Gubernur Minta Edhy Prabowo Tak Ubah Keputusan Susi soal Teluk Benoa

Gubernur Bali Wayan Koster diwawancarai usai upacara Hari Sumpah Pemuda di Renon, Denpasar, Bali, Senin (28/10). Foto: Denita br Matondang/kumparan

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan yang dijabat oleh Edhy Prabowo. Dia pun berharap status Teluk Benoa tak diubah dari Kawasan Konvervasi Maritim (KKM) menjadi kawasan reklamasi.

“Ya (berharap kawasan Teluk Benoa tetap jadi KKM),” jawab Koseter singkat, di Denpasar, Bali, Senin, (28/10).

Koster mengatakan penentuan Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP merupakan hak preogratif presiden. Untuk itu, keputusan Jokowi harus dihormati.

“Pertama mengenai posisi menteri itu merupakan hak preogratif presiden jadi siapapun yang ditugaskan di posisi mana pun harus kita hormati dan dukung bersama. Soal komitmennya kita serahkan kepada beliau sesuai apa yang sudah berjalan selama ini,” tuturnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Dia pun berandai-andai, jika Edhy Prabowo berniat mencabut aturan kawasan konservasi Teluk Benoa juga dinilai tak mudah. “Saya kira enggak mudah itu,” ucapnya.

Sebagai catatan, Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti, telah menetapkan status Kawasan Konservasi Maritim (KKM) terhadap Teluk Benoa, Kabupaten Badung, Bali. Hal itu menindaklanjuti usulan Gubernur Bali, Wayan Koster.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang KKM Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali tertanggal 4 Oktober 2019.

Selepas Susi Pudjiastuti lengser, Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Edhy Prabowo, mengatakan bahwa pihaknya masih akan melakukan evaluasi bersama para pejabat eselon dan ahli. Pihaknya tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan terkait Teluk Benoa.

“Semua yang terjadi di internal kita akan saya bongkar, akan saya lihat, kami tidak bisa gegabah dalam kebijakan nasional,” ujar Edhy ketika ditemui di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Rabu (23/10).