BUMN Dituding Jual Senjata ke Junta Myanmar, Jubir Erick Thohir Beri Penjelasan

Senjata api buatan Pindad yang dipamerkan di JCC Foto: Aria Pradana/kumparan

Arya Sinulingga yang merupakan Staf Khusus/Juru Bicara (Jubir) Menteri BUMN Erick Thohir, menampik tudingan adanya penjualan senjata oleh tiga BUMN ke Junta Militer Myanmar.

Tudingan itu sebelumnya diungkapkan kelompok masyarakat sipil The Chin Human Rights Organisation (CHRO), Myanmar Accountability Project (MAP), dan Marzuki Darusman (mantan jaksa agung Indonesia yang pernah menjadi Ketua TPF PBB untuk pelanggaran HAM di Myanmar), dalam siaran pers gabungan yang dirilis pada Senin (2/10).

Tudingan mereka mengarah ke tiga BUMN, yakni PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yang merupakan bagian dari holding industri pertahanan DEFEND ID.

"Gini lho, kalo tadi itu laporan dari siapa? (Dari komnas ham di myanmar, katanya selama satu dekade) Sejak kapan? (Berarti 10 tahun lalu) Kamu mau nanyain yang jualnya? Sampai hari ini penjualan PT Pindad sama mereka itu tidak ada penjualan ke Myanmar," kata Arya Sinulingga kepada kumparan, Selasa (3/10).

Ditanya soal kemungkinan kelompok masyarakat sipil Myanmar salah mengutip data, Arya Sinulingga kembali menegaskan bantahannya. Menurutnya, data dari pihak BUMN yang dituding, menunjukkan tidak ada penjualan ke Myanmar.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kompleks Parlemen, Rabu (21/9/2022). Foto: Ave Airiza/kumparan

Lagi pula menurutnya, data penjualan senjata ke mana saja bukan merupakan informasi publik. Hal itu merupakan rahasia perusahaan.

Dia menegaskan, jika penjualan dilakukan oleh pihak lain, hal tersebut bukan merupakan ranah Kementerian BUMN. "Kalau orang lain jual ke Myanmar, bukan urusan kita. Artinya kita enggak ada jual ke Myanmar."

Sementara itu, dikutip dari pemberitaan resmi PT Pindad di laman resmi perusahaan, disebutkan Myanmar menjadi salah satu tujuan ekspor produk mereka.

"Saat ini Pindad telah mampu ekspor produk termasuk produk munisi di berbagai negara, antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, Myanmar, Singapura, Bangladesh, Laos, Thailand, Korea Selatan hingga Amerika Serikat," tulis Pindad dalam berita yang menjelaskan kunjungan Presiden Jokowi ke pabrik di Turen, Malang, Senin (24/7/2023).

Diperantarai Perusahaan Anak Pejabat Myanmar

Petugas polisi berlari selama bentrokan dengan pengunjuk rasa yang menentang kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Naypyitaw, Myanmar. Foto: STR/REUTERS

Dari investigasi yang dilakukan kelompok-kelompok masyarakat sipil Myanmar, dikatakan bahwa proses pengiriman senjata-senjata dari Indonesia itu diperantarai oleh perusahaan Myanmar milik Htoo Htoo Shein Oo, North Company Limited.

Adapun Htoo adalah putra dari Menteri Perencanaan dan Keuangan junta Myanmar Win Shein, yang saat ini dijatuhi sanksi oleh berbagai negara Barat.

Peran True North sebagai perusahaan swasta yang menjadi perantara kesepakatan antara militer Myanmar dan produsen senjata milik BUMN disebut menimbulkan kecurigaan adanya potensi korupsi, sehingga harus diselidiki oleh pihak berwenang Indonesia.

Sehubungan dengan itulah CHRO, MAP, dan Marzuki Darusman telah mengajukan pengaduan dan meminta Komnas HAM menginvestigasi dugaan tersebut.