Kalimantan Dipilih Jokowi Jadi Ibu Kota Baru, JK Ingatkan Kerawanannya

Presiden Jokowi saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas. Foto: Dok. Biro Sekretariat Pers Presiden

Presiden Joko Widodo telah memutuskan ibu kota akan dipindah ke Kalimantan. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan alasan pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan, lantaran letaknya yang berada di tengah wilayah Indonesia.

Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membangun ibu kota di Kalimantan. Salah satunya yakni lahan gambut yang mudah terbakar dan banyaknya lubang bekas aktivitas pertambangan.

"Pertama, Kalimantan lahannya luas. Kalau di Jawa mendapat lahan besar kan sudah tidak ada lagi. Tanahnya luas dan berada agak di tengah. (Meskipun) yang di tengah itu (sebenarnya) Mamuju," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (30/7).

"Tapi harus hati-hati juga, kalau di Kalimantan, lahan gambut banyak bisa terbakar. Kalimantan Timur banyak bekas lubang tambang. Jadi semua harus dipilih dengan betul, tapi ini memakan tempo panjang," imbuhnya.

Pemerintah sampai saat ini terus menyusun perencanaan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Saat ini pemindahan tersebut masih dalam tahap kajian, sebelum nantinya anggaran pembangunan dimasukkan ke dalam APBN.

"APBN itu kalau jelas perencanaanya baru bisa masuk APBN. Kalau belum ada perencanaannya gimana mau masuk APBN? (Sekarang) masih tahap kajian, (masih menentukan) ada jalan ini dimana, jembatan ini dimana, kalau tidak ada apa-apanya gimana mau APBN?" Terang JK.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) hadiri pembubaran TKN di Seribu Rasa, Menteng, Jakarta. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Diketahui, estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa membutuhkan sekitar Rp 466 triliun. Groundbreaking ibu kota baru dilaksanakan pada 2021, dilanjutkan setidaknya pemindahan setidaknya kawasan inti pada 2024.

Bappenas mengklaim Indonesia akan menjadi yang pertama kali melibatkan swasta dalam pembangunan ibu kota baru. Skema tersebut berbentuk kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berharap, dengan adanya skema KPBU setiap pembangunan infrastruktur dasar maupun berat tidak lagi tergantung pada APBN.

"Jadi artinya kita jangan sampai kemudian terpaku seolah-olah hanya budget (APBN) yang bisa membangun negara ini kita harus mencari cara-cara alternatif yang kreatif untuk bisa mendapatkan sumber pembiayaan yang lain, itu intinya," ungkap dia.