Erick Thohir Akan Tutup Total 7 BUMN, Apa Saja?

Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Menteri BUMN Erick Thohir akan menutup tujuh perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang sudah lama tidak beroperasi. Langkah ini dilakukan, agar ada keputusan pasti terhadap nasib BUMN yang sudah tak beroperasi tersebut.

"Sekarang yang perlu ditutup itu ada tujuh BUMN yang memang sudah lama tidak beroperasi, ini kan kasihan juga nasib para pegawainya terkatung-katung," kata Erick Thohir dalam pernyataan resmi, Kamis (23/9).

Di antara tujuh BUMN yang akan ditutup total itu, Erick Thohir menyebutkan di antaranya PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas, PT Merpati Nusantara Airlines, dan PT Kertas Leces. "Ini hal-hal yang saya rasa kita harus pastikan keputusan ini ada," lanjut Erick Thohir.

Erick Thohir tak menyebut seluruh ketujuh BUMN yang akan ditutup. Tapi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA yang bertugas menyehatkan BUMN-BUMN bermasalah, saat ini menangani 20 BUMN berstatus 'titip kelola'.

Dikutip dari laman resmi PPA, ke-20 BUMN 'titip kelola' tersebut yakni:

1. PT Amarta Karya (AMKA)

2. PT Barata Indonesia

3. PT Boma Bisma Indra (Persero)

4. PT Djakarta Loyd

5. PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari

6. PT Dok & Perkapalan Surabaya

7. PT Industri Glass (Iglas)

8. PT Industri Kapal Indonesia (IKI Shipyard)

9. PT Indah Karya

10. PT INTI

Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

11. PT Industri Sandang Nusantara

12. PT Istaka Karya

13. PT Kertas Kraft Aceh

14. PT Semen Kupang

15. PT Kertas Leces

16. PT Merpati Nusantara Airlines

17. PT PANN

18. PT Persero Batam

19. PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI)

20. PT Primissima

Menurut Erick Thohir, rencana penutupan total 7 BUMN tersebut sudah didiskusikan dengan DPR. Di tengah era pasar bebas serta keterbukaan dan digitalisasi, dia menyatakan keputusan harus semakin cepat diambil.

"Ketika kita melihat ada satu perusahaan yang tidak sehat, dan ini sekarang sudah terbuka digitalisasi dan marketnya. Kalau tidak diambil keputusan cepat, itu nanti akan membuat perusahaan tersebut makin lama makin tidak sehat," ujarnya.

Padahal jika keputusan diambil dalam waktu yang singkat, lanjut dia, ada harapan untuk diperbaiki. "Cuma karena prosesnya belum, jadinya tidak sehat. Akhirnya bukan jadi tidak sehat saja, malah bangkrut dan tutup," tandas Menteri BUMN itu.

Untuk menutup perusahaan BUMN, Erick Thohir mengakui perlu proses panjang dan dukungan politik. Karena itu dia mengaku telah meminta dukungan dari Presiden Joko Widodo dan semua menteri, serta DPR.