Indonesia Positif Corona, Jokowi Minta Menteri PUPR Bangun Rumah Sakit Khusus

3 Maret 2020 15:21 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono Foto:  Ela Nurlaela/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono Foto: Ela Nurlaela/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Indonesia mendapati dua penduduknya asal Depok, Jawa Barat, positif terjangkit virus corona hingga dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Seiring dengan temuan itu, Presiden Jokowi meminta pembangunan rumah sakit khusus.
ADVERTISEMENT
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan rumah sakit khusus itu akan dibangun di Pulau Galang, Kepulauan Riau.
"Mau dibikin di Pulau Galang, di Batam. Karena transport itu lebih mudah. Kalau di Pulau Sebaru, kalau malam atau ombak besar itu susah," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3).
Tapi Basuki belum bisa mengetahui hal-hal teknis soal rumah sakit khusus ini. Seperti kebutuhan dana, waktu pembangunan, dan kapasitas daya tampung pasien di rumah sakit tersebut, karena pembangunan rumah sakit khusus ini baru diputuskan saat rapat kabinet tadi.
Petugas Ambulans Puskesmas Kebayoran Baru, bersiap membawa pasien yang diduga terkena virus Corona di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara, Senin (2/3). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
"Belum tahu. Belum tahu... baru tadi saat sidang kabinet disampaikan," kata Menteri PUPR saat ditanya soal anggaran dan daya tampung rumah sakit tersebut.
ADVERTISEMENT
Basuki menambahkan, rumah sakit ini akan digunakan untuk merawat pasien suspect infeksi.
"Ya rumah sakit khusus. enggak tahu namanya. Jadi seperti keperluan untuk Natuna dan Sebaru. Kalau ada case itu dibawa ke sana. Nanti Pak Menkes yang operasikan," imbuhnya.
Menurutnya, dia baru akan meninjau lokasi bersama Panglima TNI pada pekan ini. Sidang kabinet membahas pembangunan rumah sakit khusus ini juga diikuti oleh Kapolri, Kepala BIN, Menkes, dan Menkeu.