Jadi BREAKING NEWS di Media: Pemerintah Inggris Batalkan Kenaikan Listrik & Gas

Boris Johnson saat masih menjabat Perdana Menteri Inggris, berkunjung ke lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Hinkley Point C di Bridgwater, Inggris pada Kamis (7/4/2022). Foto: Finnbarr Webster/Pool via REUTERS

Di Inggris, Pemerintahan Perdana Menteri Liz Truss membatalkan rencana kenaikan tagihan listrik dan gas rumah tangga. Keputusan pembatalan kebijakan yang disebut 'Energy Bills' itu diambil Liz Truss, hanya tiga hari sejak dia dilantik memimpin Pemerintahan Inggris pada Senin (5/9) lalu.

Liz Truss memastikan, tidak ada kenaikan tagihan listrik dan gas rumah tangga dalam dua tahun ke depan. "New British PM freezes energy bills for two years," tulis AFP, Kamis (8/9), seraya mencantumkan tagar BREAKING NEWS.

Semula Pemerintah Inggris akan menaikkan tagihan listrik dan gas jadi sebesar 3.500 pound per tahun per rumah. Kenaikan itu tadinya akan diberlakukan mulai Oktober mendatang.

Harga energi yang meroket menyusul serangan Rusia ke Ukraina, jadi alasan menaikkan tarif listrik dan gas. Sebagian besar negara di Eropa, mendapat pasokan gas dari Rusia. Aksi embargo Barat terhadap Rusia, dibalas dengan penghentian pasokan gas oleh negara Beruang Merah itu.

Perdana Menteri Inggris yang baru Liz Truss berjalan di luar Jalan Downing Nomor 10, di London, Inggris, Rabu (7/9/2022). Foto: John Sibley/REUTERS

Karenanya Pemerintah Inggris pun menerbitkan 'Energy Bills' yang akan menaikkan tagihan listrik dan gas rumah tangga dari 2.500 pound menjadi 3.500 pound per tahun.

"Pembatalan energy bills untuk rumah tangga dan pelanggan bisnis dalam dua tahun ke depan, dimaksudkan untuk membantu masyarakat menghadapi krisis akibat melonjaknya biaya hidup," tulis AFP mengutip Liz Truss.

Untuk menutupi selisih harga tersebut, Pemerintah Inggris akan memberi subsidi dari APBN mereka.

"Karena jika (Energy Bilss) diberlakukan, ini akan membuat rakyat Inggris menghadapi musim dingin yang suram," lanjut politisi Partai Konservatif itu.

Jaringan pipa gas 'Nord Stream 1' mendistribusikan gas dari Rusia ke negara-negara Eropa lainnya. Foto: Hannibal Hanschke/REUTERS

Jaminan tidak adanya kenaikan listrik dan gas memang diberikan juga ke lembaga-lembaga bisnis termasuk rumah sakit. Tapi hanya enam bulan, tidak dua tahun seperti ke masyarakat.

Langkah ini juga diharapkan dapat menekan inflasi Inggris yang mencapai 10,1 persen pada Juli lalu. Proyeksi angka inflasi semula diperkirakan akan mencapai 13 persen hingga akhir tahun.

Pada saat yang sama, Perdana Menteri Inggris Liz Truss juga menolak mengenakan pajak atas lonjakan laba yang diperoleh perusahaan-perusahaan energi Inggris. Hal ini memicu kritik dari Partai Buruh yang merupakan oposisi pemerintah.

"Artinya uang pembayar pajak Inggris yang akan digunakan untuk mensubsidi selisih harga itu," kata Juru Bicara Partai Buruh, Ed Miliband.