Disinggung Jokowi, Menhub Duga Ada Monopoli Tol Laut di Maluku

Kapal Perintis Tol Laut melakukan bongkar muatan. Foto: ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui ada dugaan monopoli tol laut oleh perusahaan swasta. Hal itu berdasarkan dari laporan beberapa daerah, terutama Maluku.

Dugaan adanya monopoli pihak swasta di tol laut sebelumnya diungkapkan Presiden Jokowi. Praktik monopoli tersebut membuat biaya pengiriman menjadi lebih tinggi.

"Terutama di Maluku. Jadi kami sudah mensinyalir bahwa terjadi satu penguasaan barang yang secara berlebihan," kata Budi Karya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (31/10).

Budi Karya menyebut akibat monopoli pengusahaan tol laut itu, beberapa bupati mengeluhkan tarif pengiriman barang yang menjadi melonjak.

Padahal saat pertama kali program tol laut itu diluncurkan pemerintah, Budi Karya mengklaim biaya pengiriman di daerah lebih terjangkau.

Menhub Budi Karya Sumadi Meninjau Kapal Latih STIP Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Untuk mengatasi persoalan itu, dia meminta bantuan pemerintah daerah mengawasi jalannya program tol laut. Di samping itu, dia juga akan berkoordinasi dengan kepolisian.

"Saya sudah koordinasi dengan Kapolda Maluku mencari pihak-pihak yang menguasai itu. Saya juga minta pemda memberikan dukungan," kata Budi Karya.

Menurut dia, monopoli dapat terjadi di setiap lini jika terdapat potensi ekonomi. Budi Karya mengaku akan menata lagi sistem distribusi barang tol laut agar praktik monopoli sulit dilakukan.

"Kami akan tata kembali. Kami akan tambah rute-rute itu dengan suatu tambahan. Kalau tadinya sebulan sekali, kami bikin sebulan dua kali. Kami akan intensif ke rute yang ada," katanya.