Buruh Tak Setuju Pilpres 2024 Diundur, Ancam Laporkan Bahlil ke Polisi

Presiden KSPI Said Iqbal (tengah) berorasi dalam aksi demonstrasi buruh di DPR RI, Jumat (14/1). Foto: Muhammad Darisman/kumparan

Usul Menteri Investasi Bahlil Lahadalia agar pemilihan presiden atau pilpres 2024 diundur berbuntut panjang. Usai menuai pro dan kontra dari kalangan politisi hingga pengusaha, kini giliran buruh yang mengecam usulan tersebut.

Bahkan, dalam aksi demonstrasi di gedung DPR RI pada Jumat (14/1), serikat pekerja menuntut agar Bahlil ditangkap.

“Kita minta polisi menangkap saudara Bahlil, Menteri Investasi. Dia dengan enaknya meminta (masa jabatan) presiden diperpanjang,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dari mobil komando massa.

Atas dasar itu, KSPI bersama lintas serikat pekerja meminta supaya Bahlil diperiksa.

Buruh Siap-siap Lapor ke Mabes Polri

Pernyataan Kepala BKPM itu dinilai bakal merugikan buruh. Soalnya jabatan menteri berikut anggota legislatif juga bakal diperpanjang bila Jokowi menjabat hingga 2027.

Deklarasi dukungan calon Ketua Umum Kadin Indonesia 2021-2026, Arsjad Rasjid di Hotel Santika, Palu, Sulawesi Tenggara, Rabu, (19/5), yang dihadiri oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Mendag M Lutfi. Foto: Kadin Sulawesi Tengah

Bila itu terjadi, undang-undang yang merugikan buruh juga terus bermunculan. Ini membuat para buruh berniat melaporkan Bahlil ke Mabes Polri.

“Bilamana ada undang-undang keamanan yang dilanggar, serikat buruh akan melaporkan ke Mabes Polri apa yang diucapkan Bahlil,” ujar Said Iqbal.

Menurut Said, seorang menteri seharusnya membantu tugas-tugas presiden, menenangkan suasana, dan tidak mengumbar ucapan yang mengganggu stabilitas negara. Karena itu, dia menyebut Bahlil layak dipidanakan.