7,99 Juta Orang RI Nganggur: Paling Banyak Lulusan SMK, Tertinggi di Banten

6 Mei 2023 7:40 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Para pencari kerja memadati arena Job Fair Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Foto: ANTARA FOTO/Umarul Faruq
zoom-in-whitePerbesar
Para pencari kerja memadati arena Job Fair Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Foto: ANTARA FOTO/Umarul Faruq
ADVERTISEMENT
Sebanyak 7,99 juta orang masih menganggur di Indonesia atau sekitar 5,45 persen pada Februari 2023 secara tahunan (year on year/yoy). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Banten menjadi provinsi dengan angka pengangguran tertinggi, sekitar Banten 7,97 persen, disusul Jawa Barat 7,89 persen.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2023 mempunyai pola yang hampir sama dengan Februari 2022. Pada Februari 2023, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,60 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke Bawah, yaitu sebesar 3,02 persen.
Jumlah pengangguran ini sebenarnya turun dibandingkan tahun lalu. Pada Februari 2022, ada 8,40 juta orang yang menganggur atau setara 5,83 persen.
Penurunan jumlah pengangguran ini seiring membaiknya ekonomi Indonesia kuartal I 2023 yang mencapai 5,03 persen (yoy). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal IV 2022 yang tumbuh 5,01 persen (yoy) maupun periode yang sama tahun lalu atau kuartal I 2022 yang sebesar 5,02 persen (yoy).
ADVERTISEMENT
Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur. Pada Februari 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,38 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022.
"Pertumbuhan ekonomi makin baik, ini memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran terbuka," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Moh. Edy Mahmud di Kantor Pusat BPS, Jumat (5/5).
Tapi jika dibandingkan sebelum pandemi, jumlah pengangguran tahun ini jauh lebih tinggi sebab pada Februari 2020, jumlahnya hanya 4,94 persen.

Jumlah Pekerja Formal Turun, padahal Investasi yang Masuk Deras

Namun, meskipun jumlah pengangguran menurun, ternyata jumlah pekerja formal di Indonesia malah turun. Dari laporan BPS, pada Februari 2023 penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 36,34 persen. Sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, yaitu sebesar 3,54 persen.
ADVERTISEMENT
Pada Februari 2023 penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 83,34 juta orang (60,12 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 55,29 juta orang (39,88 persen).
Dibandingkan Februari 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal mengalami peningkatan sebesar 0,15 persen poin. Sementara penduduk yang bekerja di sektor formal turun 0,15 persen.
Salah satu sumber pertu
Data jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2023. Dok BPS
mbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja adalah realisasi investasi. Kementerian Investasi/BKPM mencatat data realisasi investasi periode Januari-Maret (kuartal I) 2023 yaitu senilai Rp 328,9 triliun, meningkat sebesar 16,5 persen dibanding kuartal I tahun 2022.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal I tahun 2023, mengakui nilai investasi tersebut tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 384.892 pekerja. Menurut dia, investasi yang masuk di Indonesia saat ini didominasi sektor high technology.
ADVERTISEMENT
"Antara target investasi dan nilai investasi dengan tenaga kerja tidak berbanding lurus, karena investasi kita sekarang ini bukan padat karya yang banyak. Kalau bangun hilirisasi bauksit, hilirisasi nikel, hilirisasi tembaga mana ada pakai manusia, paling bangun konstruksi," kata Bahlil.

Daftar 10 provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia:

Banten 7,97 persen
Jawa Barat 7,89 persen
Kepulauan Riau 7,61 persen
DKI Jakarta 7,57 persen
Kalimantan Timur 6,37 persen
Sulawesi Utara 6,19 persen
Maluku 6,08 persen
Sumatera Barat 5,90 persen
Aceh 5,75 persen
Papua Barat 5,53 persen