Jokowi Mau Bentuk Kementerian Investasi, Pernah Dibuat Soeharto di Masa Orba

Presiden Jokowi (ketiga kiri ) tinjau layanan OSS di Kantor BKPM. Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Presiden Jokowi akan membentuk kementerian baru di pemerintahannya pada periode kedua ini, yakni Kementerian Investasi. Untuk mewujudkan niatnya, Jokowi telah berkirim surat ke DPR Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Hal itu pun telah dibahas di sidang paripurna DPR dan mendapat persetujuan dari para anggota dewan.

"Kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil keputusan rapat Bamus pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?," tanya Dasco dalam rapat paripurna, Jumat (9/4).

"Setuju," sahut anggota diikuti ketukan palu sidang.

Gedung BKPM Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Untuk diketahui, bukan pertama kali ini di pemerintahan terdapat Kementerian Investasi. Institusi tersebut pertama kali dibentuk Presiden ke-2 RI Soeharto, pada masa Kabinet Pembangunan VI tahun 1993. Saat itu, kementerian digabung dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Lembaga tersebut dipimpin oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi, merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada saat pertama kali dibentuk Soeharto, lembaga itu dipimpin oleh Sanyoto Sastrowardoyo. Lulusan Teknik Elektro dari University of Syracuse, New York, itu menjabat hingga 1998.

Setelahnya, jabatan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM diduduki oleh:

Hamzah Haz (Mei 1998-Mei 1999)

Marzuki Usman (Mei-September 1999)

Muhammad Zuhal, sebagai Menteri Ad-interim (1-20 Oktober 1999)

Tahun 1999 menjadi akhir keberadaan Kementerian Investasi ini. Setelah itu kembali hilang dan menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saja. Kemudian kini Kementerian Investasi akan dibentuk kembali oleh Jokowi.