Bahlil Minta Freeport Indonesia Bangun Smelter di Timika

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bersama PT Freeport Indonesia melakukan ground breaking fasilitas pusat sains dan kemitraan di Universitas Cenderawasih Jayapura, Kamis (6/10/2022). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia tengah mendorong PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun smelter di Timika, Papua Tengah. Permintaan ini beriringan dengan rencana pemerintah yang akan menambah jumlah saham milik Indonesia di PTFI menjadi 61 persen pada tahun 2041 mendatang.

“Kita sedang memikirkan, begitu aturannya keluar, kita akan mengakuisisi lagi sahamnya tambah 10 persen. Sekarang kan kita 51 persen, kita ingin Indonesia harus mayoritas lagi, negosiasinya sudah selesai dan Freeport setuju untuk penambahan saham 10 persen pada 2041 ke atas,” ujar Bahlil Bahlil dalam kuliah umum PTNU di Universitas Islam As Syafi'iyah, Jumat (31/5).

Ia juga mengatakan, smelter PTFI dengan nilai investasi mencapai USD 3 miliar yang berada di Gresik, Jawa Timur akan mulai beroperasi pada 1 Juli 2024.

“Mulai 1 Juli ke depan, pabrik Freeport akan mengolah konsentrat tembaga dari Timika di Gresik. Dalam satu tahun, pabrik ini akan menghasilkan 60 ton emas murni, 400 ribu ton katoda tembaga, dan berbagai produk turunan lainnya,” ungkapnya.

Menurut Bahlil, pembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah, yang merupakan salah satu strategi investasi yang dilakukan oleh negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan di masa mendatang.

“Dunia saat ini sedang berbicara tentang green energy dan green industry. 2035 puncaknya bonus demografi, 65 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif. Dan karena itu kita harus men-desain dari sekarang agar bangsa kita tidak menjadi negara konsumtif,” imbuhnya.

Bahlil memberikan contoh, cadangan nikel Indonesia mencapai 25 persen dari total cadangan nikel dunia, sehingga pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor bijih nikel pada tahun 2019. Kebijakan tersebut berhasil memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Indonesia.

“Nilai ekspor kita untuk nikel hanya USD 3,3 miliar di 2017. Begitu kita setop ekspor bahan baku, kita bangun industrinya, kita bangun pabriknya di Indonesia, apa yang terjadi pada 2023 kenaikannya menjadi USD 33,5 miliar atau hampir sebesar 500 triliun rupiah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, banyak negara-negara maju yang tidak senang atas kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel. Bahkan, Indonesia sempat digugat oleh Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan tersebut.

“Mereka takut negara kita kuat. dan saya masih yakin bahwa ada sebagian negara lain yang tidak ingin Indonesia berdaulat dalam mengelola kekayaannya sendiri,” pungkasnya.