Erick Thohir Sebut Merger Pelni-ASDP dan Pelindo Sudah Dapat Restu Menhub

Menteri BUMN Erick Thohir usai bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi di kantor Kementerian BUMN, Selasa (24/12/2024). Foto: Fariza/kumparan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan rencana merger BUMN sektor pelayaran, pelabuhan, dan penyeberangan laut sudah mendapat restu Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

Erick memastikan rencana menggabungkan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ke dalam tubuh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) masih berproses.

"Kalau yang Pelindo, Pelni, ASDP, kemarin kan kita udah sounding juga ke Menteri Perhubungan, beliau dukung. Karena ini bagian solusi juga," ungkap Erick saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Selasa (24/12).

Rencana tersebut merupakan bagian dari program pemangkasan jumlah BUMN menjadi 30 perusahaan saja. Program tersebut, kata Erick, diharapkan bisa rampung dalam dalam masa pemerintahan sekarang.

Erick menyebutkan, setidaknya ada 45 program strategis Kementerian BUMN yang akan didorong selama kurun waktu 5 tahun mendatang, termasuk konsolidasi BUMN.

Selain BUMN di sektor pelayaran dan penyeberangan laut, Kementerian BUMN juga berencana menggabungkan perusahaan pelat merah yang bergerak di industri perkeretaapian, yakni PT KAI (Persero) dengan PT INKA (Persero).

"Ya termasuk bagaimana konsolidasi dari 47 perusahaan ke 30 itu, salah satunya tadi yang kereta api INKA yang ini. Ini semua kan perlu kajian dan prosesnya juga kita tahu, tapi arahnya ya ke 30," ungkap dia.

Tak hanya itu, Erick juga masih mendorong merger BUMN sektor konstruksi alias BUMN Karya yaitu PT Hutama Karya (HK), PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, dan PT PP.

"Kajian untuk karya-karya, kemarin kan surat pertama tentu zamannya Pak Bas, sekarang berbeda Menteri, kajiannya harus kita ulang," tutur Erick.

Erick sebelumnya juga mengungkapkan rencana merger Pelni, ASDP, ke dalam tubuh Pelindo. Menurutnya langkah itu seiring dengan Indonesia yang merupakan negara maritim, penting untuk pemerintah menjaga sinergi kebijakan antara pelayanan pelabuhan dan pengiriman.

“Kita rencana Pelindo ini pun kita akan menggabungkan Pelni dan ASDP menjadi suatu kekuatan besar di laut, karena kita ini kan negara maritim,” kata Erick dalam Raker bersama Komisi VI DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

Dia kemudian menyinggung gelontoran produk impor yang masuk ke Tanah Air. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari tidak sinerginya pelayanan pelabuhan dan pengiriman di laut.

“Kalau kita terpotong-potong antara kebijakan daripada tentu pelabuhan, pengiriman Pelni dan ASDP itu tidak menjadi satu policy, kita akan kalah bersaing,” tutur Erick.