Di Tengah Dugaan Kasus Investasi, BPJS Ketenagakerjaan Akan Punya Direksi Baru

Gedung BPJS Ketenagakerjaan Foto: Nugroho Sejati/kumparan

BPJS Ketenagakerjaan atau juga dikenal sebagai BPJamsostek tengah disidik Kejaksaan Agung terkait dugaan penyimpangan dana investasi. Di tengah persoalan hukum tersebut, pengelola dana pekerja sebesar Rp 486,3 triliun itu akan punya dewan direksi dan dewan pengawas baru.

Perihal penyidikan kasus penyelewengan dana investasi itu sudah ditetapkan Kejaksaan Agung melalui surat perintah penyidikan nomor Print-02/F.2/Fd.2/01/2021. Seiring penerbitan sprindik tersebut, Kejagung mulai memeriksa saksi-saksi dalam kasus tersebut.

Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer, mengatakan sejauh ini ada 20 saksi yang diperiksa. Namun Leonard tak merinci siapa saja saksi tersebut.

"20 orang saksi merupakan pejabat dan karyawan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan Jakarta," katanya kepada wartawan, Selasa (19/1).

Penyidikan kasus ini bergulir, di tengah proses pergantian dewan direksi dan dewan pengawas BPJamsostek. Panitia seleksi pemilihan dewan direksi dan dewan pengawas baru telah merampungkan tugasnya, dan kini nama-nama tersebut sudah ada di tangan Presiden Jokowi.

Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg, Pratikno, menjelaskan nama-nama calon Dewan Direksi dan calon Anggota Dewan Pengawas itu, telah diterima Presiden Jokowi dari Panitia Seleksi pada 15 Desember 2020 lalu.

"Untuk diketahui, Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini bertugas, masa jabatannya akan berakhir pada 19 Februari 2021," kata Pratikno melalui video di akun Youtube Kementerian Sekretariat Negara, dikutip kumparan, Kamis (21/1).

Dari nama-nama calon dewan direksi baru tersebut, tak ada nama pejabat lama yang masuk pencalonan. Tapi di antara calon dewan pengawas, ada seorang pejabat yang lama. Berikut daftar selengkapnya:

Menseneg Pratikno memberikan keterangan pers soal perombakan kabinet. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Calon Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan:

1. Sdr. Anggoro Eko Cahyo, mantan Wakil Dirut BNI

2. Sdr. Eko Nurgriyanto, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten

3. Sdr. Abdul Bari, Corporate Secretary Jamkrindo

4. Sdr. Achmad Hafiz, Deputi Direktur Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan

5. Sdr. Pepen Supendi Almas, Deputi Direktur Wilayah Sumbar Riau BPJS Ketenagakerjaan

6. Sdr. Abdur Rahman Irsyadi, Deputi Direktur Bidang Human Capital BPJS Ketenagakerjaan

7. Sdr. Imam Syafi'i Toha, Team Leader / Direktur Kepesertaan BP TAPERA

8. Sdr. Edwin Michael Ridwan, SVP Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang PT. Taspen (Persero)

9. Sdr. Zainudin, Deputi Direktur Bidang Kepesertaan, Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan

10. Sdr. Joko Santosa, CEO Asatu Corporation

11. Sdr. Pramudya Iriawan Buntoro, Deputi Direktur Bidang Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan

12. Sdri. Roswita Nilakurnia, Direktur Keuangan, SDM, Umum PT. Pulo Mas Jaya

13. Sdr. Halim Gunawan, Presiden Direktur PT. Milliman Indonesia

14. Sdr. Asep Rahmat Suwandha, ASN KPK

Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan:

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto. Foto: Nadia Jovito RIso/kumparan

Mewakili Unsur Pemerintah:

1. Sdr. Muhammad Iswandi Hari, ASN Kemnaker

2. Sdr. Muhammad Zuhri, ASN Kemnaker

3. Sdr. Kushari Supriyanto, ASN Kemenkeu

4. Sdr. Firmansyah N. Nazaroeddin, ASN Kemenkeu

Mewakili Unsur Pekerja:

1. Sdr. Soeharjono, Tim Asistensi Menteri Ketenagakerjaan

2. Sdr. Yayat Syariful Hidayat, Wiraswasta

3. Sdr. Elias Hamonangan, Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial PN Pekanbaru

4. Sdr. Agung Nugroho, Komisaris PT. Jamkrida Jatim

Mewakili Unsur Pemberi Kerja:

1. Sdr.Subchan Gatot, Karyawan Swasta

2. Sumarjono Saragih, Pengusaha

3. Muhammad Aditya Warman, Dewas BPJS Ketenagakerjaan 2016-2021

4. Agus Dwijanto, Kopkar PT. Astra Honda Motor

Mewakili Tokoh Masyarakat:

1. Sdr. Yanuar Rizky Nuh, eks Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia (Persero)

2. Sdr. Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji, Direktur LPS

Pratikno menambahkan, untuk Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang akan langsung dipilih oleh Presiden Jokowi, hanya yang dari unsur Pemerintah. Sedangkan dari tiga unsur lainnya akan dipilih oleh DPR.