INDEF Anggap Badan Pangan Nasional Tak Efektif, Bukan Solusi untuk Pertanian RI
PerbesarADVERTISEMENT
Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Pangan Nasional dinilai kurang tepat. Badan Pangan Nasional dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional yang diteken pada 29 Juli 2021.
ADVERTISEMENT
Direktur Program INDEF , Esther Sri Astuti menganggap persoalan pangan di Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan adanya badan tersebut. Persoalan yang dimaksud Esther mulai dari nilai tambah sektor pertanian masih kecil hingga impor komoditas pangan masih berlangsung.
“Nah Badan Pangan Nasional (BPN) bukan solusi untuk pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Kenapa? ya seharusnya kementerian teknis yang sudah ada ini dioptimalkan saja fungsinya,” kata Esther saat webinar yang digelar INDEF, Senin (30/8).
Esther merasa kalau kementerian terkait dengan koordinasi Kemenko Perekonomian kinerjanya dimaksimalkan sebenarnya bisa saja mencapai tujuan swasembada pangan. Namun, selama ini kinerjanya masih belum bisa dibilang optimal.
Esther mengatakan pembentukan badan pangan tersebut malah bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kementerian teknis khususnya di sektor pertanian.
ADVERTISEMENT
“BPN ini apabila tetap dibentuk saya rasa ya tidak akan efektif jika sebagian kewenangannya masih ada di kementerian teknis. Jadi kesannya nanti jadi rebutan kewenangan,” ujar Esther.
Selain itu, Esther menganggap pemerintah harus bisa menyelesaikan persoalan yang ada di sektor pangan seperti produktivitas rendah hingga akses kapital dari bank yang masih rendah ke para petani karena belum bankable.
Eshter menuturkan peran pemerintah juga perlu digenjot lagi terkait petugas penyuluh lapangan pertanian. Sehingga potensi yang ada bisa efektif tanpa menambah Badan Pangan Nasional.
“Kita punya keunggulan sumber daya alamnya sangat banyak, upah tenaga kerja juga murah, terus punya gotong royong kuat. Jadi bisa menjadi modal membangun sektor pertanian,” tutur Esther.
