Kumparan Logo

Budi Karya Puji Kebijakan Luhut: Relatif Tanpa Cacat

kumparanBISNISverified-green

comment
44
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Budi Karya Sumadi dan Luhut Binsar Panjaitan. Foto: Kevin S. Kurnoianto/kumparan dan ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
zoom-in-whitePerbesar
Budi Karya Sumadi dan Luhut Binsar Panjaitan. Foto: Kevin S. Kurnoianto/kumparan dan ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah sembuh dan siap kembali bertugas, setelah sebelumnya dinyatakan positif terjangkit virus corona COVID-19. Budi Karya kembali mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi untuk pertama kalinya secara online, pada Senin (27/4).

Usai rapat tersebut, Budi Karya mengulas kebijakan pengendalian transportasi, yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Jokowi melarang mudik. Pengendalian transportasi yang termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 25 Tahun 2020 itu, diteken oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, dalam kapasitas sebagai Menteri Perhubungan Ad Interim.

“Di situ Pak Menko luar biasa, karena walau dengan kesibukan masih punya kemampuan dan kedalaman untuk memberi arahan. Bisa dikatakan Permenhub yang dibuat Pak Luhut itu relatif tidak ada cacat, tidak ada complain atas itu,” kata Budi Karya memuji seniornya, usai mengikuti rapat terbatas kabinet.

Dia menjelaskan, meski Permenhub itu dikoordinasikan Luhut, namun Budi Karya ikut men-support. Karena meski baru tampil ke publik hari ini, dia mengaku sudah aktif bertugas sejak sepekan lalu. Koordinasi itu termasuk dengan kepala-kepala dinas perhubungan di daerah.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melakukan sidak penerapan larangan mudik, Jumat (24/4). Foto: Dok: Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Budi Karya pun memuji Presiden Jokowi yang telah membuat langkah tepat sekali dalam penanganan virus corona.

“Dilakukan beberapa kali ratas, saya tidak ikut tapi saya minta bahan dan ikut membahas Permenhub. Turunan dari Permenhub itu berasal dari risalah rapat. Dikatakan Kemenhub diperintahkan untuk mengatur tindak lanjut larangan mudik. Kami support dan tegak lurus membuat 2 permenhub 18/2020 dan 25/2020,” ujarnya.

kumparan post embed

Budi Karya menjelaskan, saat ini untuk implementasi dari Permenhub tersebut, dirinya masih terus berkoordinasi secara internal. Termasuk dengan sektor-sektor usaha transportasi, serta stakeholder lain di pemerintahan.

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona.

*****

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.