Aburizal Bakrie: Sebagai Pengusaha Besar, Sedih Kalau Harus Merumahkan Pekerja

Aburizal Bakrie. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pengusaha nasional Aburizal Bakrie mengakui beratnya tugas pemerintah saat ini dalam menyediakan lapangan kerja. Karenanya sebagai pengusaha yang memiliki perusahaan besar, dia pun mengaku sedih kalau harus merumahkan pekerja dan memotong gaji karyawannya.

"Saya sebagai seorang yang punya suatu perusahaan yang cukup besar, merasa sangat sedih kalau harus merumahkan orang dan menggaji dia 25 persen. Bayangin aja Bang, hidupnya seperti apa. Itulah problem Indonesia. Saya sangat terenyuh," kata pria yang akrab disapa Ical itu dalam wawancara dengan Ketua MPR, Bambang Soesatyo, dikutip kumparan Senin (19/10).

Ical yang pernah menjabat Menko Perekonomian dan Menko Kesra itu menilai, untuk membenahi masalah ekonomi saat ini perlu dilakukan dari dua sisi. Yakni demand side, berupa bantuan-bantuan ke masyarakat untuk meningkatkan daya beli.

Selain itu juga dari supply side, yakni bantuan untuk korporasi agar tetap berproduksi di tengah kondisi perlambatan ekonomi. Sayangnya mantan Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri) ini menilai, bantuan dari pemerintah untuk korporasi sering dianggap sebagai pelanggaran.

Para buruh korban PHK membuat masker untuk penanganan virus corona, di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cilincing, Jakarta, Selasa (7/4). Foto: Dok. Biro Humas Kemnaker

"Problemnya adalah bahwa di dalam mengatasi masalah ekonomi, masalah demand side itu, dukungan bagi korporasi masih dianggap sesuatu yang menyalahi aturan. Padahal kalau kita lihat, dukungan pada korporasi yang mempunyai orang yang begitu besar, itu kalau dia bangkrut, maka PHK-nya juga gede," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Menurut Ical, bantuan pada supply side diberikan kepada sisi orang yang memproduksi. Pada UMKM, pemerintah sudah menyalurkan sebagian besar bantuan. Tapi kepada korporasi dan pengusaha belum. Dia menilai, bantuan pemerintah untuk sisi supply side ini masih terlalu kecil, apalagi jika dibandingkan hitungan kebutuhan yang pernah diajukan Kadin.

"Dan jumlah yang diberikan kepada perbankan nasional masih terlalu kecil, Rp 30 triliun dan sudah habis. Dan dibandingkan dengan usulan Kadin pada waktu itu Rp 2.400 triliun untuk supply side-nya saja. (Sedangkan) untuk demand side Rp 1.600 triliun," pungkas Aburizal Bakrie.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.