news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Komisi IV DPR Minta Anggaran Satgas 115 Dialihkan ke Itjen KKP

20 November 2019 20:00 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Upaya dari Tim Satgas 115 untuk menenggelamkan kapal. Foto: Rahmat Utomo/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Upaya dari Tim Satgas 115 untuk menenggelamkan kapal. Foto: Rahmat Utomo/kumparan
ADVERTISEMENT
Komisi IV DPR RI meminta agar anggaran yang diberikan pada Satuan Tugas Pemberantasan dan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) dialihkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
ADVERTISEMENT
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam Rapat Kerja dengan KKP menyebut, Satgas 115 tidak memberikan pertanggungjawaban apapun kepada pihaknya. Karenanya, Sudin merasa dana Satgas 115 sebesar Rp 45 miliar itu bisa dialokasikan ke pos yang lain.
“Kenapa enggak tadi itu yang saya katakan, relokasi saja dana Satgas 115 sebesar Rp 45 miliar untuk Itjen atau untuk yang lain. Coba kita lihat, ini kan sama saja dikasih dana tapi apa pertanggungjawabannya? Enggak ada,” katanya di Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11).
Selama ini, lanjutnya, Satgas 115 mendapat pembiayaan dari sejumlah instansi, baik swasta maupun pemerintah. Beberapa di antaranya adalah Pertamina, TNI Angkatan Laut (AL), Kejaksaan Agung, hingga Bakamla.
ADVERTISEMENT
Namun, menurut Sudin, jika Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dijalankan dengan baik, maka keberadaan Satgas 115 bisa digantikan.
“Setelah PSDKP berjalan dengan baik, dikembalikan saja kuncinya (Satgas 115). Kan dibuatnya Satgas 115 ini konon karena PSDKP diragukan (kinerjanya),” tambahnya.
Apalagi, menurut Sudin, dana anggaran Itjen KKP cenderung terlalu kecil. Hanya sekitar Rp 85 miliar per tahun anggaran. Padahal, Itjen KKP dinilai lebih penting karena nantinya mereka yang akan memeriksa para pejabat di daerah.
“Yang melanggar juga aturan-aturan termasuk di daerah-daerah. Karena itu Itjen KKP ini nanti akan lebih banyak memeriksa pejabat di dalam KKP itu sendiri. Termasuk juga kalau Bapak ke daerah dengan dana Rp 85 miliar kan enggak mungkin. Jadi tegakkan hukum, Pak,” pesannya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Menanggapi hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyebut siap merevisi besaran dana yang dimaksud Sudin. “Kan saya bilang, kalau ada yang tidak sesuai saya akan revisi,” tuturnya.
ADVERTISEMENT
Edhy juga menyampaikan bahwa pihaknya akan memperkuat PSDKP kembali untuk menjaga kedaulatan laut dari pelaku illegal fishing. Dulu, dia membenarkan bahwa PSDKP sempat diragukan.
“Makanya dibentuk Satgas 115 supaya koordinasi dengan Bakamla, TNI AL, dan lainnya bagus. Kami Insyaallah tidak ada masalah dalam berkomunikasi,” katanya.