Bahlil: Freeport Harus Bangun Smelter di Papua, Jangan Kita Ditipu Terus

30 Juni 2023 18:20 WIB
·
waktu baca 2 menit
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia meminta PT Freeport Indonesia untuk mendirikan smelter konsentrat tembaga di Papua. Bahlil menyebut pembangunan smelter adalah salah satu syarat dari pemerintah untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), selain divestasi 10 persen saham perusahaan ke negara.
ADVERTISEMENT
Bahlil menyebutkan permintaan tersebut menyangkut kedaulatan dan harga diri orang Papua. Dia menekankan Indonesia jangan sampai dimanfaatkan perusahaan asing.
"Dengan perpanjangan (kontrak) kita minta harus ada smelter satu di Papua. Kenapa? Itu menyangkut kedaulatan dan harga diri orang Papua juga, jangan kita ditipu-tipu terus," kata Bahlil pada konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi, Jumat (30/6).
Namun Bahlil menegaskan sampai saat ini lokasi pembangunan smelter tersebut belum diputuskan. Selain itu, studi kelayakan (FS) juga masih dalam proses.
"Jadi tempatnya di mana, udahlah nanti kita lihat FS-nya. FS-nya kan belum. Boleh di Timika, boleh di mana saja. Boleh di Fakfak, boleh di mana. Tapi kita belum kita khususkan di mana,” ujarnya.
Suasana tambang emas Freeport Foto: REUTERS/Muhammad Adimaja/Antara Foto
Sebelumnya, Bahlil memastikan PT Freeport Indonesia mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah setelah 2041. Syaratnya, perusahaan tembaga terbesar di dunia itu harus memberikan 10 persen sahamnya ke pemerintah melalui induk holding BUMN tambang, MIND ID.
ADVERTISEMENT
Jika syarat itu dipenuhi, kepemilikan saham pemerintah di Freeport bertambah jadi 61 persen. Pertanyaannya, berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mendapatkan 10 persen saham tersebut? Bahlil enggan menyebut secara tegas, tapi katanya semurah mungkin.
“Semurah-murah mungkin. Nanti kita umumkan. Kalau sudah saatnya kita umumkan. Tapi Insyaallah hampir pasti," kata Bahlil saat ditemui di Komplek DPR RI, Jumat (9/6).
Tujuan penambahan saham ini adalah agar eksplorasi emas dan tembaga di Freeport bisa tuntas 100 persen pada tahun 2052. Ini akan menjadi win-win solution antara pemerintah Indonesia (MIND ID) dengan Freeport McMoran, induk usaha Freeport Indonesia di Amerika Serikat.