Kepala BPS Minta Pemerintah Belajar dari Era SBY untuk Menaikkan Harga BBM

Sejumlah kendaraan roda empat mengisi bahan bakar di SPBU Pertamina di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (30/6/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Rencana kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar menjadi perhatian dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan apakah harga BBM akan naik meskipun subsidi energi sudah jebol menjadi Rp 502 triliun.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, mengatakan kenaikan harga BBM tersebut akan berdampak pada kenaikan inflasi. Dia meminta pemerintahan Jokowi belajar dari kebijakan kenaikan BBM pada 2005 saat masih periode pemerintahan SBY.

"Pada 2005 kita bisa mengambil pelajaran, pemerintah melakukan kenaikan harga BBM," ujar Margo dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Selasa (30/8).

Menurut dia, pada 2005 pemerintahan SBY-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM jenis bensin hingga 87,5 persen dan Solar 104 persen. Kebijakan tersebut berdampak pada melambungnya inflasi dan melemahnya daya beli masyarakat.

Margo mengatakan, melambungnya inflasi saat itu juga membuat konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi menurun dari 4 persen menjadi 3,2 persen.

"Jadi pentingnya mengendalikan harga energi. Menjadi catatan berikutnya dari kita, supaya tidak memberikan efek kepada inflasi," katanya.

Margo menambahkan, pada tahun 2013 sampai 2014, pemerintah era SBY-Boediono juga menaikkan harga BBM. Pada saat itu, inflasinya mencapai 8,38 persen pada tahun 2013 dan 8,36 persen di 2014.

Ia menjelaskan dampak dari kenaikan harga BBM ini lebih rendah ketimbang tahun 2005, karena selama 2013-2014 kebijakan bantuan sosial (bansos) sudah mulai cukup bagus. Sehingga dampak inflasi dapat ditekan, terutama pada golongan menengah dan rentan.

"Di 2013-2014 kebijakan bansosnya sudah mulai bagus, sehingga dampak daripada inflasi itu bisa ditekan, terutama pada golongan menengah dan rentan bisa diredam dengan bansos maka inflasinya tidak terlalu tinggi," jelasnya.

Kepala BPS Margo Yuwono saat konferensi pers pertumbuhan ekonomi kuartal I 2022. Foto: BPS

Margo mengatakan, kenaikan harga BBM secara otomatis akan berdampak terhadap peningkatan harga barang yang berpotensi melemahkan daya beli masyarakat, hingga timbulnya kemiskinan.

"Jadi pertumbuhan ekonomi kita 56 persen disumbang konsumsi rumah tangga. Kalau ada inflasi tinggi dan menggerus pengeluaran rumah tangga, maka dampak besar ke pertumbuhan ekonomi," katanya.

Selain itu, dia mengingatkan bahwa peningkatan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM berdampak pada bertambahnya angka kemiskinan secara nasional.

Di masa lalu, pemerintah sempat menaikkan BBM hingga memicu peningkatan inflasi ke angka 17 persen dan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan menjadi 17,7 persen.

Margo menilai, upaya pemerintah saat ini sudah bagus dalam menumbuhkan ekonomi sembari menekan angka kemiskinan di bawah satu persen.

Meski begitu, Ia meminta agar tidak ada salah kebijakan yang membuat pemerintah tidak bisa mengendalikan harga di masing-masing daerah yang bisa berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan memberikan efek sosial secara luas.

"Penting mengendalikan harga energi menjadi catatan penting supaya tidak memberikan impact kepada inflasi," ujarnya.