Hasto Pernah Kritik Keras Food Estate, Kini Disebut Sebagai Platform PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kawasan Senen, Jakarta Pusat. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut food estate atau lumbung pangan merupakan platform partainya sejak awal. Padahal sebelumnya, dia mengkritik sangat keras program tersebut yang dinilai gagal, hingga layak dinyatakan sebagai kejahatan lingkungan.

Food estate akan jadi salah satu pembahasan dalam Rakernas ke IV PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jumat (29/9). Rakernas itu sendiri khusus membahas tema soal pangan.

"Food estate adalah bagian dari platform PDIP. Sejak awal, PDIP memahami kaderisasi partai tentang filsafat pembebasan dari sosok manusia petani yang namanya Pak Marhaen. Yang menjadi bagian dari kontemplasi dari Bung Karno di Bandung Selatan, ketika bertemu dengan Pak Petani yang namanya Pak Marhaen, makamnya ada di Bandung," kata Hasto di sela peninjauan venue Rakernas, Kamis (28/9).

"Dan dari situlah muncul suatu konsepsi bahwa Indonesia merdeka sebagai jembatan emas masyarakat adil dan makmur harus difokuskan pada perhatian wong cilik. Sehingga menjadi perhatian bagi napas dedikasi PDIP dan diputuskan dalam setiap kongres. Presiden Jokowi menjabarkan hal tersebut dengan kebijakan salah satunya adalah food estate," imbuh dia.

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi food estate yang terletak di Bukit Ngora Lenang, Lai Patedang, Desa Makata Keri, Kec Katiku Tana, Kab Sumba Tengah, NTT, Selasa (23/2/2021). Foto: Agus Suparto/Presidential Palace

Tema Rakernas IV PDIP adalah 'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia' dengan sub tema 'Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia'.

Hasto mengatakan dalam Rakernas, kebijakan food estate yang dinilai gagal akan dievaluasi.

"Ya itu akan terus kita evaluasi untuk rakyat. Food estate itu bukan untuk kelompok orang per orang, apalagi untuk pihak yang mau mengambil manfaat melalui pendekatan projektif. Jadi semua akan dilakukan evaluasi pada saat pelaksanaan Rakernas itu," kata Hasto.

"Tetapi kami memahami Presiden Jokowi telah mencoba bersungguh-sungguh di dalam membangun kedaulatan pangan. Hanya di tingkat pelaksanaannya ada di kalangan menteri-menterinya, yang memang perlu dilakukan upaya konstruktif agar ke depan ini menjadi narasi, komitmen, yang sangat baik bagi calon presiden khususnya Pak Ganjar Pranowo," tambahnya.

Hasto Kristiyanto sebelumnya menyoroti kebijakan Food Estate ini. Katanya, yang terjadi hutan-hutan justru ditebang habis.

"Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8).

Presiden Jokowi pada Juli 2020 memberikan tugas pada Prabowo untuk menjadi penanggung jawab atau memberikan komando pembuatan lumbung pangan atau food estate seluas 178 ribu hektare di Kalimantan Tengah untuk menghadapi ancaman krisis pangan.

PDIP selaku partai pengusung Jokowi menilai proyek food estate gagal dilaksanakan oleh Prabowo bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Reporter: Annisa Thahira