Dirjen Pajak Ungkap Digitalisasi Berisiko Gerus Penerimaan Negara

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, saat ngobrol santai bersama wartawan di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Selasa (11/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengungkapkan gaya hidup masyarakat yang mengarah ke digitalisasi dengan transaksi non tunai cashless menjadi tantangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengumpulkan pajak. Bahkan bisa berisiko menggerus potensi penerimaan negara.

Hal ini terjadi karena transaksi yang semakin mudah tanpa uang tunai ini selalu memunculkan celah-celah kecurangan (fraud). Dampaknya, potensi pajak bisa berkurang.

"Oleh karena itu, apabila DJP tidak adaptif terhadap perubahan teknologi tersebut, akan kehilangan potensi pajak yang akan berujung pada kurangnya penerimaan untuk negara," kata dia dalam sambutannya di acara IT Summit 2021 yang diadakan DJP pertama kali secara daring, Rabu (18/8).

Karena itu, ke depannya pengelolaan pajak di DJP akan berbasis data digital. Upaya ini butuh kapasitas sumber daya manusia, banyak kompetensi rumit seperti Artificial Intelligence, teknik statistika, ilmu matematika, mesin learning, dan lainnya.

Dalam acara IT Summit 2021 yang lombanya dibuka sejak 5 Juni 2021, sudah 214 peserta dan 26 yang lolos. Tema IT Summit ini seputar AI dan Data Analytic.

Ilustrasi belanja online. Foto: Pixabay

Dia berharap acara ini bisa memantik semangat pegawai-pegawai muda agar bisa meningkatkan lagi digitalisasi dalam sistem perpajakan. Menurutnya, perkembangan yang dilakukan DJP telah ada di jalur benar terkait reformasi perpajakan, termasuk teknologi informasi dengan terus perbaiki sistem administrasi perpajakan baru di 2024.

"Memang benar perubahan adalah keniscayaan. Dari konvensional ke digital jadi tantangan sendiri bagi kami. Kami bertekad jadi pemantik semangat, untuk terus komitmen beradaptasi pada perubahan," kata Suryo.

Dalam acara yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pendapatan pajak ditingkatkan agar APBN kembali sehat. Hal itu disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo saat membuka IT Summit 2021.

Menurutnya, APBN sebagai instrumen utama keuangan negara mengalami banyak tantangan di masa pandemi. Karena itu, pemerintah terus mengevaluasi penggunaannya, dari sisi belanja dan pendapatan.

"Salah satu kunci penting konsolidasi dan penyehatan APBN kita adalah peningkatan pendapatan negara terutama di bidang pajak. Oleh karena itu reformasi di bidang pajak dan perpajakan menjadi penting," katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, syok ekonomi yang berasal dari pandemi COVID-19 menjadi salah satu trigger penting, namun hal yang perlu dan harus menjadi elemen untuk mendesain reform perpajakan adalah munculnya teknologi digital.

Menurutnya, ada dua hal penting di dalam reformasi perpajakan yang tidak boleh ditinggalkan, yakni reformasi di bidang kebijakan dan administrasi perpajakan.