Janji Swasembada Kedelai yang Terbengkalai
Perbesar"Kalau ke depan Jokowi-JK yang jadi, kita harus berani setop impor pangan, setop impor beras, setop impor daging, bawang, kedelai, sayur buah, ikan, karena semua itu kita punya." Pernyataan itu lugas disampaikan Joko Widodo atau Jokowi, pada 2 Juli 2014. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta tersebut tengah melakoni kampanye di Cianjur, Jawa Barat, menghadapi Pilpres 2014.
Jokowi-JK kemudian memenangkan Pilpres 2014 dengan 53,15 persen suara. Jokowi pun melenggang jadi Presiden ke-7 RI. Dalam kabinet periode pertama yang dibentuknya, dia menunjuk Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian. Jokowi tak lupa dengan janji swasembada yang pernah disampaikannya.
"Saya beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya," ujar Presiden Jokowi dalam kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 9 Desember 2014.
Kini enam tahun berselang, Jokowi masih menjadi Presiden di periode kedua. Masalah kedelai ternyata kembali terbengkalai. Dan tak ada Menteri Pertanian yang diganti di tengah masa jabatannya.
Mogok Produksi Akibat Kedelai Mahal
Suasana pabrik tempe di kawasan Sunter, Jakarta Utara, hening. Tak ada deru mesin penggiling kedelai yang saban hari mengolah bahan baku tempe. Di penghujung tahun 2020, para perajin tempe di kawasan itu mogok produksi, karena merasa harga kedelai terlalu mahal.
"Harga kacang kedelai naik dari dari Rp 76.000 per kuintal jadi Rp 93.000," kata Sunoto, salah seorang perajin tempe di Sunter.
Tak hanya Sunoto, para perajin yang tergabung dalam Pusat Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia (Puskoptindo), memutuskan mogok produksi sejak 31 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021. Ketua Puskopti DKI Jakarta, Sutaryo, mengungkapkan aksi tersebut berhasil menyentil pemerintah terkait kondisi yang terjadi. Buktinya Puskopti langsung diajak rapat oleh Kementerian Pertanian (Kementan), membahas produksi dan alokasi kedelai.
“Nah dengan adanya kemarin mogok itu kan jadi mereka seperti mau melek lagi mengkondisikan itu, tapi kan enggak serta-merta sekarang bicara, besok panen kan,” kata Sutaryo saat dihubungi kumparan, Senin (4/1).
Usai rapat itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, buka-bukaan soal susahnya mengembangkan produksi kedelai oleh petani lokal. Karena menurutnya, kedelai masih diposisikan sebagai tanaman transisi atau selingan bagi tanaman utama seperti padi, jagung, tebu, tembakau, dan bawang merah.
"Kondisi ini menyebabkan pengembangan kedelai oleh petani sulit dilakukan. Petani lebih memilih untuk menanam komoditas lain yang punya kepastian pasar."
-Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian-
Padahal swasembada kedelai masuk dalam rencana strategis Kementan, sejak awal Pemerintahan Presiden Jokowi. Target tersebut dipatok untuk bisa dicapai di tahun 2020. Pada 2019, Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Sumardjo Gatot Irianto, mengungkapkan strategi pencapaian target swasembada kedelai, yakni dengan mewajibkan importir kedelai, untuk juga menanam kedelai di dalam negeri.
"Ini usulan impor kedelai seperti ini dari pedagang, mereka minta agar para importir juga turut bertanggung jawab terhadap petani lokal. Dan juga bisa meningkatkan nilai tambah," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Kawasan Ragunan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.
Bergantung Kedelai Impor
Target swasembada kedelai yang pernah dicanangkan Jokowi, tinggal lah target. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), anggota Komisi VI DPR yang membidangi sektor pertanian, Nevi Zuairina, mengungkapkan Indonesia bisa swasembada kedelai hanya di tahun 1992.
"Pada tahun 1992 Indonesia pernah mencapai swasembada kedelai. Saat itu produksi kedelai lokal mencapai 1,8 juta ton per tahun. Jadi sebenarnya ada peluang bagi Pemerintah untuk mengoptimalkan produksi kedelai dalam negeri," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Senin (4/1).
Saat kebutuhan kedelai dalam negeri meningkat, produksinya justru menurun. Data Kementan, pada 2015 jumlah produksi kedelai sebanyak 963.183 ton, pada 2016 turun menjadi 859.653 ton.
Sementara pada 2017, angkanya anjlok ke 538.728 ton dan di 2018 meningkat jadi 982.598. Tapi produksi kedelai pada 2019, diproyeksi Kementan anjlok ke 358.627 ton.
Akibatnya hingga kini, Indonesia masih terus bergantung pada kedelai impor. Bahkan jumlahnya terus meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pada 2018 impor kedelai mencapai 2,58 juta ton. Lalu naik di 2019 menjadi 2,67 juta ton.
Sementara pada 2020, hingga Oktober saja impor kedelai telah mencapai 2,11 juta ton. Hampir seluruh kedelai yang diimpor setiap tahunnya atau sekitar 90 persen, berasal dari Amerika Serikat (AS), yang merupakan salah satu negara produsen kedelai terbesar di dunia.
Saat AS-China terlibat perang dagang, Indonesia diuntungkan dengan melimpahnya produk kedelai asal AS. Akibat meningkatnya supply, sementara demand dari China rendah, harga kedelai di pasar global pada 2018 menyentuh USD 8,55 per bushel (setara 27,21 kg) atau sekitar Rp 122.26 (kurs Rp 14.300).
Tapi kini saat AS dan China sedang akur, harga kedelai mencapai USD 13,12 atau sekitar Rp 182.630 (kurs Rp 13.900) per bushel. Harga itu setara Rp 6.750 per kg di pasar global. Di dalam negeri sendiri, harganya mencapai Rp 9.300-Rp 9.500 per kg.
Meski mengakui terjadi kenaikan harga kedelai, namun Kementerian Perdagangan mengeklaim stok yang ada di dalam negeri masih mencukupi, setidaknya untuk 3 bulan ke depan.
"Berdasarkan data Asosiasi Importir Kedelai Indonesia (Akindo), para importir selalu menyediakan stok kedelai di gudang importir sekitar 450.000 ton. Jadi kalau kebutuhan kedelai untuk para anggota Gakoptindo sebesar 150.000—160.000 ton per bulan, maka stok tersebut seharusnya cukup untuk tiga bulan ke depan,” kata Sekjen Kemendag, Suhanto, melalui keterangan tertulis yang diterima kumparan.
Kenyataan inilah yang membuat PP Muhammadiyah geram, dan meminta Pemerintah serta aparat hukum menindak setiap aksi spekulan kedelai yang merugikan masyarakat kecil. "Benar 1.000 persen! Tahu tempe itu simbol produk ekonomi rakyat kecil, masak dikerjain juga?" kata Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah, KH. Anwar Abbas, dalam pernyataan yang diterima kumparan, Senin (4/1).