dengan pemegang saham Sriwijaya perihal penyelesaian kewajiban dan utang-utang Sriwijaya kepada institusi negara seperti BNI, Pertamina, GMF, Gapura Angkasa dan lainnya,” bebernya berdasarkan keterangan tertulis, Jumat (8/11).

Rosan menambahkan soal awal masuknya Garuda Indonesia Group dalam kerja sama manajemen dengan Sriwijaya Air. Kerja sama dilakukan untuk mengamankan aset dan piutang negara pada Sriwijaya Air.

Berikut fakta penting mengenai perceraian Garuda dengan Sriwijaya yang dirangkum kumparan, Jumat(8/11).

Sejumlah penumpang Sriwijaya terlantar di Bandara Soetta. Foto: Dok. Istimewa

1. Penumpang Terdampak

Ratusan penumpang Maskapai Sriwijaya Air di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, terpaksa menunggu dengan ketidakpastian imbas penundaan dan pembatalan penerbangan.

Pantauan Kumparan, sejak pukul 12.00 Kamis (07/11), banyak penumpang yang sudah menunggu tanpa ada kejelasan. Bahkan, ada salah satu penumpang yang telah menunggu sejak pagi.

Terlihat, para penumpang melakukan protes terhadap pihak pegawai bandara. Salah satu dari mereka bahkan terlihat marah-marah. Khusus Bandara Soekarno-Hatta, terdapat 4 penerbangan yang terdampak pada hari ini, baik penundaan maupun pembatalan.

Penumpang yang terdampak ini menjadi sorotan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Kepala BPKN Ardiansyah Parman menyebut bahwa semestinya pembatalan atau penundaan penerbangan tak perlu terjadi jika alasannya hanya penghentian kerja sama operasi.

“Enggak bisa melanggar. Konsumen enggak ada urusan. Dia mau join dengan siapa, mau pecah kongsi, itu bukan urusan konsumen," katanya kepada kumparan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/11).

Ilustrasi Maskapai Garuda dan Sriwijaya Air. Foto: Shutter stock

2. Sriwijaya Mengaku Rugi Bekerja Sama Garuda

Pengacara dan Shareholder Sriwijaya Air, Yusril Mahendra menyampaikan, kerja sama yang terjalin keduanya justru dinilai merugikan pihak Sriwijaya Air. Mulai dari dominasi Garuda Indonesia hingga utang Sriwijaya Air membesar.

“Pihak Sriwijaya merasa dominasi Garuda terlalu jauh intervensinya kepada Sriwijaya sehingga menurut persepsi Sriwijaya, maksud kerja sama ini sebenarnya untuk meningkatkan kapabilitas Sriwijaya untuk bisa membayar utangnya kepada beberapa BUMN dan di sini jadi dispute sebenarnya,” ujar Yusril ketika ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Kamis (7/11).

Pihaknya melanjutkan, kerja sama itu justru memicu berbagai hal yang tidak efisien. Misalnya saja, Sriwijaya Air mesti merogoh biaya lebih besar untuk biaya perawatan pesawat.

“Menurut kalangan Sriwijaya ini malah tidak efisien. Mereka me-manage Sriwijaya ini misalnya yang dulu, maintenance dikerjakan sendiri oleh Sriwijaya sekarang malah ditangani oleh GMF. Dan itu dengan cost yang jauh lebih mahal,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengungkap adanya pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan Sriwijaya Air seperti asrama kru pesawat saat dikelola oleh Garuda Indonesia.

“Selama ini Sriwijaya punya asrama untuk menampung kru pesawat untuk dipindahkan ke hotel. Menurut persepsi Sriwijaya utang bukannya berkurang malah membengkak selama di-manage oleh Garuda,” kata dia.

Masalah lain, perubahan perjanjian dari KSO ke KSM soal penerapan manajemen pembiayaan dan profit sharing yang belum ideal.

“Perjanjian KSO itu diubah menjadi perjanjian KSM dan dengan KSM itu Garuda dengan sepihak menerapkan management fee 50 persen dan profit sharing 65 persen dari Garuda dan itu dihitung dari pendapatan kotor perusahaan,” ujarnya.

Di samping itu, dia mengungkapkan bahwa utang Sriwijaya Air ke sejumlah BUMN berdasarkan hitungan Garuda Indonesia dinilai berbeda dengan perhitungan Sriwijaya Air. Oleh karenanya akan dilakukan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Sriwijaya mengatakan utang malah membengkak. Garuda mengatakan berkurang 18 persen. Kami sepakat suruh audit sama BPKP, apakah betul terjadi pengurangan utang atau membengkak. Itu nanti akan memutuskan kerja sama ini lanjut atau tidak," kata Yusril.

Kursi Pesawat Sriwijaya Air dengan Logo Garuda Indonesia Foto: Gitario Vista Inasis/kumparan

3. Pemerintah Minta Garuda-Sriwijaya Rujuk Lagi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Sriwijaya Air dengan Garuda Indonesia untuk rujuk kembali, seperti semula. Sebelumnya kedua belah pihak menjalin Kerja Sama Manajemen (KSM).

“Tadi rapat memutuskan agar operasional Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia dijalankan dengan kondisi-kondisi sebelumnya, tanpa diubah. Kita harapkan bisa berlangsung beberapa saat, sambil kita melakukan pembicaraan,” katanya usai mengikuti rapat pembahasan masalah tersebut, di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, di Jakarta, Kamis (7/11).

Budi Karya mengakui, salah satu pemicu cerainya kedua maskapai adalah perbedaan hitungan soal utang usaha Sriwijaya Air. Terkait hal itu, dia menyatakan akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengevaluasi.

“Saya pikir saya hanya mengatakan, pokoknya dikembalikan kepada perjanjian semula,” ujar Menhub.

Dengan begitu dia menjanjikan, kekisruhan penerbangan Sriwijaya Air yang terjadi hari ini seperti penundaan dan pembatalan, mulai besok tak terjadi lagi.

Senada, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kerja sama manajemen antara Garuda Indonesia Group dan Sriwijaya Air Group akan diperpanjang hingga 3 bulan ke depan. Hal ini menyikapi pemutusan kerja sama yang berdampak pada penundaan dan pembatalan penerbangan Sriwijaya Air dan Nam Air.

“Tadi kita sudah sepakat ditandatangani selama tiga bulan ke depan,” ujar Luhut usai rapat koordinasi.