Ekonom Perkirakan BI Gelontorkan USD 10 Miliar untuk Intervensi Anjloknya Rupiah

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira. Foto: Jafrianto/kumparan

Gejolak geopolitik yang terjadi antara Iran dengan Israel menjadi salah satu sentimen yang membuat nilai tukar rupiah anjlok. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah melemah melemah 0,28 persen ke Rp 16.220 per dolar AS pada Rabu (17/4) pukul 15.00 WIB

Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, memproyeksi Bank Indonesia atau BI akan menggelontorkan USD 10 miliar dari cadangan devisa (cadev) untuk intervensi rupiah.

"Kalau menggunakan cadev itu bisa USD 10 miliar untuk melakukan stabilisasi kurs agar berada di bawah Rp 15.700 per USD," kata Bhima, Rabu (17/4).

Bima menjelaskan, intervensi moneter tersebut sangat berat. Untuk itu, Bhima menyarankan pemerintah membuat kebijakan dan stimulus guna menjaga fundamental rupiah.

Pertama, memperbesar porsi Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang dikonversi ke dalam rupiah. Sebab, ada tiga komoditas unggulan yang dimiliki Indonesia saat ini.

"Saya melihat tiga komoditas yang paling diuntungkan saat ini sawit, karet, dan minyak. Hasil ekspor tadi harus lebih banyak dikonversi ke rupiah untuk memperbaiki kurs karena harga internasional mereka naik," tutur Bhima.

Petugas menunjukan uang pecahan rupiah dan dolar AS di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Selasa (3/1/2023). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Kedua, Bhima menyarankan pemerintah mengurangi impor bahan pangan, elektronik, dan bahan konsumsi. "Kemudian, kebijakan stimulus fiskal pada usaha berorientasi ekspor. Nah dengan cara itu jadi bisa stabil rupiahnya," ujar Bhima.

Dihubungi terpisah, Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pelemahan rupiah terjadi karena tensi geopolitik Iran-Israel yang memanas, serta informasi tentang Bank Sentral AS, The Fed yang menunda penurunan suku bunga.

Kedua sentimen tersebut membuat rupiah melemah dan indeks dolar menguat. Hal itu semakin diperparah dengan adanya libur nasional Idul Fitri.

"Nah, pas dolar menguat, kita lagi libur nasional Idul Fitri 2 minggu. Akhirnya Indonesia tidak bisa menekan penguatan indeks dolar. Jadi wajar kalau rupiah di saat libur nasional sudah di Rp 16.200 per USD," ungkap Ibrahim.

"Nah barulah di Selasa, Rabu ini BI melakukan intervensi. Kemungkinan rupiah akan menguat di bawah Rp 16 ribu pada Jumat," tambahnya.

Ibrahim melanjutkan, BI memiliki anggaran sebesar USD 12 miliar per tahun untuk melakukan intervensi di pasar.

"BI sendiri menyiapkan dana USD 12 miliar untuk melakukan intervensi di pasar," kata Ibrahim.

Sebelumnya, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Edi Susianto, menjelaskan anjloknya rupiah dipengaruhi oleh memanasnya konflik antara Iran dan Israel.

Selama periode libur lebaran, terdapat perkembangan di global salah satunya rilis data fundamental US makin menunjukkan bahwa ekonomi US masih cukup kuat seperti data inflasi dan retail sales yang berada di atas ekspektasi pasar.

"(Rupiah melemah karena) memanasnya konflik di timur tengah khususnya konflik Iran-Israel," kata Edi.

Edi menjelaskan, kedua sentimen global tersebut menyebabkan menguatnya potensi risk off atau perubahan dalam aktivitas investasi dalam merespons pola ekonomi global. Sehingga mata uang negara berkembang khususnya Asia mengalami pelemahan terhadap USD.

"DXY selama periode libur lebaran menguat sangat signifikan yaitu dari 104 menjadi di atas 106 (bahkan per pagi ini sudah mencapai angka 106,3). Selama libur Lebaran, Pasar NDF IDR di offshore juga sudah tembus di atas Rp 16.000, atau sudah di sekitar Rp 16.100, sehingga rupiah dibuka di sekitar angka tersebut," jelas Edi.

BI akan melakukan tiga langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pertama, menjaga keseimbangan supply dan demand valas di market melalui triple intervention, khususnya di spot dan DNDF.

Kedua, meningkatkan daya tarik aset rupiah untuk mendorong capital inflow. Misalnya melalui daya tarik SRBI dan hedging cost.

"Terakhir, kami akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait, seperti dengan pemerintah, Pertamina dan lainnya," terang Edi.