Kumparan Logo

Eks Menkeu Ungkap Ada Dana Rp 43 Triliun Bisa Dialihkan untuk Bantuan COVID-19

kumparanBISNISverified-green

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Bansos dari Pemprov DKI Jakarta tiba di permukiman warga di Kelurahan Jatinegara. Foto: Ahmad Romadoni/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Bansos dari Pemprov DKI Jakarta tiba di permukiman warga di Kelurahan Jatinegara. Foto: Ahmad Romadoni/kumparan

Ekonom Muhammad Chatib Basri mengingatkan pentingnya jaring pengaman sosial selama wabah COVID-19, agar masyarakat tetap tinggal dan beraktivitas di rumah untuk memutus mata rantai penularan. Dengan adanya jaring pengaman sosial seperti Bansos, masyarakat menengah bawah tak harus keluar rumah untuk mencari penghasilan.

"Bagi mereka yang berkecukupan, imbauan pemerintah untuk beraktivitas dari rumah akan dipatuhi. Berbeda dengan kalangan menengah ke bawah, begitu tabungannya habis terpaksa harus keluar untuk mencari penghasilan," kata Menteri Keuangan periode 2013-2014 dalam seminar webinar 'Dampak COVID-19 terhadap Kondisi Perekonomian dan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia' di Jakarta, Jumat (3/7).

Dengan demikian, kata Chatib, perlu kompensasi dalam bentuk jaring pengaman sosial seperti bansos yang sampai saat ini terus digulirkan dengan tujuan agar masyarakat tetap tinggal di rumah.

Menghadapi wabah, kata Chatib, membutuhkan dukungan anggaran ekstra sampai akhir tahun. Salah satu yang dapat dimanfaatkan adalah anggaran perjalan dinas yang nilainya sekitar Rp 43 triliun.

"Selama PSBB ini instansi pemerintah juga tidak bisa berpergian baik di dalam maupun luar negeri, maka anggaran itu yang dialihkan salah satunya untuk biaya kesehatan atau jaring pengaman sosial," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Chatib Basri Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Chatib yang berbicara dalam seminar yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE IBS) mengatakan di tengah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti sekarang aktivitas ekonomi tidak berjalan normal.

"Akibat dari wabah ini kita disuruh untuk menjaga jarak, sedangkan aktivitas ekonomi bisa terjadi kalau pembeli dan penjual bertemu. Meskipun saat ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran namun ekonomi belum berjalan normal," kata Chatib.

kumparan post embed

Perdagangan saat ini, kata Chatib yang juga pernah menjabat sebagai Kepala BKPM, hanya sektor e-commerce saja yang mengalami kenaikan. Sedangkan untuk perdagangan konvensional praktis terhenti.

Chatib mengatakan tekanan ekonomi akibat wabah COVID-19 tidak hanya dirasakan Indonesia tetapi juga semua negara. Berbeda dengan krisis global tahun 2008, kondisi di 2020 karena semua negara terpaksa menghentikan aktivitas ekonominya.