34 Bus Listrik PT INKA Sudah Jadi, 6 Unit Siap Mengaspal di Bali untuk KTT G20

Bus listrik E-Inobus keluar dari Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (14/9/2022). Foto: Umarul Faruq/ANTARA FOTO

PT Industri Kereta Api atau PT INKA (Persero) akan memproduksi 53 bus listrik bertipe E-Inobus generasi kedua. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 bus sudah jadi dan siap beroperasi.

Direktur Utama PT INKA Budi Noviantoro mengatakan bahwa 30 dari total bus tersebut akan digunakan untuk KTT G20 di Bali November 2022.

"Sudah siap, 6 sudah ada di Bali. Yang lain ada di Madiun. Kita lagi produksi yang ke-34," kata Budi ketika ditemui di Muamalat Tower Jakarta, Jumat (30/9).

Budi menargetkan sebanyak 30 bus listrik yang sudah dibuat PT INKA sudah berada di Bali paling lambat adalah akhir Oktober nanti. Adapun saat ini, selain 6 bus yang sudah siap masih berada di Madiun.

"Yang sudah di Bali 6, yang lain masih di Madiun. Kita tunggu testing terakhir. Pokoknya nanti di Akhir Oktober, 30 bus sudah sampai di sana," tegasnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) berbincang dengan Dirut PT INKA (Persero) Budi Noviantoro (kanan) saat meninjau Bus Listrik G20 di PT INKA (Persero) Madiun, Jawa Timur, Minggu (17/7/2022). Foto: Siswowidodo/ANTARA FOTO

Budi menjelaskan, pasca digunakan di KTT Bali November 2022 nanti, bus-bus ini akan dikomersialkan atau digunakan sebagai moda transportasi umum di Surabaya dan Bandung. Pengoperasian moda transportasi tersebut nantinya akan dikelola oleh Perum DAMRI.

Adapun dalam proses produksi pengadaan bus berjumlah 53 tersebut, PT INKA telah mendapatkan pendanaan dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebesar Rp 150 miliar. Pembiayaan ini menggunakan akad musyarakah dengan maksimal tenor 4 tahun.

Budi mengatakan, dana Rp 150 miliar tersebut akan digunakan sebagai back up atau dana pendukung PT INKA dalam pengadaan bus listrik.

Direktur Utama PT INKA Budi Noviantoro. Foto: Akbar Maulana/kumparan

"Pemerintah punya program namanya buy the service, itu sudah kontrak dengan PT DAMRI. Mereka ambil bus listrik dari PT INKA. Jadi aman, underlying jelas, jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang akan membayar," pungkasnya.