Ekonomi RI Ditopang UMKM, Kartu Prakerja Sangat Tepat Diarahkan ke Wirausaha

Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Data Bank Indonesia mengungkapkan, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) meliputi 99 persen dari total lembaga usaha yang ada di Indonesia. Sehingga bisa dikatakan ekonomi Indonesia sebagian terbesarnya ditopang oleh UMKM.

Menyikapi data tersebut, pengamat ekonomi dari lembaga kajian kebijakan Think Policy Society, Adelia Surya Pratiwi, menilai bahwa perluasan cakupan Kartu Prakerja dari hanya pekerja menjadi ke arah pengembangan wirausaha sebagai langkah yang tepat.

"Penyempurnaan Kartu Prakerja yang mencakup perluasan beneficiaries dari hanya pekerja menjadi termasuk wirausahawan terdampak COVID-19, adalah hal yang sangat baik. Sebab struktur ekonomi kita memang didominasi oleh UMKM," kata Adelia Pratiwi seperti dikutip kumparan, Rabu (22/7).

Apalagi dia mengungkapkan, selama ini UMKM berkontribusi terhadap 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor tersebut juga menyerap 97 persen dari total angkatan kerja Indonesia. Oleh sebab itu, rencana Pemerintah mengarahkan Kartu Prakerja ke pengembangan wirausaha, menurutnya akan berdampak positif terhadap sektor UMKM.

"Hal yang perlu menjadi perhatian justru di tataran implementasi. Saat ini dari pagu Rp 20 triliun, kartu pra kerja baru terealisasi Rp 2,42 triliun atau sekitar 12,09 persen dari pagu. Angkanya masih terlalu kecil," kata Adelia.

*****

Ikuti webinar membahas peluang kerja bersama Kartu Prakerja. Gratis dan terbuka untuk umum

Webinar kewirausahaan Program Kartu Prakerja. Foto: kumparan

*****

Untuk mempercepat realisasi dan meningkatkan efektivitas serta tata kelola Kartu Prakerja, dia menambahkan, perlu ada kerja sama yang intensif antara para pemangku kepentingan.

"Untuk meningkatkan efektivitas, perlu dilakukan prioritas ke sektor-sektor strategis dan terdampak. Contoh sektor strategis terdampak adalah sektor pariwisata beserta turunannya -pekerja dan wirausaha di sektor ini membutuhkan diversifikasi keahlian dan usaha," ujarnya.

Dia menambahkan, bentuk pengarahan yang lain dapat berupa penyiapan pekerja dan wirausahawan untuk menghadapi tatanan normal baru yang progresif bertransformasi ke digital.

"Keterlibatan lebih banyak kementerian/ lembaga serta penegak hukum dalam tim Komite Cipta Kerja menjadi kunci untuk meningkatkan tata kelola yang baik (good governance) dari Kartu Prakerja termasuk terkait standardisasi lembaga penyelenggara, kualitas pelatihan, dan lain-lain," kata pengamat ekonomi tersebut.

Selain itu, kata Adelia Pemerintah perlu mengidentifikasi indikator keberhasilan Kartu Prakerja, sebab seperti program ini memiliki dua tujuan yang berbeda yaitu re-skilling atau up-skilling, dan melindungi daya beli masyarakat.